Mantan Narapidana yang Ikut Pilkada Wajib Umumkan Statusnya

Pilkada
Pilkada/ADNAN HARADE

BEKASI, (PR).- Bakal calon peserta Pilkada Kota Bekasi 2018 yang berstatus sebagai mantan narapidana diwajibkan menginformasikan statusnya kepada publik melalui media massa. Pengumuman status di media massa tersebut menjadi salah satu prasyarat yang harus dipenuhi saat melakukan pendaftaran.

"Ketentuan ini sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 tahun 2017," ucap Komisioner KPU Kota Bekasi Syafrudin, Kamis, 7 Desember 2017.

Syafrudin mengatakan, dalam informasi yang dipublikasikan tersebut, harus disampaikan seputar kasus hukum yang pernah membelit bakal calon bersangkutan. Demikian pula masa tahanan yang dijalani, harus turut disampaikan.

"Jadi dalam pengumuman tersebut, publik harus mendapat gambaran perihal latar belakang yang bersangkutan dalam hal status hukumnya," katanya.

Menurut Syafrudin, redaksional informasi yang dipublikasikan diserahkan kepada bakal calon. Penempatan dan ukuran informasi publikasi yang disampaikan juga dibebaskan sesuai kemampuan bakal calon.

"Namun informasinya harus terbaca jelas dan tidak disertai embel-embel ajakan memilih dirinya karena belum memasuki masa kampanye," ucapnya.

Dua tindak pidana yang dilarang

Informasi di media massa tersebut selambat-lambatnya diumumkan sehari sebelum dibukanya masa pendaftaran bakal calon peserta Pilkada Kota Bekasi tahun 2018 dari jalur partai politik. Adapun pendaftaran berlangsung pada 8-10 Januari 2018.

"Selain bukti tayang, keterangan dari pemimpin redaksi surat kabar tersebut juga harus diserahkan saat pendaftaran," katanya.

Lebih lanjut Syafrudin mengatakan bahwa pada PKPU 3/2017 tersebut hanya dua jenis kasus hukum yang dilarang melibatkan bakal calon peserta Pilkada. Yakni jika bakal calon terlibat kasus narkotika atau pelecehan seksual terhadap anak. Kemudian harus dipastikan juga yang bersangkutan tidak dicabut hak politiknya oleh pengadilan.

"Maka dari itu, baiknya salinan putusan juga turut dilampirkan saat mendaftar," katanya.

Adapun di Kota Bekasi, mantan Wali Kota Bekasi Mochtar Mohamad diperkirakan turut berlaga di Pilkada Kota Bekasi 2018 setelah Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bulat mengusulkan namanya ke Dewan Pimpinan Pusat PDIP. Adapun yang bersangkutan, tak menyelesaikan periode kepemimpinannya pada 2008-2013 dikarenakan terganjal serangkaian kasus korupsi. Pada 2012, Mochtar divonis enam tahun penjara dan menjalani masa tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Bandung. Setelah mendapat remisi, Mochtar kembali menghirup kebebasan pada Juni 2015.***

Baca Juga

23,2 Kilogram Narkoba Dibakar

CIKARANG, (PR).- Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi menggelar pemusnahan massal barang bukti perkara selama 2017. Puluhan kilogram narkoba, obat terlarang serta senjata api dimusnahkan.