Kenaikan UMK 2018 Belum Disepakati

Unjuk Rasa/HILMI ABDUL HALIM/PR
Ribuan buruh dari berbagai serikat berunjuk rasa di luar lokasi Rapat Dewan Pengupahan Kabupaten Bogor. Mereka mengancam akan mengerahkan massa lebih banyak saat rapat penentuan, Jumat mendatang untuk memastikan rekomendasi nilai kenaikan UMK 2018 sesuai keinginan mereka.*

CIBINONG, (PR).- Rapat Dewan Pengupahan Kabupaten Bogor di Kantor Dinas Tenaga Kerja setempat, Selasa, 14 November 2017, tidak menghasilkan kesepakatan. Perwakilan buruh, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan dinas terkait bersikukuh pada usulannya masing-masing terkait nilai kenaikan Upah Minimum Kabupaten 2018.

Pihak Apindo dan pemerintah daerah setempat menyepakati kenaikan UMK 2018 sebesar 8,71 persen menjadi Rp3,4 juta. Sedangkan tujuh perwakilan serikat buruh di Kabupaten Bogor menginginkan kenaikan sebesar 20 persen dari UMK tahun ini, Rp3,2 juta menjadi hampir Rp3,9 juta.

Pihak Apindo Kabupaten Bogor menyerahkan keputusan nilai kenaikan UMK tahun depan pada Gubernur Jawa Barat, bila tidak ada kesepakatan hingga Jumat, 17 November 2017 ini. "Dewan (pengupahan) ini sebetulnya mencari jalan keluar, bagaimana dua kepentingan itu jadi satu dan ada hasil," kata perwakilan Apindo, Ahmad Basuni menanggapi ketidaksepahaman dalam rapat tersebut.

Ahmad menegaskan sikap para pengusaha di Kabupaten Bogor tetap berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 78/2015 tentang Pengupahan. Ia mengaku akan mengikuti keinginan para buruh apabila aturan tersebut diubah sesuai keinginan buruh.

"Percuma kita menetapkan upah besar kalau banyak perusahaan yang bangkrut," katanya.

Rapat kedua

Pimpinan rapat sekaligus Kepala Disnaker Kabupaten Bogor Yous Sudrajat menargetkan nilai kenaikan UMK 2018 bisa ditentukan pada rapat kedua, Jumat nanti. Namun, kemungkinan besar nilai yang direkomendasikan Bupati Bogor kepada Gubernur Jawa Barat mengacu pada PP 78/2015 sebesar 8,71 persen.

Sesuai aturan, rapat tersebut dihadiri 14 orang unsur pemerintah daerah ditambah perwakilan Apindo dan serikat buruh masing-masing tujuh orang sehingga total peserta rapat 28 orang. Kesepakatan antara pemerintah dan Apindo menghasilkan 21 suara sedangkan usulan buruh hanya tujuh suara.

"Walaupun begitu (ada rapat dewan pengupahan), ada surat edaran dari Menteri Dalam Negeri bahwa seluruh gubernur, bupati dan walikota harus mengikuti PP 78/2015," kata Yous menegaskan. Selain membahas UMK 2018, rapat pada Jumat mendatang juga akan menentukan kenaikan Upah Minimum Sektoral dan Upah Padat Karya.

Menurut salah seorang perwakilan serikat buruh, Novianto, usulan kenaikan UMK 2018 sebesar Rp600 ribu atau 20 persen sudah sesuai aturan yakni Undang-undang Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Pihak buruh menganggap, UU 13/2003 memiliki kekuatan lebih tinggi dibanding PP 78/2015 secara hirarki.

Berdasarkan hasil survei, Novianto menyebutkan angka Kebutuhan Hidup Layak 2017 di daerahnya mencapai Rp3,5 jutaan. "Sehingga pihak buruh mengusulkan kenaikan UMK 2018 jadi Rp3.854.537. Tapi kemungkinan akan diajukan tiga usulan itu (dari Disnaker, Apindo dan buruh) ke Bupati," katanya menegaskan.

Proses musyawarah di ruangan kantor Disnaker Kabupaten Bogor berlangsung selama sekitar 3,5 jam diikuti seluruh unsur dewan pengupahan kecuali dari akademisi. Ketidakhadiran perwakilan akademisi dalam pertemuan itu untuk memberikan pemahaman kondisi perekonomian setempat namun tidak mempengaruhi penetapan hasil rapat.

Selama proses rapat berlangsung, ribuan buruh dari berbagai serikat berunjuk rasa di luar lokasi rapat. Mereka mengancam akan mengerahkan massa lebih banyak saat rapat penentuan, Jumat mendatang untuk memastikan rekomendasi nilai kenaikan UMK 2018 sesuai keinginan mereka.***

Baca Juga

Swafoto dengan Bunga Bangkai Ini Sekaligus Beramal

CUACA sedang cerah saat Azis Lamajido (33) berniat membersihkan lahan kosong di kebun miliknya di Kelurahan Sukahati Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, akhir Oktober 2017 lalu.

Sanitasi buruk

Masyarakat Dilibatkan Bangun Akses Sanitasi

CIBINONG, (PR).- Pemerintah Kabupaten bogor menggalakan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Upaya tersebut untuk menyiasati keterbatasan bantuan dari pemerintah daerah membuat akses sanitasi yang layak bagi masyarakat.

Bangunan Kelas Rusak Ancam Keselamatan Siswa

CIBINONG, (PR).- Para siswa dan guru di SD Negeri Cipinang 1 Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor merasa terancam keselamatannya setelah plafon salah satu ruang kelas rubuh, Sabtu 11 November 2017 pekan lalu.