Pedagang Protes Pembongkaran Kios di Ciloto

Protes Pedagang/SHOFIRA HANAN/PR
PARA pedagang di kawasan Ciloto berdialog bersama pemerintah desa setempat terkait pembongkaran PKL di Cugenang, Pacet, dan Cipanas, Kamis, 12 Oktober 2017. Para pedagang keberatan dengan pembongkaran yang dinilai dilakukan secara merata, meskipun tidak seluruh kios menyalahi aturan yang berlaku.*

CIANJUR, (PR).- Ratusan pedagang di Ciloto protes karena kios mereka tetap dihancurkan meskipun tidak menyalahi aturan. Langkah yang ditempuh oleh pemerintah itu menimbulkan pertanyaan dari para pedagang.

Perwakilan pedagang di wilayah Ciloto, Bobby mempertanyakan proses pembongkaran kios pedagang kaki lima (PKL) yang dilakukan pada 11-13 Oktober 2017 itu.

”Jadi, sebenarnya apakah pemerintah setempat sudah melakukan survei yang akurat? Karena bahkan, ada beberapa kios yang tidak melanggar, justru malah ditertibkan. Bahkan, itu terjadi di luar jadwal yang ditentukan,” ujar Bobby, Kamis, 12 Oktober 2017.

Ia menyayangkan, jika pemerintah kembali melakukan survei ketika bangunan pun sudah dibongkar oleh petugas. Hal itu, jelas merugikan pedagang yang selama ini diketahui berjualan pada area yang diperbolehkan.

Apalagi, beberapa kios tersebut telah dirobohkan sebelum waktunya, yakni pada Rabu, 11 Oktober 2017. Padahal, menurut dia, seharusnya petugas dapat memberikan kepastian lebih awal terkait zona berdagang yang diperbolehkan ataupun dilarang.

Melalui kesempatan audiensi bersama pihak Desa Ciloto, perwakilan Bupati, dan Satpol PP Cianjur, pedagang pun menuangkan seluruh keberatan mereka terkait pembongkaran yang dinilai tidak tepat sasaran. Secara terbuka mereka mengakui jika sebagian dari mereka menempati lahan yang tidak seharusnya.

”Tapi, kembali lagi, tidak semua kios berdiri di zona yang dilarang. Jadi sebenarnya petugas juga tidak bisa membongkar secara merata, karena seharusnya diperhatikan lagi apakah kios itu dikategorikan melanggar,” kata Bobby di Kantor Desa Ciloto.

Namun, pedagang pun pada akhirnya tidak bisa menolak rencana tersebut. Walaupun merasa terlambat, pedagang mengharapkan pemerintah dapat memberikan penjelasan lebih detil dari hasil verifikasi lokasi itu. Setidaknya, meskipun bangunan telah hancur, jika lokasi tersebut legal maka pedagang dapat membangun kembali kios mereka.

Selain menyayangkan langkah terlambat pemerintah dalam memastikan lokasi pembongkaran yang seharusnya, pedagang mengharapkan adanya pertimbangan dan bantuan lanjutan untuk nasib pedagang selanjutnya.

”Kami meminta, ada bantuan atau koordinasi pemerintah untuk sama-sama membantu kami membangun kios pedagang. Apakah ada lokasi alternatif atau solusi lain untuk kami berjualan, setidaknya sampai anak-anak kami bisa sekolah,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Bagian Humas Pemkab Cianjur Pratama Nugraha pun berusaha menanggapi protes pedagang. Ia mengklaim, pemerintah setempat telah melakukan semua prosedur dengan optimal. Termasuk, proses survey kios yang harus ditertibkan atau tidak.

”Kami pastikan sudah melakukan survey lokasi dengan benar. Empat hari sebelum pembongkaran, Kepala Bagian Pemerintahan pun sudah dikirim untuk memastikan lokasi yang dituju tepat. Tapi, kami tidak keberatan untuk melakukan survey ulang secepatnya,” kata Pratama.

Ia mengatakan, keluhan yang disampaikan pedagang wajar adanya. Pasalnya, saat ini pedagang pun berada dalam kondisi terdesak setelah pembongkaran lokasi berjualan mereka. Menurut dia, penyampaian aspirasi dan berbagai tuntutan adalah cara para pedagang mempertahankan hak mereka.***

Baca Juga

maenpo cianjur.JPG

Maenpo, Silat Cianjur yang Besar di Kampung Orang

SILAT Maenpo khas Cianjur bagaikan api dalam sekam. Menggebu saat terkena angin, tapi juga tidak mati saat udara tak berembus. Istilah tersebut, dianggap melekat dalam perjalanan seni bela diri kota asal tauco itu.