Rindu Menang Tipis dari 2DM di Cianjur

Rekapitulasi Suara/SHOFIRA HANAN/PR
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Cianjur saat menggelar Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilgub Jabar 2018, di Green Hill, Cianjur, Rabu, 4 Juli 2018 malam. Proses rekapitulasi suara itu menyatakan, paslon nomor satu menang atas tiga paslon lainnya di Kabupaten Cianjur.*

CIANJUR, (PR).- Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum menang tipis atas pasangan Deddy Mizwar dan Dedi Mulyadi di Cianjur.  Berdasarkan hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara, paslon nomor satu itu menang dengan selisih angka 11 ribu dengan paslon nomor empat.

Hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Cianjur menyebutkan, paslon nomor satu yang diusung empat partai itu meraih 338.346 suara. Sementara paslon nomor empat, memperoleh 326.547 suara dari total suara sah sebanyak 1.029.882 pemilih.

Sementara pasangan nomor tiga Sudrajat dan Ahmad Syaikhu menempati posisi ketiga dengan raihan 263.464 suara. Mengungguli paslon nomor dua, Hasanuddin dan Anton Charliyan yang mengumpulkan 101.525 suara.

"Tidak ada keberatan atas hasil rekapitulasi ini. Semua saksi dari setiap paslon menerima hasilnya, mereka cuma  memberikan kritik atas pelaksanaan Pilgub kemarin," kata Ketua KPU Cianjur Anggi Sofia Wardhani di Ruang serbaguna Green Hill Resort, Pacet, Rabu, 4 Juli 2018 malam.

Para saksi menekankan persoalan terkait banyaknya koreksi jumlah DPT dan disabilitas, karena jumlah perbaikan cukup signifikan. Selain itu, saksi juga mengkritisi adanya pemilihan tanpa menggunakan e-KTP sehingga pemilih tidak masuk dalam DPT.

Selain itu, saksi juga menyayangkan capaian target partisipasi masyarakat yang tidak sesuai harapan. Hal itu dikarenakan, minat masyarakat untuk datang ke TPS juga tidak begitu baik.

"Itu masukan baik untuk kami. Jadi, terkait adanya perubahan dan terlalu banyak koreksi hampir di setiap TPS itu karena kurangnya ketelitian panitia. Murni karena human eror saat input data," ujar dia.

Menurut Anggi, hal itu terjadi setelah adanya penetapan rekapitulasi di tingkat PPK. Namun, ketika rekapitulasi kabupaten akan dilakukan, kemudian PPK baru melakukan koreksi sehingga berpengaruh pada data yang ada.

Data disabilitas

Ia melanjutkan, salah satu koreksi yang cukup signifikan ada pada data disabilitas. Anggi menjelaskan, kesalahan terjadi karena format pemilih disabilitas tergolong baru digunakan saat ini. PPK dinilai belum terbiasa menggunakannya.

Selain itu, pada saat pelaksanaan pun panitia cenderung mendata penyandang disabilitas yang datang ke TPS tanpa melihat data DPT.

"Tapi koreksi ini pun sudah dikoordinasikan dengan PPK, jadi mereka tahu dimana letak kesalahannya. Dengan kata lain, kesalahan ini murni terjadi tanpa ada niatan apapun," kata Anggi.

Adanya kekurangan dalam penyelenggaraan Pilgub Jabar 2018 itu, diakui Anggi akan menjadi pembelajaran untuk perhelatan selanjutnya tahun depan. Termasuk melakukan penyisiran warga yang belum masuk ke dalam DPT.

Menurut dia, dalam persiapan pendataan ke depannya masyarakat juga dinilai harus aktif. Terutama, jika mereka yang merasa belum tercantum di DPS agar segera mengajukan diri untuk masuk ke dalam daftar.

"Selama ini masyarakat masih cenderung acuh dengan sosialisasi KPU. Tapi, mereka baru sibuk mengurus ketika tiba hari pemilihan. Ini yang sebaiknua diperbaiki," ujarnya.

Akan tetapi, Anggi berkomitmen untuk terus memperbaiki kinerja KPU menjelang Pileg dan Pilpres 2019 mendatang. Ia berharap, partisipasi dan kesadaran masyarakat tahun depan bisa meningkat.

Sementara itu, Ketua Panwaskab Cianjur Hadi Dzikri Nur memastikan, tidak ada kecurangan pada penyelenggaraan Pilgub Jabar 2018.

"Alhamdulillah, tidak ada kejadian khusus bahkan sejak di tingkat kecamatan. Tidak ada penggelembungan suara dari 3.921 TPS di Cianjur," ujar Hadi.

Ia mengatakan, hasil penyelenggaraan pemilihan gubernur ini bisa menjadi titik awal untuk pelaksanaan pileg dan pilpres tahun 2019 mendatang. Hadi mengharapkan, pesta demokrasi dapat berjalan baik dengan persiapan yang terus diperbaiki.***

Baca Juga

Pangandaran Harus Jadi KEK Pertama di Jawa Barat

PARIGI, (PR).- Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengajak semua pihak terkait terutama yang ada di Kabupaten Pangandaran untuk mewujudkan Pangandaran sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pertama di Jawa Barat.