Kejari Karawang Geledah Kantor Dinas KUKM

DODO RIHANTO/PR
Sejumlah penyidik Kejaksaan Karawang tengah memeriksa dokumen di Kantor Dinas Koperasi dan UMKM setempat.

KARAWANG, (PR).- Kejaksaan Negeri Karawang menggeledah di kantor Dinas Koperasi dan UMKM setempat, Rabu 13 Desember 2017. Penggeledahan tersebut terkait dengan pengusutan kasus dugaan korupsi revitalisasi pasar tradisional tahun anggaran 2013.

"Penggeledahan ini dilakukan untuk mencari dokumen pendukung sangkaan korupsi yang dilakukan oleh pengurus Koperasi Serba Usaha (KSU) Damai Sentosa di Desa Tanjung Bungin, Kecamatan Pakisjaya, Kabupaten Karawang," ujar Kepala Seksi Pidana Khusus, Kejari Karawang, Deny Marincka Pratama, seusai penggeledahan, Rabu.

Disebutkan, dana revitalisasi pasar senilai Rp 900 juta merupakan bantuan dari Kementerian Koperasi dan UMKM yang diberikan kepada para pengurus koperasi pasar tersebut. Namun dalam pelaksanaannya ditemukan penyimpangan, sehingga menimbulkan kerugian negara sekira Rp 170 juta.

Dari pantauan PR, penyidik kejaksaan mendatangi kantor Dinas Koperasi dan UMKM sejak pukul 9.30 WIB hingga pukul 13.00 WIB. Sebanyak 10 penyidik dari seksi pidana khusus dan seksi inteljen Kejari Karawang
memeriksa sejumlah lemari dan laci ya ng ada di dalam ruangan instansi tersebut.

Penyidik membuka dokumen dan memeriksanya satu persatu. "Penggeledahan ini merupakan upaya paksa untuk mendapatkan sejumlah dokumen yang memperkuat alat bukti lainnya. Dalam kasus ini, kami sudah menetapkan 3 orang pengurus koperasi Damai Sentosa sebagai tersangka yaitu MJR, MTS, AHM. " kata Deny.

Disebutkan, dalam penggeledahan itu ditemukan 64 dokumen, yaitu proposal permohonan bantuan program, dokumen kegiatan, hingga dokumen penggunaan uang bantuan tersebut.

Penyidik kejaksaan sudah memeriksa sekitar 30 orang saksi terkait dengan pembangunan pasar di Desa Tanjung Bungin Kecamatan Pakisjaya itu. "Jumlah saksi bisa bertambah sampai 50 orang. Kami masih terus
melakukan pengembangan atas kasus ini," katanya

Deny mengungkapkan pula, dalam kasus korupsi tersebut penyidik sudah menemukan perbuatan melanggar hukum yaitu pembangunan pasar yang seharusnya dilakukan dengan cara swakelola namun dikerjakan oleh
rekanan yang sengaja ditunjuk.

Akibat hal itu, terjadi kerugian negara sebesar Rp 170 juta dalam pengerjaan fisik bangunan. Namun penyidik juga menemukan potensi kerugian negara lainnya sekira Rp 100 juta yang dikelola oleh koperasi tersebut.

"Kasusnya masih kita kembangkan terus. Bukan hanya pembangunan fisik tapi seluruh aliran uang yang masuk ke koperasi itu kami dalami juga," kata Deny.***

Baca Juga

NPCI Karawang Mati Suri, Atlet Difabel Tetap Ikuti Kejurda

KARAWANG, (PR).- Kendati National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Karawang sedang mengalami ‘mati suri’,  namun Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Karawang, tetap mengirimkan atlet voli duduk untuk mengikuti kejuaraan