Konflik Terbuka Bupati dan Sekda Cirebon, Diduga Buntut Persaingan Jelang Pilkada 2018

ANI NUNUNG/PR
Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra Bersama Istrinya Wahyu Tjiptaningsih.

SUMBER, (PR).- Konflik terbuka Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadisastra, dengan pejabatnya, kembali terjadi. Kali ini Sunjaya berkonflik dengan Sekda Cirebon Yayat Ruhyat.

Yayat dikabarkan bakal melawan kebijakan Sunjaya yang telah memutasi dirinya dari jabatan sekda ke staf ahli. Menurut informasi, mutasi terhadap Yayat dan pejabat lainnya akan dilakukan Rabu 3 Januari 2018. Mutasi terhadap Sekda Yayat diduga merupakan buntut rivalitas jelang Pilkada 2018.

Yayat diketahui mendaftarkan diri menjadi calon bupati melalui PDIP. Begitu juga halnya dengan Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadisastra, yang juga mendaftar melalui PDIP. PDIP sendiri akhirnya memberikan rekomendasi kepada Sunjaya Purwadisastra-Imron Rosadi.

Beberapa waktu lalu, Bupati Sunjaya Purwadisastra juga berkonflik dengan lima orang pejabat di lingkungan pemkab Cirebon, karena merasa dipaksa mengajukan pensiun dini. Lima pejabat eselon II tersebut bahkan sempat mengancam bakal menggugat Sunjaya, belum lama ini.

Menurut informasi, surat persetujuan mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon, dari Menteri Dalam Negeri sudah ditandatangani Tjahjo Kumolo. Namun usulan Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon, Rahmat Sutrisno, yang diusulkan menjadi Sekda tidak disetujui.'

Menurut Mendagri, penunjukkan sekda harus melalui seleksi terbuka. Sehingga untuk sementara dapat menunjuk pejabat pelaksana tugas (Plt) Sekda, untuk mengisi jabatan sementara.

Yayat mengatakan perlawanan dilakukan pihaknya karena kebijakan tersebut sewenang-wenang. Yayat mengaku tidak memiliki kesalahan apa pun yang bisa menjadi dasar jabatannya diturunkan.

Tidak ada kesalahan

“Apa kesalahan yang pernah saya perbuat? Ini bukan dimutasikan, tapi didemosikan dari jabatan sekda ke staf ahli,” ungkap Sekda Kabupaten Cirebon, Yayat Ruhyat.

Menurut Yayat, kalaupun ada kesalahan yang dilakukan pihaknya, pasti akan ada sidang kode etik terhadap dirinya. Namun hingga kini tidak pernah ada sidang apapun. Namun Yayat enggan membeberkan bentuk perlawanan yang akan dilakukan pihaknya. Yayat hanya menyatakan, dia akan berkonsultasi dengan Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon dan mempertanyakan kasus ini langsung ke KASN.

“Saya juga akan berkonsultasi langsung ke Pemprov Jabar,” kata Yayat.

Terkait maju dalam Pilkada 2018 mendatang,  Yayat mengatakan berdasarkan UU ASN atau PP Nomor 11 Tahun 2017 pasal 254 jelas menyebutkan, bisa diberhentikan pada saat ditetapkan sebagai calon oleh KPU.

Kepala Bidang Mutasi dan Kepangkatan pada Badan Kepegawaian  dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Cirebon, Sri Darmanto, membenarkan sudah adanya surat rekomendasi dari Kementrian  Dalam Negeri yang diterima pihaknya. Namun hingga kini, ia mengaku belum ada perintah dari Bupati Cirebon untuk menggelar mutasi.

“Pelaksanaannya tergantung perintah bupati, “ katanya. Namun Sri enggan mengomentari demosi Sekda menjadi staf ahli. “No comment kalau yang itu, “ katanya Selasa 2 Januari 2018.***

Baca Juga

Truk Tabrak Mobil, Fian Tewas Seketika

SUMBER, (PR).- Satu orang tewas dan satu orang lagi luka-luka dalam tabrak lari di jalan tol Palikanci km 201 jalur B arah Jakarta, atau tepatnya di Desa Cempaka, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Kamis 4 Januari 2018 pagi.