Terjerat Korupsi, Eks Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail Dicegah ke Luar Negeri

Wawancara/BAMBANG ARIFIANTO/PR
KAPOLRES Kota Depok Kombes Pol Didik Sugiarto memberikan keterangan kepada pewarta di Mapolresta Depok, Jalan Margonda Raya, Senin, 3 September 2018. Polisi telah meminta pihak imigrasi mencegah Eks Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail dan Sekda Harry Prihanto bepergian ke luar negeri karena terjerat kasus korupsi.*

 

DEPOK, (PR).- Kepolisian Resort Kota Depok menjadwalkan pemeriksaan eks Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail dan Sekretaris Daerah Harry Prihanto pekan ini. Polresta Depok pun telah mengajukan permintaan pencegahan kedua tersangka korupsi proyek pelebaran Jalan Nangka tersebut ke Kementerian Hukum dan HAM.

"Penyidik sudah melayangkan surat pemanggilan kepada saudara NMI (Nur Mahmudi Ismail) dan HP (Harry Prihanto), kami jadwalkan minggu ini dilakukan pemeriksaan kepada keduanya," kata Kepala Polresta Depok Komisaris Besar Polisi Didik Sugiarto di Mapolresta Depok, Jalan Margonda Raya, Senin, 3 September 2018.

Keduanya akan dipanggil pada Rabu-Kamis, 5-6 September 2018. Didik tak menjelaskan apakah keduanya diperiksa secara bersamaan atau tidak. Dia menyatakan, penyidik masih menunggu konfirmasi kehadiran kedua tersangka selepas mengirimkan surat pemanggilan tersebut.

Terkait keberadaan Nur Mahmudi dan Harry, Didik memastikan mereka masih ada di kediamannya masing-masing. ‎"Kami sudah mengecek, kemarin ketika dikirim pemanggilan informasi," kata Didik. Penyidik, lanjutnya,  juga melakukan upaya pencegahan. "Hari ini rencananya akan dikirim (surat permintaan pencegahan) ke imigrasi untuk ke dua orang tersebut sebagai kepentingan untuk penyidikan," tuturnya. Didik juga belum bisa memastikan penahanan terhadap kedua tersangka. Upaya paksa itu merupakan kewenangan penyidik.

Didik menambahkan, keduanya baru mendapat panggilan pertama guna menjalani pemeriksaan selaku tersangka. Upaya paksa, lanjutnya, tak bisa serta merta langsung dilakukan. ‎"Sesuai mekanisme, jika pemanggilan pertama tidak dipenuhi ada pemanggilan kedua," ucapnya. Mengenai dugaan adanya pihak-pihak lain yang terseret kasus tersebut, Didik menyebutkan pengusutan terus dilakukan. "Intinya semua materi pemeriksaan dari penyidik akan ditanyakan kepada yang bersangkutan," ujarnya. Dia menambahkan, penyidik masih terfokus untuk membuktikan sangkaan kepada dua mantan pejabat tinggi Depok itu. 

Nur Mahmudi dan Harry dijerat pasal 2 ayat 1 jo pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidanan Korupsi.

Keberadaan tersangka

Dari penelusuran Pikiran Rakyat, keberadaan Nur Mahmudi belum diketahui. Nur Mahmudi bahkan tak terlihat beraktivitas di kediamannya di Perumahan Griya Tugus Asri, Cimanggis. Edi, pengurus Masjid Daarusssalaam, Perumahan Griya Tugu Asri menyebut, Nur Mahmudi mulai tak terlihat salat berjamaah di masjid selepas Polresta Depok menetapkannya sebagai tersangka, Rabu 29 Agustus 2018. Bahkan pada Jumat 31 Agustus 2018, Nur Mahmudi pun tak tampak melaksanakan salat Jumat di masjid itu. Hal-hal tersebut di luar kelaziman Nur Mahmudi yang dikenal rajin melaksanakan ibadah di masjid dekat rumahnya.

Sementara itu, status Harry selaku aparatur sipil negara (ASN) Depok mulai dikaji Pemkot. "Status Pak Harry dalam kajian Baperjakat (badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan)," ucap Wali Kota Depok Mohammad Idris setelah menghadiri Rapat Paripurna DPRD Depok belum lama ini. Seperti diketahui, Nur Mahmudi dan Harry diduga melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses pembebasan lahan tahun anggaran 2015 untuk pelebaran jalan dengan kerugian negara sekitar Rp 10 miliar  

Korps Bhayangkara Depok  telah melakukan penyidikan sejak November 2017. "Sudah kurang lebih 80 saksi yang kita mintai keterangan, kemudian beberapa barang bukti sudah kita lakukan penyitaan," ucap Didik Sugiarto. Proses penyidikan dimulai dari proses anggaran sampai dengan proses pelaksanaan proses pengadaan tanah. Polisi juga memperoleh alat bukti lain berupa keterangan saksi, ahli dan surat-surat terkait status tanah yang dibebaskan di Jalan Nangka, perbatasan Kecamatan Cimanggis-Tapos. 

‎Alat bukti penyidik didukung pula laporan penghitungan kerugian negara dari auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Menurut Didik, dugaan korupsi itu mengemuka setelah adanya dua alokasi dana yang mengucur untuk proyek pelebaran jalan tersebut. ‎"Bahwa pengadaan tanah itu sesuai surat izin yang diberikan saudara NMI, awalnya itu dibebankan kepada pihak pengembang, fakta penyidikan yang kita temukan, ada anggaran APBD yang keluar untuk pengadaan lahan itu (tahun anggaran) 2015," ucap Didik. Kucuran anggaran ganda itu diduga menjadi lahan korupsi.***

You voted 'senang'.

Baca Juga