Pilgub Jangan Sampai Memperburuk Indeks Demokrasi Jabar

Ilustrasi/DOK. PR

JAKARTA, (PR).- Indeks Demokrasi Indonesia di daerah Jawa Barat turun dan berada di bawah rata-rata nasional pada tahun 2016. Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Jawa Barat pada tahun 2018 perlu dijaga agar tidak berpotensi memperburuk indeks demokrasi di provinsi ini.

Berdasarkan data BPS, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)  di level nasional pada tahun 2016 terus mengalami penurunan sejak dua tahun lalu yaitu sebesar 70,09 dalam skala 0 sampai 100. Pada tahun 2015, IDI‎ mencapai 72,82. Sementara pada 2014, IDI berada di angka 73,04.

Sementara indeks demokrasi di Jawa Barat tahun 2016 mencapai 66,82‎ atau menurun dibandingkan tahun 2015 yang mencapai 73,04. Angka tersebut menjadikan  Jawa Barat berada di lima provinsi terbawah yang indeks demokrasinya paling tajam mengalami penurunan kualitas. Peringkat pertama adalah DKI Jakarta (-14,47), Sumatera Barat (-13,05), Kalimantan Timur (-7,6), Jawa Barat (-6,22), dan Lampung (-4,95). 

Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, ‎turun naik IDI tidak hanya bergantung pada peran pemerintah namun juga stake holder lainnya seperti masyarakat, lembaga legislatif, peran serta partai politik, lembaga peradilan, dan penegakan hukum. "Jadi IDI merupakan tanggung jawab seluruh stake holder. Indeks ini merupakan hasil kerja sama BPS, Kementrian Polhukam, Kementrian Dalam Negeri, dan Bappenas," ujar dia saat konferensi pers di Jakarta, Kamis, 14 September 2017.

Kualitatif dan kuantitatif

Berbeda dengan survey BPS lainnya, IDI didapatkan melalui penelitian kualitatif dan kuantitatif. Sumber data berasal dari surat kabar , dokumen daerah seperti Perda, focus group discussion, dan wawancara mendalam pada narasumber atau ahli. "Surat kabar dipilih yang memiliki oplah terbesar di masing-masing provinsi. Seperti Pikiran Rakyat di Provinsi Jawa Barat atau Jawa Pos di Provinsi Jawa Timur,"ujar dia.

‎Dia mengatakan, tolak ukur IDI berdasarkan pada tiga aspek yang kemudian dibagi menjadi 11 variabel. Tiga aspek tersebut adalah aspek kebebasan sipil, hak-hak politik dan lembaga demokrasi. 

Khusus provinsi Jawa Barat pada tahun 2016, penurunan terjadi di ketiga aspek tersebut bila dibandingkan tahun sebelumnya. Aspek hak politik mengalami penurunan kategori dari baik  (81,89) menjadi sedang (72,34). Sementara aspek lembaga demokrasi yang masih berada di kategori buruk, semakin mengalami penurunan dari 51,37 menjadi 49,79.

‎Aspek hak politik tersebut diantaranya terdiri dari variabel hak memilih atau dipilih, kekurangan fasilitas penyandang cacat untuk menggunakan hak pilih, kualitas daftar pemilih tetap, voters turn out, persentase anggota perempuan DPRD provinsi, demosntrasi yang bersifat kekerasan, dan pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintaham. Sementara aspek lembaga demokrasi misalnya Perda yang merupakan inisiatif anggota DPRD, rekomendasi DPRD pada eksekutif, kegiatan kaderisasi partai peserta pemilu, dan upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah.***

Baca Juga

Indeks Demokrasi Jabar Memburuk

BANDUNG, (PR).- Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat mencatat Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Jabar pada 2016 sebesar 66,82 (skala 0-100).

Tunjangan PNS Garut Naik 100%

GARUT, (PR).- Pegawai negeri sipil di Kabupaten Garut akan mendapatkan tunjangan penghasilan pegawai (TPP) yang lebih besar mulai Januari 2018.