Ombudsman RI: Pembiaran Lubang Trotoar Margonda Termasuk Maladministrasi

Trotoar Margonda/BAMBANG ARIFIANTO/PR
Pejalan kaki melintasi lubang trotoar Jalan Margonda Raya, Kota Depok, Rabu, 7 Maret 2018. Ombudsman nyatakan pembiaran lubang-lubang trotoar maladministrasi.*

DEPOK, (PR).- Ombudsman Republik Indonesia menyatakan pembiaran trotoar yang berlubang dan berbahaya bagi pejalan kaki di Kota Depok masuk kategori maladministrasi. Ombudsman siap menampung laporan warga dan turun tangan atas persoalan tersebut.

Pimpinan Ombudsman RI Adrianus Eliasta Meliala menyatakan, pembiaran kondisi trotoar yang rusak melanggar Undang-Undang No 25/2009 tentang pelayanan publik. Pelayanan publik masuk dinyatakan maladministrasi bila ada penundaan berlarut, pembiaran, melanggar aturan dan diskriminatif.

"Kalau sudah ada alokasi anggaran lalu sudah ada dinasnya, tetapi tidak dikerjain (diperbaiki) juga masuk pembiaran itu, masuk maladministrasi," tuturnya saat dihubungi, Rabu, 7 Maret 2018.

Begitu pula bila respon Pemkot Depok lambat dalam menangani persoalan tersebut.

Apalagi, aspek keselamatan pejalan kaki atau pengguna jalan diabaikan seperti tak memasang penanda atau rambu peringatan adanya lubang-lubang trotoar. Penyelesaian proyek tertentu pada fasilitas umum pun tak bisa menjadi dalih pemerintah mengabaikan pemberian peringatakan.‎

"Ada norma-norma K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja), itu yang termasuk (pemasangan) rambu, penanda, peralatan khusus, nah dalam bahasa Ombudsman, (pembiarannya) itu maladministrasi," ujar Adrinus.

Adrianus mempersilahkan, warga Depok melaporkan buruk penyediaan fasilitas publik tersebut ke Ombudsman. "Melapor saja, kalau ada surat, ada foto sangat membantu sekali, selebihnya kami turun tangan," tuturnya.

Isi surat laporan, lanjutnya, bisa berupa penjelasan keluhan disertai foto-foto kerusakan fasilitas umumnya sebagai bukti. "Setelah itu kami ambil alih," ujarnya. Adrianus menegasan bakal memanggil pejabat-pejabat terkait dan pihak-pihak yang bersinggungan dengan persoalan itu.

Dia mengungkapkan, Depok menjadi salah satu kota yang mendapat perhatian Ombudsman karena banyak laporan dari warganya sendiri. "Selama ini cukup banyak laporan dari masyarakat Kota Depok ke Ombudsman soal perizinan, infrastruktur kota yang tidak terurus, suap, juga pelayanan dinas," kata Adrinus.

Ombudsman, lanjutnya, sempat melakukan inspeksi mendadak malam hari guna mengecek permasalah tersebut.

Sebagai warga Depok, Adrinus menilai ada persoalan dalam perencanaan pembangunan Depok. "Ya ketahuan, perencanaan pragmatis, tidak visioner," ujarnya.

Dia mencontohkan penyediaan fasilitas publik justru bergantung kepada pihak swasta. "Misalnya, kalau tidak ada swasta membangun apartemen, makanya jalan jelek, ada swasta membangun apartemen, eh jalan diperlebar," ucapnya.

Pembangunan fasilitas jembatan penyeberangan orang (JPO) juga seperti itu. Pembangunan JPO di Margonda, tutur Adrianus, mengikuti keberadaan mal atau apartemen. Tak pelak, pihak swastalah yang diduga menjadi motor pembangunan fasilitas publik Depok.

Sebelumnya, Koalisi Pejalan Kaki berencana menggugat Pemerintah Kota Depok terkait buruknya penyediaan fasilitas trotoar di Jalan Margonda Raya. Pemkot dinilai membiarkan lubang-lubang trotoar yang menjamur dan mengancam keselamatan pejalan kaki.

"Nanti langsung ada proses pemidanaan kalau ada pembiaran seperti ini," kata Ketua Koalisi Pejalan Kaki Alfred Sitorus saat dihubungi, Selasa, 27 Februari 2018 lalu.

Alfred menegaskan, upaya pemidanaan dilakukan karena buruknya fasilitas publik Depok mengancam keselamatan warga. Obyek gugatan, lanjutnya, bisa ditujukkan kepada wali kota, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perhubungan, Satpol PP Depok.

Dasar gugatan adalah Undang - Undang No 22/2009 serta UU No 34/2007. Warga tak perlu takut menggugat Pemkot. Koalisi, lanjut Alfred, bakal mendampingi bila warga ingin ikut mengajukan gugatan. Pelaporan bisa dilakukan melalui aplikasi  Koalisi Pejalan Kaki di media sosial.

Alfred menyatakan, keberadaan trotoar yang nyaman dan dapat diakses pejalan dengan berbagai kondisi fisik merupakan ciri peradaban kota.  Soalnya, interaksi antarwarga terjalin saat berada di fasilitas publik tersebut.‎

Sayangnya, Depok belum mampu mewujudkannya. "Depok adalah kota yang tidak beradab dengan pejalan kaki," ujarnya.***

Baca Juga

Jokowi Bagikan 30.000 Sertifikat Tanah di Depok

DEPOK, (PR).- Pemerintah menyerahkan 30 ribu sertifikat kepada warga Kota Depok di Lapangan RRI, Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Kamis 27 September 2018.

Perjalanan Kesenian Topeng Cisalak, Cikal Bakal Topeng Betawi

TOPENG Cisalak, kesenian yang memadukan tari, musik, komedi itu masih bertahan di Kota Depok. Kesenian rakyat yang lahir di Kampung Cisalak, Depok tersebut telah melahirkan seniman terkenal seperti Bokir, Mandra, Mastur, Omas.