Dua Bakal Calon Independen Laporkan Panwaslu ke PTUN

Mang Uncal dan Mi Uncal/HILMI ABDUL HALIM/PR
WARGA berfoto bersama maskot Pemilihan Walikota Bogor 2018, Mang Uncal dan Mi Uncal saat peluncuran Pilwalkot 2018 di Hotel Braja Mustika Jalan Semeru Kota Bogor, Senin 18 Desember 2017 sore. Pada saat yang sama, salah seorang bakal calon Walikota dan Wakil Walikota Bogor melaporkan hasil verifikasi dukungan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah setempat ke Pengadilan Tata Usaha Negara.*

CIBINONG, (PR).- Masing-masing satu pasangan bakal calon kepala daerah jalur perorangan dari Kota dan Kabupaten Bogor melaporkan keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Mereka mengadukan keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerahnya yang menyatakan verifikasi dukungan kurang dari batas persyaratan.

Salah seorang bakal calon wakil Bupati Bogor Ade Umar mengaku masih mempersiapkan laporan ke PTUN setelah Panwaslu daerah setempat menolak gugatannya, Minggu 17 Desember 2017 lalu. "Rencananya akan melapor ke PTUN tapi waktunya hanya tiga hari (setelah keluar keputusan Panwaslu) terakhir Rabu (20 Desember 2017)," katanya, Senin 18 Desember 2017.

Dalam mempersiapakan laporan itu, Ade mengaku sedang melakukan koordinasi dengan tim advokatnya. Ia merasa pihak KPUD menyalahi aturan dalam melakukan verifikasi dukungan terhadap Ade dan pasangannya Solahudin Dalimunte yang ditetapkan pada 30 November 2017 lalu.

"Dalam hal ini seharusnya KPUD menggunakan B1-KWK (sekitar 216 ribu dukungan yang terunggah) tapi mereka menggunakan B2-KWK (sebanyak 157 ribu dukungan setelah dicocokkan langsung)," kata Ade. Ia mengakui KPUD mengacu pada aturan menurut saksi ahli Asep Nurzaman dari Provinsi Jawa Barat.

Dalam sidang musyawarah sengketa, Panwaslu Kabupaten Bogor tetap berpegangan terhadap penetapan berita acara KPUD Kabupaten Bogor Nomor 60/PL.03.2-BA/3201/KPU-KAB/XI/2017. Semua prinsipal pemohon serta kuasa hukum pemohon dan termohon menghadiri rangkaian sidang yang dilakukan di Wisma Dharmais, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor itu.

Keputusan Panwaslu Kabupaten Bogor

Majelis Musyawarah sekaligus Ketua Panwaslu Kabupaten Bogor, Ridwan Arifin meyakinkan keputusannya sudah benar. “Majelis Musyawarah meyakini dan sudah memutuskan dalam fakta persidangan terkait saksi dan bukti dari termohon dan pemohon, hasil itu kita plenokan dan memutuskan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” katanya seusai sidang.

Upaya hukum serupa juga tengah dilakukan pasangan Ade Mashudi-Linda Dahlina di Kota Bogor. Bakal calon Walikota dan Wakil Walikota Bogor itu dijadwalkan melapor ke PTUN pada Senin setelah mengaku menemukan sejumlah kejanggalan dalam proses verifikasi dukungan oleh pihak KPUD Kota Bogor beberapa waktu lalu.

Sejumlah dokumen yang akan diserahkan Ade untuk melengkapi laporannya antara lain Surat Keputusan KPU dan Keputusan Panwaslu Kota Bogor. “Subtansi gugatan kita jelas dan buktinya memang ada, hanya tidak diterima oleh Panwaslu. Ini kan tidak adil,” katanya menganggap hasil keputusan Panwaslu bukan hasil musyawarah yang seharusnya.

Menanggapi hal itu, Ketua Panwaslu Kota Bogor, Yustinus Eliya Mau mengaku tak keberatan jika pasangan tersebut melanjutkan gugatan ke PTUN. Waktu yang diberikan adalah tiga hari setelah keputusan Panwaslu. "Itu hak mereka. Namun, kalau telat (melaporkan) bisa gugur atau dianggap kadarluasa,” katanya.***

Baca Juga

Jaro Ade-Inggrid Kansil Koleksi Kursi Terbanyak

CIBINONG, (PR).- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor Ade Ruhandi atau Jaro Ade mendeklarasikan diri dengan Inggrid Kansil sebelum mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum Daerah setempat, Rabu, 10 Januari 2018.