Marak Tawuran Pelajar, Bogor Sulit Dapat Predikat Kota Layak Anak

Bermain/HILMI ABDUL HALIM/PR
SEJUMLAH anak menikmati fasilitas bermain di kawasan Balaikota Bogor beberapa waktu lalu. Upaya pemerintah daerah setempat mewujudkan Kota Layak Anak masih jauh.*

BOGOR, (PR).- Langkah Pemerintah Kota Bogor masih jauh untuk mendapatkan predikat Kota Layak Anak. Pemerintah daerah setempat masih fokus mengatasi perkelahian antar pelajar untuk meningkatkan status kota ramah anak yang masih menempati tingkat Pratama.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kota Bogor menganggap penanganannya harus dilakukan dari pangkal permasalahan. "Kalau diselesaikan di ujung (menindak pelaku perkelahian), tidak akan selesai-selesai. Harus dibuat program komprehensif dalam hal pencegahannya," kata Ketua KPAI setempat Dudih Syiaruddin, Jumat (20/7/2018).

Dudih mengaku telah mengunjungi lebih dari 21 sekolah di Kota Bogor selama tiga hari terakhir. Kunjungannya ke sekolah menengah pertama hingga sekolah menengah atas atau sederajat, untuk menyosialisasikan dampak negatif perkelahian antar pelajar yang kembali marak akhir-akhir ini.

KPAI juga mendukung langkah Walikota Bogor Bima Arya untuk membatasi jam aktivitas mereka di luar rumah hingga pukul 23.00. Menurut Dudih, para pelajar dan anak seusianya memang sebaiknya menghindari aktivitas pada malam hari untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka.

Penanganan masalah perkelahian antar pelajar dan kelompok remaja diakui sebagai upaya meningkatkan status kota ramah anak yang baru menempati tingkat Pratama. Dudih berharap keseriusan Pemerintah Kota Bogor bisa meningkatkannya menjadi Madya atau Nindya pada tahun ini.

"Di Kota Bogor sebenarnya sudah cukup bagus. Tinggal ditingkatkan agar lebih menyeluruh ke seluruh lembaga hingga kecamatan-kecamatan dan kelurahan," kata Dudih. Melihat kondisi yang belum memadai, ia menyadari Kota Bogor masih sulit mencapai level tertinggi yakni Kota Layak Anak.

Keyakinan Bima Arya

Sementara itu, Walikota Bogor Bima Arya meyakini fenomena perkelahian di daerahnya tidak akan mempengaruhi penilaian kota ramah anak. Ia beralasan, fenomena serupa tidak hanya terjadi di Kota Bogor melainkan juga di daerah-daerah lainnya saat ini.

Bima menegaskan penanganan tersebut bukan sekedar mengejar predikat kota ramah anak tapi untuk mewujudkan visi Bogor sebagai kota ramah keluarga termasuk anak-anak. "Konsekuensinya harus tegas pada pendidikan, pembinaan dan infrastruktur," kata Bima seusai menerima tim penilai kota ramah anak di balaikota.

Selain tindakan pencegahan melalui sosialisasi dan pembinaan ke sekolah-sekolah, pemerintah daerahnya juga perlu membangun fasilitas bagi anak-anak. Pembangunan mulai dari gelanggang olahraga dan taman bermain dianggap sebagai upaya preemtif.

Hasil penilaian tim dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu akan diumumkan pada Senin (23/7/2018) pekan depan di Surabaya. Ketua tim penilai Achmad Marzuki menyebutkan indikator penilaiannya kota ramah anak tahun ini dikurangi dari 31 menjadi 24 indikator.

"(Nilai) paling tinggi di kebijakan. Peraturan Daerah nilainya paling maksimal," kata Marzuki setelah melakukan penilaian di Kota Bogor. Dari setiap indikator itu, terdapat subindikator yang jumlahnya mencapai 10-12 item. Menurutnya, upaya Pemerintah Kota Bogor melalui Perda sudah ada meski operasionalnya dinilai masih kurang.

Marzuki mengaku menilai upaya sistematis untuk menangani permasalahan tersebut. Menurutnya, fenomena perkelahian antar pelajar memang tengah marak terjadi di berbagai daerah, tidak hanya di Kota Bogor. ***

Baca Juga

Angkot Konvensional Ancam Aksi Lebih Besar

BOGOR, (PR).- Pengoperasian kembali angkutan kota modern di Trans Pakuan Koridor 4 Kota Bogor langsung menyulut emosi para sopir angkot konvensional.

Botak, Kota Bogor Tanpa Kantong Plastik

BOGOR, (PR).- Pemerintah Kota Bogor resmi melarang penyediaan kantong plastik di toko ritel modern dan pusat perbelanjaan mulai 1 Desember 2018.