Masalah Waduk Jatigede Belum Tuntas, Warga Surati Presiden Joko Widodo

Untuk memanfaatkan kedatangan wisatawan ke Jatigede, warga OTD (orang terkena dampak)  Jatigede meminta bantuan modal usaha untuk membuka sejumlah usaha di sekitar objek wisata Jatigede.*
Waduk Jatigede/ADANG JUKARDI/PR
Pemandangan Waduk Jatigede dilihat dari ketinggian di puncak Bukit Batudua. Gunung Lingga, Kec. Cisitu, beberapa waktu lalu.

SUMEDANG, (PR).- Warga OTD (orang terkena dampak) pembangunan Waduk Jatigede melayangkan surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membantu menyelesaikan berbagai permasalahan dampak sosial yang hingga kini belum tuntas. Permasalahan tersebut, terutama masalah pembebasan lahan dan bangunan warga OTD  tahun 1982-1986 lalu.

Permasalahan itu di antaranya adalah terjadi kesalahan pengukuran tanah, klasifikasi tanah, tanah dan bangunan warga yang terlewat pembebasan, serta kesalahan pembayaran uang kompensasi. Akibat permasalahan belum selesai, masih banyak warga OTD yang belum mendapatkan uang kompensasi dari pemerintah.

“Suratnya sudah dilayangkan Rabu (10 Januari 2018) lalu. Informasinya, surat tersebut sudah diterima Pak Jokowi. Sampai sekarang,  kami masih menunggu jawabannya,” ujar salah seorang warga OTD Jatigede, Yayan Taryana (40), Sabtu 13 Januari 2018.

Warga OTD memohon kepada Jokowi untuk membantu menyelesaikan berbagai permasalahan tersebut. Sehingga, warga OTD bisa secepatnya mendapatkan pembayaran uang kompensasi dari pemerintah.

“Intinya, kami minta hak-hak kami segera dibayarkan. Sebab, itu satu-satunya harapan kami supaya terlepas dari penderitaan dan kesengsaraan yang selama ini dialami akibat dampak pembangunan Waduk Jatigede ini,” ucap Yayan.

Ragam upaya

Ia mengatakan, upaya dan perjuangan warga OTD untuk mendapatkan haknya, sudah dilakukan hingga ratusan kali demontrasi dan audiensi.  Bahkan sempat berjalan kaki sampai ke Istana Negara untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo, DPR RI serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Namun sayang, perjuangan warga OTD itu belum membuahkan hasil. Berbagai permasalahan itu pun, sampai sekarang belum tuntas.

“Upaya sekarang, warga OTD berencana mengajukan gugatan ke pengadilan yang kini masih dalam proses. Namun, untuk mengajukan gugatan ke pengadilan, terkendala biaya,” katanya.

Lebih jauh Yayan menjelaskan, selain permasalahan pembebasan tanah dan bangunan tahun 1982-1986, ada juga warga OTD yang belum mendapatkan uang penggantian lahan (kategori A) Rp 122 juta dan uang santunan untuk pemindahan Rp 29 juta. Uang tersebut harusnya diberikan sebelum Waduk Jatigede di genang 2015 lalu. 

“Warga OTD yang pertama mendapatkan uang penggantian kategori A dan B hasil putusan pengadilan sekitar 51 orang. Pada Rabu (10 Januari 2018) lalu, ada lagi  pembayaran untuk sekitar 80 orang di kantor Satuan Kerja (Satker) Jatigede di Kecamatan Jatigede. Yang lainnya, kemungkinan menyusul pembayarannya. Kalau saya dan warga OTD lainnya yang terkena dampak pembebasan lahan dan bangunan tahun 1982-1986, sampai sekarang belum ada pembayaran,” katanya.

Pemulihan ekonomi

Yayan menambahkan, sebelum ada pembayaran ganti rugi, warga OTD memohon pemerintah pusat memberikan bantuan untuk memulihkan perekonomian warga OTD. Sebab, ketika Waduk Jatigede digenang, banyak warga yang kehilangan mata pencahariannya karena sawah dan kebunnya terkena genangan Jatigede. Akibatnya, banyak warga yang menganggur dan tak punya penghasilan.

“Bantuan dari pemerintah pusat, bisa memberikan perahu kepada semua warga OTD, terutama yang menganggur. Sebab, setelah Jatigede digenang, banyak petani yang beralih profesi menjadi nelayan,” kata Yayan.***

Baca Juga

Ibadah Natal di Sumedang Berlangsung Aman

SUMEDANG, (PR).- Perayaan Natal di sejumlah gereja di wilayah Kabupaten Sumedang, Senin, 25 Desember 2017 berlangsung aman, lancar, dan kondusif. Personel TNI dan Polri berjaga di setiap gereja.

Raja-raja Nusantara Bersepakat Memperkuat NKRI

SUMEDANG, (PR).- Para pengurus Majelis Cendekiawan Keraton Nusantara (MCKN) di 8 kabupaten dan kota di Jawa Barat dilantik, Selasa 26 Desember 2017. Acara digelar di Gedung Negara Pemkab Sumedang.