Tunjangan PNS Garut Naik 100%

Ilustrasi/DWI SETYADI/PR

GARUT, (PR).- Pegawai negeri sipil di Kabupaten Garut akan mendapatkan tunjangan penghasilan pegawai (TPP) yang lebih besar mulai Januari 2018. Tak tanggung-tanggung, kenaikan TPP mencapai 100%, bahkan sebagian PNS mendapat kenaikan TPP lebih dari 100%.

Bupati Garut Rudy Gunawan telah memutuskan adanya kenaikan TPP mulai 2018. Rudy menuturkan, bagi PNS eselon 2, kenaikan TPP mencapai 100%, dari Rp 7 juta menjadi Rp 14 juta. Begitu pula PNS eselon 3 yang mendapat kenaikan TPP 100%.

Kenaikan TPP terbesar diperoleh camat. Sebanyak 42 camat akan mendapat TPP sebesar Rp 7 juta mulai Januari 2018. Nilai tersebut naik lebih dari 100% dibandingkan TPP yang diterima camat saat ini senilai Rp 3 juta. Total dana yang disediakan Pemkab Garut pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2018 untuk kenaikan TPP yakni senilai Rp 50 miliar.

Meski kenaikan TPP sudah lebih dari 100%, Rudy menilai, TPP bagi PNS Kabupaten Garut masih kecil apabila dibandingkan TPP PNS di daerah lain. "Itu kecil. TPP camat di Bandung mendapat Rp 20 juta. Kami ini tingkat kenaikannya masih kecil," kata Rudy.

Setelah TPP naik, PNS di Kabupaten Garut tidak bisa lagi mendapatkan honor. Soalnya, anggaran untuk honor pada 2018 dihapuskan dan dialihkan ke TPP. Menurut Rudy, pemberian kenaikan TPP lebih adil karena semua PNS kebagian. Sementara, honor tidak didapatkan semua PNS, hanya PNS tertentu. 

Rudy berharap, dengan kenaikan TPP, para PNS di Kabupaten Garut lebih disiplin. Saat apel pagi, Senin 11 September 2017 pun ia pun mencoba mengabsen segelintir PNS di lapangan. Ternyata, kehadiran PNS eselon 2 dan 3 di beberapa instansi tidak lengkap. Padahal, semua PNS eselon 2 dan 3 wajib mengikuti apel pagi setiap Senin. 

Kedisiplinan PNS, menurut Rudy, perlu ditingkatkan dengan pengawasan internal yang lebih baik. Ia menilai, kesadaran PNS untuk disiplin masih rendah. "Karena persoalan terbesar tidak ada kesadaran meskipun dipampang PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, mereka abai juga," ucap ia.

Sistem kontrol PNS

Serupa dengan Rudy, Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Garut Ridzky Ridznurdhin menilai, setelah TPP naik, perlu ada sistem pengontrolan yang ketat terhadap kinerja ASN agar bekerja lebih baik. Salah satu langkah yang bisa dilakukan yakni mewajibkan ASN membuat laporan kerja setiap hari dan memberlakukan absensi dengan sidik jari.

Selain lebih disiplin, PNS juga perlu lebih hemat dalam menggunakan anggaran. Hal itu karena alokasi APBD untuk TPP cukup besar. 

Selama ini, kata Ridzky, banyak belanja tidak perlu dengan nilai cukup besar. Contoh pos belanja yang bisa dihemat di antaranya belanja makan minum, perjalanan dinas, dan alat tulis kantor. Apabila disisir dengan teliti, belanja di pos tersebut banyak yang kurang bermanfaat sehingga pengeluaran tidak efisien. 

"Prinsipnya, kalau ingin TPP naik, sejauh mana ASN bisa melakukan efisiensi belanja," ucap Ridzky.***

Baca Juga

Banjir Setinggi Dua Meter Genangi Malangbong

GARUT, (PR).- Banjir setinggi dua meter menggenangi Kampung Cijanur, Desa Sukamanah, Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut. Tak ada korban jiwa, namun banjir menggenangi delapan rumah warga, satu masjid dan satu madrasah.

Pencuri Sepeda Motor Tewas Baku Tembak dengan Polisi

DEPOK, (PR).- Baku tembak antara pelaku pencurian sepeda motor terjadi di Jalan Swadaya 1, RT 3 RW 11, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Senin, 30 Oktober 2017.