Ribuan Buruh Desak Penetapan Upah Minimum Sektoral

Ilustrasi/ANTARA FOTO

SUKABUMI, (PR).- Ribuan buruh menuntut penetapan Upah Minimum Sektoral (UMS) oleh pemerintah Kabupaten Sukabumi. Mereka yang tergabung dalam  Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPTSK SPSI) Kabupaten Sukabumi melakukan unjuk rasa di Taman Digital Mesjid Agung, Jalan Sudirman, Kota Sukabumi, Kamis, 21 Desember 2017.

Aksi dilakukan dengan penjagaan ketat ratusan personil kepolisian. Unjuk rasa yang didominasi buruh perempuan tersebut tertahan di taman digital, karena mereka  tidak  diperkenankan  mendekati Gedung Pendopo Sukabumi.

Mereka menyayangkan Bupati Sukabumi, Marwan Hamami tidak datang menemuinya. Padahal mereka berharap kepala daerah bisa menerima  aspirasinya.

“Kendati bupati memiliki latar belakang pengusaha, tapi buruh sangat berharap tidak terlau pro pada pengusaha. Kami juga rakyat yang harus dilindungi pemerintahkan. Karena itu, segera tetapkan upah sektor dan sepatu garmen skala besar demi kesejahteraan buruh,” kata Ketua Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPTSK SPSI), Kabupaten SUkabumi, Mohamad Popon.

Dia menuturkan, pihaknya mendesak agar dinas terkait yang kini duduk di Dewan Pengupahan Kabupaten (DPK) Sukabumi, tidak hanya mendesak agar segera memfasilitasi perundingan upah sektoral sepatu dan garmen skala besar. Tetatapi juga didesak untuk menolak dengan tegas usulan pengusaha atau asosiasi pengusaha yang memohon ditetapkannya upah padat karya atau menetapkan upah dibawah upah minimum kabupaten. Apalagi UMK yang sudah sejak lama ditetapkan Gubernur Jawa Barat.

“Usulan yang dikemukan para pengusaha tidak punya dasar dan agumennya tidak mencerminakan  kondisi serta tidak pantas dterapkan diperusahan besar. Apalagi sejumlah perusahaan dengan produksi besar memiliki brand internasional,” katanya.

Selain itu, kata Mohamad Popon, buruh Sukabumi sudah mengajukan agar perusahaan untuk merealisasikan tuntutan UMS sejak tiga tahun terakhir ini. Tapi tuntutan  tidak pernah direalisasikan dan direspon.  

“Malahan, aspirasi buruh sektor buruh Sandang, Kulit dan Tekhnik tidak pernah memperoleh tangapan serius. Malahan terkesan di alung boyongkeun pengusaha dan pemerintah,” katanya.***

Baca Juga

Ratusan Pasien RSUD Syamsudin Tidak Bisa Menggunakan Hak Pilihnya

SUKABUMI, (PR).- Ratusan pasien dan keluarga pasien di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Syamsudin, Kota Sukabumi, tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Mereka tidak bisa ikut serta dalam  pesta demokrasi Pilgub Jabar 2018 dan Pilwalkot Sukabu

Digerebek Warga, Gudang Miras Nyaris Dibakar

SUKABUMI, (PR)- Ribuan botol berisi minuman keras (Miras) dari berbagai merek dan jenis, Kamis, 28 Juni 2018 disita petugas kepolisian resort (Polres) Sukabumi Kota.