Konflik Sekda dan Bupati Cirebon Berujung di Jalur Hukum?

Sekda Cirebon Yayat Ruhyat, Walk Out Saat Pelantikan/IWAN JUNAEDI/KABAR CIREBON
SEKRETARIS Daerah, Yayat Ruhyat, melakukan Walk Out saat pelantikan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, Rabu 3 Januari 2018. Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadi Sastra menurunkan Yayat dari jabatan Sekda ke Staf Ahli bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon.

SUMBER, (PR).- Konflik terbuka antara Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadisastra, dengan Sekda Cirebon, Yayat Ruhyat, makin meruncing. Yayat memilih melawan bupati dengan menolak untuk mengambil sumpah jabatan pada hari pelantikan pejabat yang dimutasikan. 

“Saya tidak siap untuk dilantik, karena ini melanggar PP Nomor 11/2017 tentang Pemberhentian Pejabat Tinggi Pratama. Saya mohon izin keluar dari ruangan," ujar sang sekda, Yayat Ruhyat, sebelum pengambilan sumpah jabatan.

Hal itu disampaikan Yayat saat bupati meminta kesediaan para pejabat yang dimutasi untuk mengambil sumpah jabatan mereka. Yayat yang berada di barisan depan mengacungkan tangan menyatakan keberatan untuk disumpah, dengan alasan mutasi dirinya dari sekda menjadi staf ahli, tidak sesuai dengan prosedur. Sumpah jabatan dan pelantikan 171 pejabat fungsional dan struktural ini dilakukan di Aula Badan Kepegawaian Pendidikan dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Cirebon, Rabu 3 Januari 2018.

Mutasi jabatan yang dilakukan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra ini dinilai Sekda Yayat Ruhyat telah melanggar UU Nomor 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan PP 11/2017 tentang Manajemen ASN. “Saya wajib menegakkan reformasi birokrasi. Ini bentuk perlawanan saya atas ketidakadilan," kata Yayat.

Sebagaimana dilaporkan sebelumnya, sekda Yayat Ruhyat dimutasikan dari jabatannya sebagai sekda menjadi staf ahli bidang Hukum dan Politik. Diduga pemutasian ini adalah buntut dari persaingan jelang Pilkada Cirebon 2018. Di mana Yayat dan Sunjaya sama-sama mendaftar sebagai calon kepala daerah melalui jalur PDIP. PDIP sendiri akhirnya memberikan rekomendasi kepada pasangan Sunjaya Purwadisastra-Imron Rosadi.

Loyalitas

Merasa didzalimi Bupati Sunjaya, Yayat pun menegaskan, bakal menempuh upaya hukum, pascaputusan pelantikan tersebut diterbitkan. "Ini langkah pertama saya untuk mempertahankan hak Aparatur Sipil Negara (ASN). Harusnya, ada mekanisme khusus untuk memberhentikan jabatan tinggi pratama setingkat sekda. Kalau saya melanggar ya saya harus diperiksa dulu dong," ujar Yayat. 

Yayat tidak menyangkal adanya kemungkinan pencopotan jabatannya bermuatan politis. Yayat mengungkapkan, tiga hari sebelum pelaksanaan mutasi, dirinya diiming-imingi akan kembali menempati jabatannya sebagai sekda kembali. Dengan catatan dalam waktu tiga bulan menunjukkan loyalitasnya kepada Sunjaya.

“Loyalitas saya ya kepada pemerintah, “ tukasnya.

Yayat kemudian membacakan surat usulan mutasi yang diterimanya. Dalam surat tersebut tercantum bahwa Yayat dimutasi lantaran mendaftar sebagai bakal calon kepala daerah. "Kalau karena itu kan sudah diatur UU Pasal 254. Harusnya diberhentikan jika sudah ditetapkan sebagai calon kepala daerah," tutur Yayat.

Keterlibatan dalam politik praktis

Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra yang dikonfirmasi seusai pelantikan, mengatakan sikap penolakan untuk dilantik merupakan hak pribadi Yayat. 

"Semua orang punya hak. Tetapi, bagi ASN itu jabatan adalah bentuk kepercayaan dari pimpinannya. ASN juga seharusnya tahu aturan, jabatan apapun yang diembannya adalah amanah. Menerima atau menolak jabatan adalah hal biasa, karena setiap orang memiliki pemikiran yang berbeda-beda, “ kata Sunjaya. 

Bupati Sunjaya menyangkal tudingan Yayat bahwa mutasi yang dilakukannya tidak sesuai prosedur. Namun keterlibatan Yayat dalam politik praktis, diakui Sunjaya menjadi alasan memutasinya dari jabatan sekda ke staf ahli.

Menurut dia, jabatan staf ahli akan memberikan peluang besar bagi Yayat agar fokus ke ranah politik. Sunjaya menyatakan, aturan menyebutkan ASN yang mencalonkan diri menjadi kepala daerah harus mengundurkan diri.

"Justru saya memberikan kesempatan bagi ASN yang ikut pilkada, agar pikirannya tidak bercabang. Staf ahli lebih banyak di tempat dan tidak banyak berurusan dengan kedinasan,” kata Bupati Sunjaya.

Disetujui gubernur dan mendagri

Terkait mengiming-imingi Yayat akan mengembalikan jabatannya, kalau tiga bulan menunjukkan loyalitas,  Bupati Sunjaya enggan menjawab, namun tidak menyangkalnya. “Tanyakan saja sama Pak Yayat, “ tukasnya. 

Sementara itu, Kepala BKPSDM Kabupaten Cirebon, Supadi Priyatna, mengaku pelaksanaan mutasi dan pelantikan telah mendapat persetujuan dari Gubernur Jabar dan Mendagri.

Dikatakan Supadi, sebenarnya mutasi dari jabatan sekda ke staf ahli, bukan hanya terjadi di Kabupaten Cirebon.

“Mutasi yang sama juga pernah terjadi  di Kota Depok,” katanya.***

Baca Juga

Korban Bangunan Sarang Walet Dijamin Beasiswa Hingga Kuliah

CIREBON, (PR).- Korban ambruknya tembok bangunan sarang burung walet, Tri Intan (14) mendapatkan bantuan beasiswa dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tri akan dijamin biaya pendidikannya hingga kuliah.

Ditutup, 40 Perlintasan Liar Kereta Api di Cirebon

CIREBON, (PR).- Sedikitnya 40 titik perlintasan sebidang liar atau tidak dijaga yang masuk wilayah Daerah Operasi (Daop) 3 Cirebon , ditutup paksa pihak PT KAI Daop 3 Cirebon.

Tembok Roboh Cirebon Ditetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa

SUMBER, (PR).- Pemerintah Kabupaten Cirebon menyatakan peristiwa robohnya tembok bangunan sarang burung walet di Desa Gegesik Wetan, Kecamatan Gegesik  yang merenggut tujuh nyawa Senin 16 April 2018, sebagai kejadian luar biasa (KLB).