Batal Mendaftar, Pemilik Reklame Pilkada Tak Bertanggung Jawab

Penertiban Reklame/HILMI ABDUL HALIM/PR
SEJUMLAH petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor menertibkan reklame bakal calon peserta Pemilihan Kepala Daerah beberapa waktu lalu. Satpol PP akan kembali melakukan penertiban sebelum penetapan calon peserta Pilkada Februari 2018 mendatang.*

BOGOR, (PR).- Reklame bakal calon Kepala Daerah masih banyak terpasang di berbagai sudut Kota dan Kabupaten Bogor. Partai politik maupun non-partai enggan mencopotinya meski figur pada reklame tersebut tidak jadi mendaftar dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak 2018.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor Herry Karnadi menyatakan akan kembali menertibkan reklame tersebut pekan ini. "Kami sudah menyurati pertai yang mengusung bakal calon dalam reklame tersebut agar mencopot sendiri tapi tak ada yang menuruti. Terpaksa kami tertibkan," katanya, Minggu, 14 Januari 2018.

Herry menegaskan, reklame bermuatan kampanye berupa spanduk, baliho, poster dan sebagainya itu tidak berizin atau ilegal. Keberadaannya juga mulai merusak ketertiban umum karena jumlahnya terus bertambah meskipun petugas Satpol PP sudah sering menertibkannya.

Hingga akhir 2017 lalu, Herry menyebutkan jumlah reklame ilegal yang ditertibkan mencapai lebih dari 1.000 lembar dari berbagai jenis. "Yang kami tertibkan itu semua reklame yang tak berizin termasuk iklan perusahaan. Tapi lebih dari 80 persennya itu mungkin reklame bakal calon seperti itu," katanya.

Penertiban reklame tersebut, menurut dia, akan dilakukan secara bertahap sebelum waktu penetapan peserta Pilkada, Februari 2018 mendatang. Herry mengakui jajarannya tidak bisa menertibkan sekaligus karena jumlah reklame yang sangat banyak dan tersebar luas hingga ke pemukiman warga.

Dia menjelaskan, penertiban reklame dilakukan untuk menjaga keindahan lingkungan dari polusi visual.

"Selain itu, keberadaan reklame tersebut juga bisa membingungkan masyarakat yang akan memilih walikota. Spanduknya ada tapi tidak terdaftar di KPU, makanya harus ditertibkan sebelum penetapan calon itu," kata Herry menambahkan.

Ketentuan alat peraga kampanye

Menurut pemantauannya, reklame-reklame tersebut masih banyak terpasang di pinggir jalan seperti Jalan Merdeka, Jalan Tentara Pelajar, Jalan Gunung Batu dan lainnya. Herry memperkirakan jumlahnya mencapai ratusan lembar. Di Kabupaten Bogor, reklame figur bakal calon lebih banyak dari luar partai politik.

Ketentuan alat peraga kampanye termasuk reklame belum ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah setempat sampai sekarang. Menurut Kepala Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Ridwan Arifin, aturan itu baru ditetapkan setelah penetapan calon peserta Pilkada.

"Setelah penetapan calon itu ada masa tenang tiga hari. Di saat itu nanti kami akan rapikan semuanya dan akan diatur di mana saja titik yang bisa dipasang (reklame) dan yang tidak boleh dipasang," kata Ridwan. Ia mengakui sebelum ada aturan tersebut, penertiban reklame menjadi kewenangan Satpol PP.

Biasanya, kata Ridwan, KPU melarang pemasangan reklame kampanye calon peserta Pilkada di jalan-jalan protokol seperti Jalan Tegar Beriman di Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor atau jalan sekitar Istana Bogor di Kota Bogor. Reklame serupa juga dilarang berada di dekat tempat ibadah, lembaga pendidikan dan instansi pemerintahan.

"Aturan lebih jelasnya nanti akan kami rapatkan dulu," kata Ridwan. Rapat tersebut menurut dia akan melibatkan berbagai pihak terkait seperti KPU, Panwaslu dan sebagainya. Panwaslu Kabupaten Bogor diakui masih memfokuskan perhatiannya pada penggalangan dukungan warga sebagai syarat pencalonan jalur perseorangan yang harus diperbaiki maksimal 20 Januari 2018.***

Baca Juga

Calon Wakil Bima Arya Berinisial D

BOGOR, (PR).- Wali Kota Bogor Bima Arya membocorkan identitas calon wakil wali kota yang akan mendampinginya pada Pemilihan Wali Kota Bogor 2018 berinisial nama D.