Belum Dibayar, Warga Terdampak Jatigede Akan Tempuh Jalur Hukum 

Waduk Jatigede di Kabupaten Sumedang/ADANG JUKARDI/PR

SUMEDANG, (PR).- Warga terdampak pembangunan Waduk Jatigede, siap menempuh  jalur hukum di pengadilan untuk menyelesaikan tanah mereka yang sudah PH (pelepasan hak) tapi uang ganti ruginya belum dibayar oleh pemerintah.

"Daripada ratusan kali  demo tidak ada hasilnya karena selalu tidak didengar pemerintah, lebih baik diselesaikan saja di pengadilan. Biar pengadilan yang memutuskan. Kalau di pengadilan,  P2T (Panitia Pengadaan Tanah) dan Satuan Kerja (Satker) Jatigede bisa langsung dipanggil oleh pengadilan. Sekarang kami sedang menyiapkan pengacaranya," ujar Koordinator Warga  OTD (orang terkena dampak) Pembangunan Waduk Jatigede, Djaya Albanik di Sumedang, Minggu 13 Agustus 2017.

Menurut dia, langkah penyelesaian di pengadilan, dinilai langkah tepat untuk menyelesaikan ketidakadilan dalam pembebasan lahan warga dalam  pembangunan Waduk Jatigede. Ketidakadilan itu, karena dulu warga  yang tanahnya sudah PH, bisa dicairkan ganti ruginya. Sementara sekarang, tidak bisa.  "Padahal, dulu dan sekarang  proses PH-nya sama-sama oleh P2T. Kenapa tanah kami yang sudah PH, tidak juga dibayarkan. Jelas, ini tidak adil," ujar Djaya.

Dikatakan, warga OTD sudah sering menanyakan kepada Satker tentang alasan tidak dibayarnya uang ganti rugi tanah yang sudah di PH. Akan tetapi,   Satker selalu berdalih tanah yang sudah dibayar, atas dasar tanah yang sudah di PH oleh P2T. "Padahal, tanah kami  juga proses PH-nya  dibuat oleh P2T.  Warga OTD yang tanahnya sudah PH tapi belum  dibayar, jumlahnya mencapai 6.000 orang," ujar Djaya.

Meski dengan menyelesaikan PH tanah 6.000 orang OTD di pengadilan akan berlangsung sangat lama, kata dia, itu tak menjadi masalah. Yang penting, berbagai permasalahannya bisa diselesaikan sampai tuntas sehingga ada kepastian bagi bagi warga OTD.

"Dari pada demo terus-terusan  tapi selalu tidak didengar oleh pemerintah,  lebih baik lama tapi pasti. Sebab,  selama ini kami terus diombang-ambing dengan ketidakpastian masalah pembayaran  tanah ini," katanya. 

  

Mengadu ke DPRD

Djaya menuturkan, sebelum membawa masalah tersebut ke pengadilan, warga OTD Jatigede terlebih dahulu akan beraudiensi dengan DPRD untuk membicarakan masalah ketidakadilan tersebut. Audiensi itu  akan dilaksanakan setelah 17 Agustus nanti.

Sebab, para anggota dewan dan Pemkab Sumedang ini masih sibuk memperingati HUT RI ke-72 tahun 2017. Akan tetapi, jika audiensi gagal, warga OTD Jatigede tak segan-segan akan melakukan aksi menutup jalan Bandung-Cirebon di sekitar Bundaran Alamsari di Kec. Sumedang Utara.

"Kami tidak main-main dengan aksi ini. Rencana aksi ini, sebagai bentuk kekecewaan  kami karena selama ini pemerintah selaku tidak mendengar aspirasi dan  tuntutan kami," ucapnya.***

Baca Juga

Butuh Air Bersih, Warga Minta Pompa Hidram Diperbaiki

SUMEDANG, (PR).- Masyarakat Dusun Cilogang, Desa/Kecamatan Buahdua meminta kepada Pemkab Sumedang dan instansi terkait lainnya, untuk  memperbaiki sekaligus menyempurnakan pompa hidram yang dibuat  mahasiswa Institut Teknologi Bandung  tah

Kapolres Sumedang Bantah Isu Sweeping Ojek Online

SUMEDANG, (PR).- Sejumlah pengemudi mobil angkutan berbasis daring (taksi online), melakukan pencopotan spanduk yang bertuliskan larangan beroperasi mobil dan ojek online di Jalan Raya Jatinangor, Rabu, 19 Juli 2017.