Angkutan Online Bogor Tolak Permenhub 108

Ilustrasi/DEDEN IMAN/PR
Angkutan online.*

BOGOR, (PR).- Para pemilik mobil angkutan online atau dalam jaringan (daring) di Bogor menolak Peraturan Kementrian Perhubungan Nomor 108/2017 tentang angkutan online. Mereka mengabaikan peraturan tersebut meski mulai diberlakukan Kamis, 1 Februari 2018.

Kepala Dishub Kota Bogor Rakhmawati sudah meminta para pemilik angkutan online mendaftarkan diri sejak beberapa bulan sebelum Permenhub tersebut mulai diberlakukan. "Dalam pelaksanaannya sampai sekarang belum ada yang (mendaftar) ke kami," katanya, Kamis, 1 Februari 2018.

Pendaftaran para pemilik angkutan online roda empat itu untuk mengetahui jumlah armada yang beroperasi di daerahnya. Rakhmawati menyebut kuota yang telah ditentukan di Kota Bogor adalah sekitar 1.600 unit. Angka ini berdasarkan perhitungan yang dilakukan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ)

Namun, penjumlahannya belakangan direvisi tidak secara lokal melainkan seluruh wilayah Jakarta Bogor Depok Tangerang Bekasi (Jabodetabek) sebanyak 36 ribu unit. Pemerintah Kota Bogor kembali melakukan pertemuan dengan BPTJ terkait penolakan angkutan daring terhadap Permenhub tersebut, Rabu, 31 Januari 2018 lalu.

Uji kendaraan

Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kota Bogor Jimmy Hutapea yang hadir di sana menegaskan pertemuan itu tidak lagi membahas kouta angkutan daring. Pertemuan itu menurutnya lebih membahas tuntutan para pemilik angkutan online dalam unjuk rasanya.

Jimmy mengatakan salah satu keluhan angkutan daring adalah pemberlakuan pengujian kendaraan bermotor (Kir) sebagai izin operasional mereka. Ia meyakinkan, pemberlakuan kir itu untuk menjamin keamanan dan keselamatan penumpang dan pengendara angkutan online. "Aturannya tetap harus kir," katanya menegaskan.

Dia justru mempertanyakan alasan pengendara angkutan online yang menolak kir. Menurut Jimmy, aturan itu telah diikuti oleh 15 ribu unit kendaraan angkutan online. Sementara di Bogor malah tidak ada yang mengikutinya.

Angkutan daring yang beroperasi di daerahnya diduga berasal dari Jakarta. Itu sebabnya, kata Jimmy, tidak ada pengendara angkutan daring yang mendaftar ke pemerintah daerah setempat. "Hampir seluruhnya berdomisili di Jakarta, beberapa di antaranya sudah uji kir," katanya berdasarkan hasil pemeriksaan.

Status kendaraan

Sementara itu menurut salah seorang pengendara angkutan online, Najmi, uji kelayakan kendaraan akan mengubah status kendaraannya dari pribadi menjadi kendaraan umum berplat nomor warna kuning. "Itu akan membuat harga jual kendaraan turun drastis," katanya mengeluh. Secara pribadi ia mengaku menolak Permenhub tersebut.

Sebelumnya, Walikota Bogor Bima Arya menginginkan kuota taksi online yang beroperasi di Kota Bogor dibatasi. "Keputusan kuota taksi online yang beroperasi di Kota Bogor harus dibatasi, disesuikan dengan kebijakan Pemkot dalam menata tranposrtasi kota nantinya," kata Bima yang masih menunggu kajian dinas terkait.

Bima menjelaskan, Pemkot Bogor tengah membenahi sistem transportasi umum seperti mengurangi jumlah angkutan kota. Caranya, melalui konversi dan pemberlakuan bus Transpakuan, memberlakukan bus premium termasuk membatasi kuota angkutan online. Kouta angkutan daring sebanyak 36 ribu unit di Jabodetabek dianggap masih terlalu banyak.***

Baca Juga

ENUNG (34) menunjukkan kuliner tutut rasa gulai di salah satu stan pada Pameran Kuliner Jawa Barat di halaman parkir teater terbuka Dago Tea House, Kota Bandung, Sabtu (24/11). Acara yang menampilkan berbagai macam kuliner di Jawa Barat tersebut juga dime

Puluhan Warga Keracunan Tutut

BOGOR, (PR).- Puluhan orang keracunan masakan tutut (keong sawah) di Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor Sabtu 26 Mei 2018. Korban yang tercatat di Pusat Kesehatan Masyarakat setempat mencapai 56 orang sejak Jumat 25 Mei 2018 malam.

Pemudik Khawatir Saat Melintasi Tol Bocimi

CIBINONG, (PR).- Pemudik yang melalui jalur Puncak Kabupaten Bogor maupun Tol Bocimi atau tol fungsional Bogor-Ciawi-Sukabumi terus meningkat selama akhir pekan.