Sumedang Uji Coba Perizinan Online

izin online sumedang (1).JPG
Inspeksi/ADANG JUKARDI/PR
KEPALA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Sumedang, Ade Setiawan sedang mengecek kesiapan para petugasnya untuk penerapan proses perizinan secara online di ruang pelayanan perizinan di kantor Dinas PMPTSP Kab. Sumedang, Selasa 5 September 2017.

SUMEDANG, (PR).-Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sumedang, mulai Oktober hingga Desember nanti akan melakukan uji coba layanan perizinan dengan sistem online.  Dengan perizinan online tersebut, selain memberikan kemudahan dan kecepatan bagi masyarakat permohon perizinan, juga untuk mencegah berbagai praktik ilegal.

“Setelah ujicoba,  baru lah kami akan menerapkan proses perizinan online ini mulai Januari 2018. Pak bupati sudah setuju dan sangat mendukungnya,” ujar Kepala DPMPTSP Kabupaten Sumedang, Ade Setiawan di kantornya, Selasa 5 September 2017.

Menurut Ade, dalam ujicoba tersebut, para pemohon perizinan yang datang ke kantor Dinas PMPTSP,  akan diajarkan tentang cara permohonan izin melalui sistem online. Mulai dari mengisi berkas permohonan izin, melengkapi berbagai persyaratan, penerbitan rekomendasi dari dinas teknis, hingga penandatangan pengesahan oleh kepala dinas. Semuanya dilakukan melalui sistem online.

“Untuk berkas perizinannya, tinggal mengunduh (download) saja di smartphone. Setelah berkasnya diisi, selanjutnya diunggah (upload) ke alamat email kami di bidang PTSP,” ucap Ade.

Jika dari hasil pemeriksaan Bidang PTSP semua persyaratan dinilai lengkap dan sesuai perundang-undangan yang berlaku, dirinya tinggal menandatanganinya.  Penandatangannya pun dilakukan  secara online.

“Tanda tangan saya sudah di-scan. Jadi, kalau saya mau menandatangani berkas perizinan, tinggal klik saja tanda tangan saya di smartphone. Sudah selesai. Dengan sistem online ini, masyarakat yang mau mengajukan perizinan, sambil tiduran di teras rumah pun bisa. Bahkan saya sendiri, bisa menandatangani berkas perizinan dimana pun dan kapan pun. Tak perlu harus di kantor, ketika rapat di luar kantor pun bisa. Bahkan istilahnya, sambil nonton TV di rumah pun bisa,” katanya.

Ade menuturkan, dalam tahap uji coba tersebut, masyarakat yang akan mengajukan permohonan perizinan secara manual, masih bisa dilayani. Namun, sambil proses perizinan manual berjalan, mereka akan diajarkan oleh para petugas tentang cara memproses perizinan secara online.

“Seandainya proses uji cobanya berjalan lancar, Januari 2018 akan mulai diterapkan proses perizinan online. Akan tetapi, kalau sampai Desember nanti, uji cobanya masih diperlukan, waktunya bisa diperpanjang sampai enam bulan ke depan. Mudah-mudahan lancar sehingga perizinan online bisa dimulai Januari nanti,” ucapnya.

Meski  perizinan online belum diberlakukan, kata dia, ada beberapa perizinan yang sudah diproses secara online. Misalnya, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), HO (izin lingkungan/tetangga), SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) dan TDP (Tanda Daftar Perusahaan). Untuk proses perizinan lainnya, akan diterapkan secara online mulai Januari 2018. 

“Bahkan surat rekomendasi dari dinas teknis pun akan diterbitkan secara online juga,” ujar Ade.

Sarana penunjang perizinan online

Lebih jauh ia menjelaskan, sambil tahap ujicoba berjalan, Dinas PMPTSP terus berupaya melengkapi berbagai sarana dan prasarana penunjangnya. Sarana tersebut, di antaranya membangun tower, memasang jaringan wifi, server, pengadaan komputer dan genset. Bahkan radius  jaringan wifi-nya akan diperluas. Dari asalnya jangkauannya hanya 1 km, akan diperluas menjadi 5 km. Biaya penyediaan sarana dan prasarananya mencapai sekitar Rp 536,45 juta.

“Sebelum proses perizinan online diterapkan, sarana dan prasarananya harus lengkap dan canggih supaya pelayanannya optimal. Bahkan para petugasnya, sudah mengikuti pendidikan dan pelatihan programer di ITB,” ujarnya.

Ade menambahkan, penerapan proses perizinan online tersebut, merupakan kebijakan pemerintah pusat dalam program pelayanan publik e-government. Bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mengharapkan Pemkab Sumedang segera melaksanakannya dengan menerapkan proses perizinan secara online. 

Selain  pelayanannya lebih cepat, mudah, efektif dan efisien, juga bisa menekan perbuatan yang melanggar aturan. Guna menghindari praktik ilegal perizinan, KPK akan memantau langsung proses perizinan secara online tersebut.

“Sebelumnya, KPK sudah meminta kami untuk menerapkan proses perizinan online. Kami siap melaksanakannya. Bahkan Selasa (12 September 2017) nanti, kami diundang oleh KPK dalam acara workshop tentang perizinan online di Bandung. Yang sudah menerapkan perizinan online, yakni Kota Bandung. Bahkan Surabaya lebih maju lagi. Pembuatan SIM dan STNK secara online, akan dilakukan dalam satu gedung PTSP,” kata Ade.***

Baca Juga

toren BPBD sumedang krisis air.JPG

Pemkab Sumedang Tetapkan Siaga Bencana Kekeringan

SUMEDANG, (PR).-Meski belum ada laporan masyarakat yang mengalami krisis air bersih imbas kemarau saat ini, Pemkab Sumedang sudah menetapkan status siaga bencana kekeringan.

detektif intel intelijen.jpg

Mengaku Intel Kodam, AR Ditangkap Intel Asli

SUMEDANG, (PR).- Mengaku personel intelijen Kodam III/Siliwangi, AR warga Desa Jatiroke, Kecamatan Jatinangor, diamankan anggota TNI di ruang tunggu kantor Sekretaris Dae

Sumedang Siap Gelar FKN, Jika Cisumdawu Beroperasi

SUMEDANG, (PR).-Kabupaten Sumedang bisa menjadi tuan rumah penyelenggaraan FKN (Festival Keraton Nusantara),  apabila projek pembangunan jalan tol Cisumdawu (Cileunyi-Sumedang-Dawuan) sudah kelar dan dioperasionalkan.