Pendapatan Anjlok, Ratusan Sopir Angkot Desak Pelajar Bermotor Dirazia

Unjuk Rasa/DODO RIHANTO/PR
Ratusan awak angkutan kota memarkirkan kendaraannya di depan gerbang kantor Bupati Karawang, Senin, 31 Juli 2017. Mereka melakukan aksi mogok menarik penumpang agar bupati melarang beroperasinya transportasi online, dan merazia pelajar bermotor.

KARAWANG, (PR).- Ratusan sopir angkutan kota (angkot) yang tergabung dalam Paguyuban Pengemudi Angkutan Karawang (PPAK) melakukan aksi mogok dan berunjuk rasa ke kantor Bupati Karawang, Senin, 31 Juli 2017. Mereka menuntut Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang dan jajaran Kepolisian menindak tegas pelajar yang menggunakan kendaraan bermotor ke sekolah.

"Saat ini banyak pelajar yang masih menggunakan sepeda motor ke sekolah. Saya minta, larangan penggunaan sepeda motor bagi pelajar bukan hanya bersifat imbauan tapi keharusan. Polisi dan pihak Disdikpora harus berani menindak tegas pelajar yang tetap pakai motor ke sekolah," ungkap Ketua PPAK, Endang Sahroni.

Menurut dia, dengan adanya larangan penggunaan sepeda motor bagi pelajar secara otomatis akan menambah penghasilan angkutan umum konvensional yang saat ini semakin terjepit angkutan online. "Kami juga menuntut Pemkab untuk melarangan beroperasinya angkutan online yang saat ini mulai marak di Karawang," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Endang Sahroni mengaku telah mengajak 700 sopir angkot untuk mogok menarik penumpang dan berunjuk rasa ke kantor Pemkab. "Yang mogok bukan melulu sopir angkot. Aksi ini diikuti pula oleh sopir elf," katanya.

Endang juga menyampaikan tuntutan agar angkutan karyawan di dalam kota dan angkutan mobil ilegal dirazia. Alasannya, keberadaan armana itu, telah menyerobot penumpang angkutan kota.

"Akibat banyaknya bus karyawan dan mobil omprengan, penghasilan kami terus menurun," katanya.

Endang mengancam, jika tuntutan tersebut tidak dipenuhi, semua awak angkot dan kendaraan angkutan umum konvensional akan mengelar aksi lanjutan yang lebih besar dan melakukan sweeping.

Sementara itu, salah seorang sopir angkot, Harun menyebutkan, gara-gara adanya transportasi online, angkutan karyawan di dalam kota, dan angkutan mobil umum ilegal, pendapatan sopir angkot anjlok hingga 50 persen. "Biasanya saya mendapat uang per hari Rp 150 ribu. Setelah setor ke pemilik angkot saya bisa membawa pulang uang sebesar Rp 70 ribu," katanya.

Tetapi, lanjut Harun, setelah ada kendaraan online dan angkutan ilegal seperti odong-odong, pendapatannya tinggal Rp 40 ribu per hari. Dia berharap pemerintah daerah bisa lebih memperhatikan para sopir angkot yang saat ini sudah mulai kehilangan penghasilan.

"Kami ini cuma sopir yang mengandalkan rezeki dari penumpang. Kalau penumpangnya tidak ada, kami punya uang dari mana," katanya.

Dari pantauan PR, para awak angkot itu awalnya ingin menyampaikan aspirasinya langsung kepada Bupati Karawang, Cellica Nurrachadiana. Namun, karena bupati berhalangan mereka hanya diterima olah Asisten Daerah Bidang Adminstrasi, Samsuri. ***

Baca Juga

Kejaksaan Sita Aset Milik Terpidana Korupsi Pilkada

KARAWANG, (PR).- Dua bidang sawah milik terpidana korupsi pengadaan alat peraga kampanye Pilkada Karawang 2015, disita Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang, Selasa 29 Agustus 2017.

WARGA mencoba mengakses layanan elektronik, seusai peluncuran Pelayanan Perizinan Terpadu Secara Elektronik, di Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bandung, Jln. Cianjur, Kota Bandung, Kamis (28/5/2015).

Permudah Izin, DPMPTSP Luncurkan Program "Si Teteh"

KARAWANG, (PR).- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Karawang, meluncurkan program "Si Teteh" (Sistem Informasi Tepat dalam pelaksanaan, Transparan dalam pelayanan, Efektif dalam proses, dan Handal dalam pengel

RS Intan Barokah Bantah Tahan Bayi karena Biaya Perawatan

KARAWANG, (PR).- Pihak Rumah Sakit Intan Barokah Karawang membantah keras menahan bayi karena orang tuanya tidak mampu membayar biaya perawatan. Bayi tersebut belum diperbolehkan pulang karena masih dalam kondisi sakit.