Lagi, Sopir Angkot Sukabumi Demo Tolak Angkutan Online

demo angkot sukabumi tolak angkutan online.JPG
Menuntut/AHMAD RAYADIE/PR

SUKABUMI, (PR).- Para sopir dan awak angkutan Kota (Angkot) di Kota dan Kabupaten Sukabumi kembali berunjuk rasa di kantor Balaikota Sukabumi, Selasa 26 September 2017. Dengan pengawalan seratus lebih personil Kepolisian Resort (Polres) Sukabumi Kota, para awak Angkot dari seluruh trayek se-Sukabumi Raya ini menyuarakan penolakan beroperasinya angkutan berbasis online.

Aksi para pengemudi angkot tidak hanya diwarnai orasi. Tapi  para pengemudi sempat bertemu dengan Kepala Dinas Perhubungan, Abdurahman dan salah seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sukabumi dari komisi 1, Faisal Bagindo. Para pengunjukrasa menyampaikan aspirasinya menolak beroperasinya kendaraan berbasil online.

“Kehadiran angkutan online membuat calon penumpang sepi sehingga berimbas turunnya pendapatan. Karena itu, kami menolak kehadiran angkutan online di Sukabumi,“ kata perwakilan massa, Ateng.

Ketua Organda Kota Sukabumi, Ferdiansyah mengatakan, kendati menolak angkutan berbasis online beroperasi di Kota Sukabumi, tapi penolakan tersebut tidak dapat segera direalisasikan. Itu karena harus menunggu kesepakatan dan keputusan-keputusan baru yang dibuat Pemerintah Pusat. Apalagi Permenhub tentang angkutan online telah dicabut Mahkamah Agung (MA).

“Kendati demikian, kami  tetap menyampaikan penolakan. Aspirasi ini harus tersampaikan kepada pemegang kebijakan, baik di Pemprov Jawa Barat atau pemerintah pusat di Jakarta,” katanya.

Mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan saat aksi unjuk rasa berlangsung, personil kepolisian tidak hanya mengamankan kantor angkutan online yang berada di Jalan Suryakancana. Tapi memindahkan arus kendaraan dititik lokasi aksi  unjukrasa berlangsung.

Kendaraan umum yang akan melintas Jalan Siliwangi, Ir Djuanda, dan Jalan Suryakencana, menuju  Jalan R Syamsudin terpaksa ditutup. Petugas melarang kendaraan pribadi melewati kawasan balaikota saat aksi berlangsung

Aksi unjukrasa yang disertai  mogok beroperasi ini membuat calon penumpang terlantar disejumlah tempat.  Beruntung kecemasan warga tidak berlangsung lama setelah sejumlah dinas terkait segera membantu mengevakuasi warga. Begitupun jajaran Mapolres Sukabumi Kota dan Makodim 0607 Sukabumi Kota turut serta mengerahkan seluruh kendaraan pengangkut personil guna membantu warga.

Puluhan kali,  kendaraan-kendaraan tersebut hilir mudik menjemput dan mengantar para calon penumpang. Hanya saja tidak seluruh penumpang berhasil diangkut kendaraan-kendaraan tersebut. Mereka terpaksa menggunakan ojek pangkalan yang sudah menunggu calon penumpang yang terlantar.

Para pengunjuk rasa yang sebelumnya mengancam akan menginap di kantor Balaikota dan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sukabumi, membubarkan diri setelah tuntutannya direspons Pemerintah Kota Sukabumi. Mereka sangat menyesalkan masih terus beroperasi kendaraan berbasil daring kendati Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi melarang untuk beroperasi.

Wakil Wali Kota Sukabumi, Achmad Fahmi mengatakan, seluruh perwakilan sopir Angkot sepakat menolak keberadaan angkutan online beroperasi di Kota Sukabumi. Kesepakatan tersebut mempertegas surat bernada serupa yang telah dikeluarkan dan ditandatangani Walikota Sukabumi, Mohammad Muraz beberapa waktu lalu

”Meskipun Permenhub Nomor 26 telah dicabut MA, tapi telah disepakati maksimal selama satu tahun kendaraan berbasil online dilarang beroperasi. Hingga menunggi keputusan terbaru dari pusat,” katanya.

Pengelola angkutan online selalu mangkir

Sehari sebelumnya, Walikota Sukabumi, Mohamad Muraz menilai pengelola angkutan online arogan seiring telah berulang kalinya pemerintah mengajak bertemu tapi tidak pernah digubris. Kalaupun datang hanya perwakilannya saja yang tidak memiliki kewenangan untuk memberikan solusi.

“Kami sering mengundang untuk berdiskusi mencari solusi dari permasalahan antara angkutan online dan konvensional. Namun mereka (pengelola angkutan online) tidak pernah datang,” katanya

Mohammad Muraz berharap pengelola online bisa berkomunikasi dengan baik terhadap angkutan konvensional. Tapi sangat disesalkan sama sekali tidak ada komunikasi yang baik antara pengelola angkutan online dengan konvensional.

“Harusnya ada komunikasi. Tapi saya melihat mereka (pengelola angkutan online) menganggap enteng. Padahal ini bisa menjadi masalah besar jika dibiarkan. Apalagi setelah Permenhub dihapus oleh Mahkamah Konstitusi,” katanya. ***

Baca Juga

Salahi Izin Tinggal, 11 WNA Dideportasi dari Sukabumi

SUKABUMI, (PR).- Sebanyak 11 warga asing telah dideportasi, petugas Kantor Imigrasi  Kelas II Sukabumi. Langkah pemulangan warga asing akibat penyalahgunaan izin tinggal dan overstay.