Di Pilkada Jabar, Isu Siri Lebih Bahaya dari SARA

KOMISIONER Badan Pengawas Pemilu, Wasikin Mazduki (tengah), memberikan pemaparan pada rapat koordinasi yang digelar Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Bekasi di Hotel Java Palace, Cikarang Selatan, Selasa 28 November 2017. Isu kesukuan, agama, ras dan antar golongan (SARA) diyakini tidak akan muncul di Pemilihan Kepala Daerah di Jawa Barat. Lebih dari itu, isu yang menyangkut persoalan pribadi justru dinilai lebih membahayakan, terlebih soal skandal pernikahan kandidat.

CIKARANG, (PR).- Isu kesukuan, agama, ras dan antar golongan (SARA) diyakini tidak akan muncul di Pemilihan Kepala Daerah di Jawa Barat. Lebih dari itu, isu yang menyangkut persoalan pribadi justru dinilai lebih membahayakan, terlebih soal skandal pernikahan kandidat.

Hal tersebut diungkapkan Komisioner Badan Pengawas Pemilu Jawa Barat Wasikin Marzuki dalam rapat koordinasi Panwaslu Kabupaten Bekasi bersama partai politik dan masyarakat, Selasa 28 November 2017. Menurut dia, meski selalu muncul, isu SARA tidak akan terlalu memengaruhi pilkada di kabupaten/kota di Jabar maupun pemilihan gubernur dan wakil gubernur.

“Pilgub Jabar selalu muncul isu SARA, tapi bukan antar umat tapi seagama. Saya selalu mencatat kalau pilkada Jabar selalu muncul suni, syiah dan golongan lainnya. Ketika isu itu muncul, saya kumpulkan semuanya. Saya sampaikan apa apa yang dimasalahkan, ternyata tidak ada masalah. Yang jadi masalah ternayata yang digoreng-goreng oleh orang yang berkepentingan,” kata dia di Hotel Java Palace, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi.

Wasikin mengatakan, gelaran Pilgub Jabar tidak akan sesuai sama dengan DKI Jakarta yang digoyang isu keagamaan. Namun begitu, dibanding isu SARA, isu nikah siri diyakini lebih memiliki pengaruh. Terbukti sudah banyak kepala daerah yang lengser setelah digoyang isu pernikahan siri.

“Saya pastikan isu SARA tidak akan terjadi di Jabar, tapi itu siri. Persoalan isu siri selalu krusial. Di Jabar, tidak ada kepala daerah yang jatuh karena sara. Tapi justru banyak yang jatuh karena siri. Bukan satu atau dua kasus. Ada yang sudah menjabat kemudian dimakzulkan oleh DPRD, ada yang mau mencalonkan diri jadi calon wakil gubernur tapi gagal setelah isu itu dimunculkan,” ucap dia.

Dikatakan Wasikin, penyelenggara pemilihan harus bisa membaca persoalan isu yang berkembangkan di masyarakat pada musim Pilkada. Terlebih, para pengawas pemilu harus jeli agar tidak dimanfaatkan oleh oknum todal bertanggung jawab.

KPU taubat

Dalam kesempatan yang sama, Wasikin menyampaikan bahwa persoalan yang kerap terjadi pada pilkada di Jabar yakni hasil hitung suara. Sejak digelarnya pilkada serentak, Wasikin menilai penyelenggaraan mulai membaik. Hal tersebut terlihat dari semakin menurunnya jumlah gugatan dari pihak yang tidak mau menerima hasil pemilihan.

Diharapkan, tren positif itu dapat terus dijaga pada pilkada si 16 kabupaten/kota dan Pilgub 2018. KPU maupun Panwaslu harus taubat dari praktik menyimpang.

“Ketika pilkadanya tidak diajukan ke Mahkamah Konstitusi artinya kinerja KPU sudah diakui baik oleh yang menang maupun kalah. KPU di tiga kabupaten/kota pada Pilkada 2017 lalu, termasuk KPU Kabuupaten Bekasi, berarti KPU yang sudah taubat,” kata dia.

“Saya berharap, Pilkada 2018 yang diikuti 16 kabupaten/kota ditambah Pilgub Jabar juga berjalan baik. Kalau nanti di Pilgub Jabar dan kabupaten/kota tidak ada persoalan berkaitan dengan perselisihan, gugat-menggugat, maka saya dari Bawaslu berhak memberikan sertifikat kepada KPU sebagai KPU yang sudah taubat nasuha,” kata dia.***

Baca Juga