Ratusan Warga Kuningan Terdeteksi Rawan Pangan Ekstrem

Pameran pangan lokal Kuningan/NURYAMAN/PR

KUNINGAN, (PR).- Di antara sejuta lebih penduduk Kabupaten Kuningan, baru-baru ini telah terdeteksi terdapat 500 orang dalam kondisi rawan pangan ekstrem.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Kuningan Ukas Suharfaputra mengungkapkan hal itu di saat menyampaikan sambutan dalam  acara Hari Pangan Sedunia tingkat Kabupaten Kuningan, di Open Space Galery Kertawangunan, Kabupaten Kuningan, Rabu 6 Desember 2017.

Jumlah warga dalam kondisi tersebut, tuturnya baru terdata dari hasil penyisiran sementara Tim Penanganan Duafa Kabupaten Kuningan di tujuh kecamatan diantara 32 kecamatan di Kabupaten Kuningan.

“Kondisi mereka saya sebut rawan pangan ekstrem. Mereka benar-benar berada pada batas kritis. Pilihan mereka bukan sekali atau dua kali makan, tetapi makan atau tidak makan,” kata Ukas. Seraya menyebutkan dalam istilah tim itu, 500 orang tersebut masuk dalam kategori duafa zona merah.

Dalam acara dihadiri Bupati Kuningan Acep Purnama, perwakilan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Barat, seumlah kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan dan ratusan kelompok masyarakat binaan DKPP Kuningan, menyebutkan tim tersebut dibentuk tahun 2017 dan telah dilegitimasi Surat Keputusan Bupati Kuningan.

Tim tersebut di dalamnya mencakup juga jaring pengaman umat beranggotakan berbagai komunitas masyarakat yang memiliki kepedulian membantu pemenuhan kebutuhan hidup minimal kebutuhan dasar hidup orang-orang duafa, terutama kaum duafa zona merah.

“Alhamdulillah atas seizin pak bupati, 50 orang duafa zona merah di antaranya sekarang sudah ditetapkan sebagai penerima bantuan santunan permanen dari pemerintah,” kata Ukas. Dia menambahkan, ratusan duafa zona merah lainnya yang sudah terdata, sementara ini  mendapat penanganan simultan dan multi dimensi dari berbagai komunitas tergabung dalam tim tersebut.

Tidak terjaring bantuan pemerintah

Disebutkan Ukas, masyarakat duafa zona merah yang tersisir dan sudah terdata tim tersebut, merupakan warga miskin yang selama ini tidak terjaring program-program pemerintah, karena terbentur masalah administratif. “Misalnya tidak punya KTP, KK, bahkan tidak punya BPJS. Karena masalah irtu mereka tidak terbantu, dan mungkin tidak akan pernah terbantu karena tidak punya syarat-syarat administrasi,” kata Ukas.

Selain itu dalam kesempata tersebut Ukas Suharfaputra, mengungkapkan, terkait ketahanan pangan dan perikanan, Kabupaten Kuningan saat ini masih menghadapi tiga masalah pundamental yang harus dan sedang diusahakan penanganannya. Ketiga masalah itu adalah marginalsisasi pangan lokal, keamanan pangan konsumsi masyarakat Kuningan, serta masalah pemenuhuan konsumsi ikan masyarakat Kuningan sebagian besar masih mengandalkan produksi ikan dari luar Kuningan.

Untuk mengatasi masalah marginalisasi pangan lokal, Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan melalui DKPP Kuningan, sejak beberapa bulan lalu telah meluncurkan gerakan Mulangapit  singkatan dari Mulang ka Pangan Pituin. Arti dan arah gerakan itu mendorong segenap masyarakat Kuningan kembali menjadikan aneka makanan lokal sebagai pilihan makanan sehari-hari.

Kemudian untuk keamanan pangan, DKPP Kuningan tahu ini telah meluncurkan gerakan Warung Jajanan Aman (disingkat Warjaman) untuk diterapkan di sekolah-sekolah. Sementara, untuk mengurangi ketergantungan pemenuhan kebutuhan konsumsi ikan produk daerah luar Kuningan dan sekaligus meningkatkan produksi ikan Kabupaten Kuningan, melalui acara itu DKPP Kuningan didukung Bupati Kuningan dan para pihak terkait produksi ikan di daerah itu, telah mendeklarasikan kesepakatan untuk menjadikan Kuningan swasembada ikan di tahun 2022.***

Baca Juga

Investor Berebut Kelola Wisata Kuningan

KUNINGAN, (PR).- Kekayaan objek dan potensi wisata alam di Kabupaten Kuningan saat ini banyak dilirik dan diminati investor bermodal besar.

Target 2018, Kuningan Nol Lahan Kritis

KUNINGAN, (PR).- Pemerintah Kabupaten Kuningan menargetkan serta mengajak berbagai elemen masyarakat di daerahnya mewujudkan wilayah Kabupaten Kuningan nihil keberadaan

Objek Wisata Gunung Ciremai Tak Akan Dikelola Pihak Ketiga

KUNINGAN, (PR).- Balai Taman Nasional Gunung Ciremai menegaskan pengelolaan objek-objek wisata alam dalam kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai tidak akan di serahkan kepada pengusaha atau pihak ketiga.