Karena Ditolak, Rustandie dan Dikdik Sukardi Laporkan KPU Purwakarta Ke Panwaslu

KPU Purwakarta/MOCHAMMAD IQBAL MAULUD/PR

PURWAKARTA, (PR).- Bakal pasangan calon (Paslon) Pemilihan Bupati (Pilbub) Purwakarta, Rustandie dan Dikdik Sukardi melaporkan KPU Purwakarta ke Panwaslu setempat pada Sabtu, 13 Januari 2018. Pelaporan tersebut terkait penolakan pendaftaran bakal pasangan calon Rustandie dan Dikdik Sukardi oleh KPU Purwakarta.

Mereka meminta Panwaslu bersikap adil dan arif dalam menyikapi laporan penolakan KPU Purwakarta terkait pendaftaran mereka untuk maju di Pilbup Purwakarta. Hal ini penting demi menyelamatkan demokrasi di Purwakarta.

Kedatangan bakal pasangan calon Pilbub Purwakarta yang diusung partai Gerindra dan Hanura tersebut didampingi sejumlah kuasa hukum yang diutus oleh masing-masing partai politik. Rombongan bakal pasangan calon Rustandie dan Dikdik Sukardi diterima Ketua Panwaslu Purwakarta, Oyang Este Binos.

Salah seorang kuasa hukum bakal pasangan calon Rustandie dan Dikdik Sukardi, Ryad mengatakan, maksud kedatangannya ke Panwaslu guna melaporkan perbuatan yang dilakukan oleh komisioner KPU yang menolak berkas pendaftaran bakal pasangan calon Pilbub Purwakarta yakni Rustandie dan Dikdik Sukardi.

"Mungkin kejadian di Purwakarta ini pertama kali di Indonesia di mana KPU langsung menolak berkas pendaftaran bakal pasangan calon sebelum mereka melakukan verifikasi dan lainnya," kata Ryad.

Menurut Ryad, pada saat bakal pasangan calon Pilbub Purwakarta, Rustandie dan Dikdik Sukardi, meminta berita acara penolakan berkas, KPU Purwakarta beralasan hal itu tidak diperkenankan oleh KPU Provinsi. Padahal, dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 3 tahun 2017 pasal 39 disebutkan penyelenggara atau KPU harus mengeluarkan berita acara.

Hal senada disampaikan kuasa hukum Asep Rudiana dari Hanura yang mengatakan tindakan penolakan mendaftarkan berkas bakal pasangan calon Rustandie dan Dikdik Sukardi oleh KPU terlalu mengada-ngada.

"Padahal di Garut di mana salah satu partai mengajukan dua nama tapi KPU Garut menerima kedua berkas pendafataran itu nanti pada saat verifikasi baru diketahui bakal pasangan calon mana yang sebenarnya mendapatkan SK dari DPP partai," jelasnya.

Tahapan penolakan

Adanya penolakan bakal pasangan calon yang mendaftar ke KPU menuai keprihatinan sejumlah kalangan di Purwakarta. Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Purwakarta Dadan Komarul Ramdan, menyayangkan sikap KPU Purwakarta yang menolak pendaftaran pasangan bakal calon bupati Purwakarta Rustandie dan wakil bupati Purwakarta Dikdik Sukardi, pada saat mendaftar di KPU Purwakarta. 

Menurut Dadan, siapapun bakal pasangan calon yang memiliki dukungan ganda itu pasti ditolak oleh KPU, termasuk KPUD Purwakarta akan melakukan hal itu, dan hal ini sudah pasti diatur dalam aturan PKPUD.

Akan tetapi penolakan itu ada waktunya dengan melihat tahapan yang telah disusun dan ditetapkan oleh PKPU juga. Dan tahapan itu ada pada SK KPU Kabupaten Purwakarta Nomor : 15/PP.03-Kpt/3214/KPU-Kab/IX/2017 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2018.

Dalam tahapan tersebut, pada 8- 10 Januari 2018 dilakukan pendaftaran pasangan calon dan pada tanggal yang sama yaitu 8 – 10 Januari 2018 penelitian syarat pencalonan untuk pasangan calon yang diajukan partai politik dan gabungan partai politik. Artinya dalam jangka waktu yang sama ada dua kegiatan.

Pertanyaannya kapan pemberitahuan hasil penelitiannya? Apa pada jangka waktu dan tanggal itu juga, saya melihatnya saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan pencalonan itu ada pada jangka waktu 17 – 18 Januari 2018.

Pemberitahuan hasil penelitian baru disampaikan kepada pasangan calon agar bisa memperbaiki syarat pencalonannya pada jangka waktu 18 – 20 Januari 2018. Di sinilah kita akan mengetahui mana yang tidak memenuhi syarat pencalonan, termasuk yang dukungan ganda. Jadi pemberitahuan hasil penelitian bukan pada saat dilakukan penelitian syarat pencalonan yaitu pada 8 – 10 Januari 2018.

"Lebih gampangnya, setelah diverifikasi administrasi, barulah KPU Purwakarta berhak menyatakan bahwa bakal pasangan calon A terdapat kekeliruan atau ganda dan tidak memenuhi persyaratan. Setelah itu KPU Purwakarta pun mempersilahkan kepada yang  bersangkutan  untuk memperbaikinya,” ungkap Dadan Kamarul Ramdan.

Langgar aturan sendiri

Lebih lanjut dikatakannya, jika sejak dini sudah memberitahukan hasil penelitian berarti melanggar tahapan yang dibikinnya sendiri. "Kalau sejak awal langsung ditolak berarti KPU tidak konsisten dong dengan aturan yang dibuatnya sendiri," jelasnya.

Bakal pasangan calon Rustandie dan Dikdik Sukardi menyayangkan pernyataan Bawaslu provinsi yang sudah mengeluarkan sikap yang telah melampaui batas kewenangannya. Pasalnya, permasalahan penolakan ini masih dalam sengketa dan belum ada keputusannya.

"Ini sudah jelas melanggar etika," kata Rustandie. Pihaknya mengatakan akan melaporkan Bawaslu provinsi, dan KPU provinsi dan Purwakarta ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.***

Baca Juga