Tak Kunjung Usai, Antrean Pembuatan KTP Juga Terjadi di Bandung Barat

KTP Elektronik/USEP USMAN NASRULLOH/PR
OPERATOR menunjukkan kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP) yang baru, beberapa waktu lalu.*

NGAMPRAH, (PR).- Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, Wahyu Diguna mengatakan, hingga kini pencetakan kartu tanda penduduk elektronik belum bisa dilakukan di kecamatan. Hal ini menyebabkann antrean panjang warga pemohon e-KTP terjadi setiap hari di Kantor Disdukcapil. Diberitakan sebelumnya, antrean pembuatan KTP juga terjadi di Kabupaten Karawang. 

“Kantor kecamatan saat ini hanya bisa melayani perekaman e-KTP, sedangkan pencetakannya masih terpusat di Kantor Disdukcapi. Namun, khusus untuk pencetakan Kartu Keluarga, sudah bisa dilakukan pencetakan di kecamatan,,” ujarnya di Ngamprah, Rabu 5 September 2018.

Menurut Wahyu, antrean pemohon e-KTP di Disdukcapil setiap hari mencapai sekitar 800-1.000 orang. Pencetakan e-KTP hanya bisa dilakukan untuk pemohon yang sudah terdaftar dalam print-ready record atau siap cetak.

Idealnya, pencetakan e-KTP bisa dilakukan di kecamatan, terutama untuk memfasilitasi warga yang tinggal di daerah pelosok. Namun, hal itu membutuhkan ketersediaan sarana dan prasarana, seperti alat cetak dan konektivitas jaringan.

“Sejauh ini, yang jadi kendala terutama yaitu konektivitas. Sebab, tidak semua daerah di pelosok terakses jaringan internet yang stabil,” tuturnya.

Wahyu juga mengungkapkan, pencetakan e-KTP sebetulnya bisa berlangsung cepat jika blangko mencukupi. Saat ini, ketersediaan blangko dari pusat memang masih jauh dari kebutuhan. “Selain itu, ada juga data-data yang invalid, sehingga harus dibetulkan dulu. Inilah yang menyebabkan kenapa warga tak juga mendapatkan e-KTP,” ucapnya.

Upaya

Meski demikian, pihaknya berencana menambah alat pencetakan e-KTP untuk ditempatkan di setiap daerah pemilihan. Hal itu diharapkan dapat mempercepat pencetakan e-KTP bagi masyarakat.

Dia menambahkan, para kepala desa juga diminta agar aktif memfasilitasi warganya dalam membantu pengurusan dokumen kependudukan. Selain untuk tertib administrasi, kepemilikan dokumen ini juga untuk mengatasi berbagai persoalan yang menyangkut kependudukan.

"Kami maksimalkan pelayanan ke setiap daerah hingga ke pelosok dengan menggunakan mobil keliling ini dengan terus berkoordinasi dengan setiap pemerintah desa," ujarnya.

Lebih jauh Wahyu menjelaskan, kebutuhan dasar masyarakat soal administrasi kependudukan menjadi hal utama. Hal itu berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

"Salah satunya, untuk kepentingan menghadapi pesta demokrasi seperti pilkada, pileg dan pilpres yang akan dihadapi dalam waktu dekat," katanya.***

Baca Juga

Sampai Juli 2018, Ada 323 Kasus HIV di Bandung Barat

NGAMPRAH, (PR).- Tren kasus penderita HIV/AIDS di Kabupaten Bandung Barat terus meningkat dari tahun ke tahun. Komisi Penanggulangan AIDS setempat melaporkan, secara kumulatif sejak 2011 hingga Juli 2018, ada 323 kasus yang terungkap.