Bima Arya Mengaku Sulit Terapkan Konsep Smart City di Kota Bogor

BOGOR, (PR).- Pemerintah Kota Bogor belum maksimal mewujudkan konsep kota cerdas (smart city). Wali Kota Bogor mengakui salah satunya disebabkan ketidaksepahaman antara eksekutif dan legislatif dalam menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan konsep tersebut.

Bima Arya membandingkan hubungan pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kota Bogor dengan Kota Bandung. Menurutnya, kebijakan Pemerintah Kota Bandung kerap mendapat dukungan anggota legislatifnya sehingga program smart city bisa diwujudkan lebih mudah.

"Program smart city di Bandung membutuhkan biaya hingga Rp20 miliar. Kalau di Bogor, mengajukan Rp200 juta saja sulit sekali disetujuinya," kata Bima Arya. Dia mengungkapkan hal itu pada acara Seminar Smart City dan Tata Kelola Kota di Hotel Grand Savero Kota Bogor, Jumat 20 Oktober 2017. Namun, ia menyangkal menyalahkan semuanya pada pihak legislatif.

Saat ditemui setelah acara tersebut, Bima menjelaskan, banyak permasalahan yang juga perlu diprioritaskan pemerintah daerahnya maupun DPRD setempat. Namun, keinginan politik (political will) yang kurang sejalan membuatnya kesulitan menetapkan anggaran yang sesuai dengan keperluan.

Kendala lainnya, kata Bima Arya, adalah kekurangan sumber daya manusia yang menguasai keahlian teknologi informatika. "Tidak mudah mencari orang-orang yang paham IT di internal Pegawai Negeri Sipil," kata dia menegaskan. Dengan berbagai kendala tersebut, ia mengaku masih optimistis mewujudkan smart city selama sisa masa jabatannya.

Tata ruang wilayah

Konsep smart city menurutnya juga menginspirasi revisi Rencana Tata Ruang Wilayahnya ke depan. Namun menurut Kepala Subbidang Perencanaan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Naufal Isnaeni, revisi tersebut belum bisa dipastikan penetapannya. Revisi RTRW tersebut menurutnya sudah masuk pembahasan bidang hukum.

"Dari sana diajukan ke dewan masih di bulan ini (Oktober 2017) juga. Kita tidak tahu berapa lama pembahasan di dewan," kata Naufal menyatakan ketidakpastian waktu penetapan revisi RTRW menjadi Peraturan Daerah. Prosesnya dipastikan memakan waktu lebih lama karena harus terlebih dulu dievaluasi di tingkat provinsi dan pusat.

Pemerintah daerahnya diakui sangat membutuhkan revisi RTRW tersebut sebagai landasan pembangunan ke depan yang berlandaskan konsep smart city, heritage city dan sebagainya. Untuk sementara, proyek pembangunan di daerahnya masih mengikuti RTRW yang ada sebelumnya. "Saya yakin tak akan terjadi kekeliruan dengan revisinya nanti," katanya.***

Baca Juga

Pusat Informasi Turis Dibangun di Mal

BOGOR, (PR).- Pemerintah Kota dan Kabupaten Bogor terus bersinergi meningkatkan angka kunjungan wisatawan asing ke wilayah Bogor.