Terkait Transportasi Online, Pemprov Jabar Minta Semua Pihak Menahan Diri

Diskusi/HUMAS PEMPROV JABAR

BANDUNG, (PR),- Pemerintah Provinsi Jawa Barat meminta semua pihak bersabar terkait regulasi akhir transportasi online yang akan segera diputuskan pemerintah pusat pada Selasa 17 Oktober 2017. Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat, Dedi Taufik mengatakan hal tersebut usai menerima aspirasi para pelaku transportasi online di Ruang Rapat Mashudi, Gedung Sate, Senin 16 Oktober 2017.

"Alangkah lebih baik dan maslahat kita semua bersabar menunggu putusan dari pemerintah pusat yang sudah dijanjikan akan diputuskan Selasa, 17 Oktober 2017," kata dia.

Selain Dedi, turut hadir sebagai perwakilan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinisi Jawa Barat  Ruddy Gandakusumah dan Biro Hukum dan HAM Setda Jawa Barat, Tatang. Turut hadir pula Dirlantas Polda Jawa Barat Prahoro, serta perwakilan dari Dinas Perhubungan Kota Cimahi.

Sementara perwakilan transportasi online dipimpin Wakil Ketua HDBR (Himpunan Driver Bandung Raya) Andrian Mulya P sekaligus pengurus Geram (Gerakan Aksi Bersama Online Bandung Raya) didampingi jajarannya.

Menurut Dedi, semua pihak tidak boleh mendesak adanya tindakan dari aparat, apalagi main hakim sendiri. Itu karena dasar hukum dari transportasi online ini belum definitif dari pemerintah pusat.

"Karena itulah, kita harus ikut menjaga semuanya. Mari bersama jaga kondusivitas karena masalah ini masih dibahas. Yang jelas, aspirasi akan kami teruskan," ujar dia.

Pemprov Jabar juga mengimbau agar aspirasi tidak disalurkan kembali dalam bentuk pengerahan massa besar-besaran. Namun bisa melalui diskusi intensif.

Dalam pertemuan, Andrian Mulya menyampaikan aspirasi agar segera dikeluarkan Perda terkait masalah transportasi online baik roda dua maupun roda empat. Juga tidak ada demo dari semua pihak sampai Perda dikeluarkan, juga tidak ada aksi tandingan dari pihak lain.

Mereka juga meminta tidak ada intimidasi kepada driver online selama Perda belum ada dan turunkan spanduk yang memprovokasi.

Tinjauan Pakar

Sementara itu dalam keterangan persnya, pakar hukum dari Universitas Padjadajran (Unpad), I Gede Panca Astawa mengatakan, selama dilakukan revisi Permenhub Nomor 26 tahun 2017, maka untuk mengisi kekosongan peraturan perundang-undangan (wet vacuum), Pemprov Jabar meminta Menteri Perhubungan segera mengeluarkan surat edaran sebagai bentuk beleid regel.

"Ini bersumber pada kewenangan bebas (vrij bevoegheid) ataupun diskresi yg dimiliki Menteri Perhubungan dalam kapasitasnya sebagai pejabat administrasi negara. Dengan tetap mengacu pada UU No.20/2008 dan UU no.22/2009 serta PP No.74/2014," kata dia.

Pemprov Jabar juga mendukung langkah Menteri Perhubungan segera merevisi 14 pasal dalam Permenhub Nomor 26 tahun 2017 dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum yg menjadi dasar putusan MA No. 37 P/Hum/2017.

"Sambil menunggu diberlakukannya revisi Permenhub Nomor 26 tahun 2017, Pemprov Jabar mendorong dan memfasilitasi terbangunnya kesepakatan antara angkutan umum konvensional dan operator angkutan sewa khusus berbasis aplikasi online," kata dia.

Masa transisi

Senada, Idwan Santoso, pengamat transportasi mengatakan, kondisi yang kondusif di Jawa Barat hanya mungkin terjadi jika seluruh pemangku kepentingan dapat menahan diri. Terutama dalam menghadapi masa transisi sampai ada kepastian hukum yang baru.

"Sebetulnya langkah yang telah dilakukan Pemprov Jabar dalam beberapa hari belakangan ini patut mendapat apreasiasi. Karena dengan langkah tersebut, potensi kekacauan besar yang mungkin terjadi dapat dicegah. Tentunya, pemerintah pusat segera menyelesaikan masalah kekosongan hukum ini secepatnya. Agar masyarakat luas maupun pihak-pihak yang terlanjur berperan dalam industri transportasi ini tidak dirugikan," kata dia.

Perwakilan dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Jawa Barat Sony Sulaksono Wibowo mengatakan, pihaknya juga mengharapkan semua elemen masyarakat menahan diri. Ini penting untuk menciptakan suasana kondusif di wilayah Metropolitan Bandung Raya khususnya dan Jawa Barat umumnya.

"MTI Jawa Barat melihat konflik horizontal yang terjadi di Bandung dan Jawa Barat terpicu salah satunya tidak adanya payung hukum untuk pemerintah daerah menyusun kebijakan. Pengguna layanan angkutan umum, apa pun bentuknya, diharapkan sadar akan hak dan kewajibannya dalam menggunakan layanan. Demikian juga penyedia layanan angkutan, baik dengan maupun tanpa aplikasi, harus menyadari aturan yang ada dan mematuhinya untuk kepentingan bersama," pungkas dia.***

Baca Juga

Menpan RB: Kami Butuh SDM Pariwisata

BANDUNG, (PR).- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur mengakui, saat ini membutuhkan pegawai negeri sipil yang memiliki latar belakang bidang kepariwisataan.

Motivasi Petani, HKTI Gelar Syukur Panen di Indramayu

BANDUNG, (PR).- Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan (Aher), menerima kunjungan Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Moeldoko, di Ruang Kerja Gubernur Jawa Barat, Gedung Sate Bandung, Senin 6 November 2017.