Menkopolhukam: Penanggulangan Terorisme Justru Dihambat Internal Bangsa

Menkopolhukam Wiranto/HILMI ABDUL HALIM/PR
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan atau Menkopolhukam Wiranto dalam Hari Ulang Tahun ketujuh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme di kantornya Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor, Senin 17 Juli 2017.*

CIBINONG, (PR).- Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan atau Menkopolhukam Wiranto menyebutkan kunci penanggulangan terorisme ada tiga aspek, yakni sinergitas, totalitas dan keseriusan dari semua pihak. Menurut dia, upaya pemerintah menanggulangi terorisme justru mendapat penentangan dari internal bangsa Indonesia.

Wiranto menyebutkan beberapa upaya pemerintah yang dimaksud seperti revisi undang-undang antiterorisme, peraturan perundang-undangan organisasi kemasyarakatan anti-Pancasila dan menutup aplikasi daring Telegram. Ia meyakinkan semua itu demi kepentingan bangsa dan negara agar terhindar dari ancaman terorisme.

Wiranto menjelaskan ketiga kunci menanggulangi terorisme itu di hadapan para tamu undangan hari ulang tahun ketujuh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme di kantornya Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor, Senin 17 Juli 2017. "Yang pertama sinergi, kerjasama dengan semua pihak. BNPT tidak mungkin kerja sendiri. Harus dibantu elemen masyarakat, pemerintah dan aparat keamanan," katanya menegaskan isi pidato saat diwawancarai seusai acara.

Menurut Wiranto, keberadaan BNPT sangat penting menjaga kondusivitas bangsa dan negara. Ia mengatakan badan tersebut mengemban tugas berat seperti memberikan sistem peringatan lebih awal (early warning system) terhadap kemunculan kelompok radikal yang berencana melakukan teror.

Upaya penanggulangan terorisme dari instansi terkait dianggap belum cukup sinergis. "Bikin revisi undang-undang antiterorisme saja belum selesai-selesai setelah bertahun-tahun lamanya," kata Wiranto mengkritisi proses revisi yang alot. Kendala serupa juga mulai dihadapi dalam pembuatan perpu ormas dan penutupan telegram di Indonesia.

Selain bersinergi, Wiranto menginginkan penanggulangan terorisme harus secara totalitas. Hal itu menurutnya untuk mengimbangi upaya kelompok teroris yang sangat totalitas menggunakan berbagai cara bahkan rela mengorbankan nyawa mereka.

"Mereka (kelompok teroris) melewati batas negara, menggunakan semua spektrum kehidupan masyarakat. Mereka gunakan pendidikan, gunakan agama, ekonomi, cyber, mereka gunakan semua. Maka kita harus gunakan secara total juga," kata Wiranto. Terakhir yang tak kalah penting, kata dia adalah keseriusan mewaspadai kemunculan paham dan aksi terorisme tersebut.

Kemasukan paham terorisme

Totalitas dan keseriusan pemerintah, kata dia, ditunjukkan dengan penerbitan perppu ormas dan penutupan telegram. Seperti yang ia katakan, paham radikalisme dan terorisme dimasukkan melalui berbagai cara sehingga ia tidak menutup kemungkinan paham serupa dimasukkan dalam suatu ormas.

"Jangan kemudian kita menyangka dia (teroris) tidak masuk ke wilayah wilayah ormas. Bisa. Makanya kita kemudian waspada," kata Wiranto menjawab alasannya menerbitkan perpu ormas. Menurut catatannya, ormas di Indonesia berjumlah sekitar 344.000. Sebanyak 39 di antaranya perlu diwaspadai karena berpotensi kemasukan paham terorisme.

Penentangan yang sama kata dia juga tidak perlu ditujukan pada pemblokiran aplikasi Telegram oleh Kementrian Komunikasi dan Informasi beberapa waktu lalu. Wiranto meyakinkan penutup tersebut sudah melalui kajian ahli yang menemukan resiko tinggi masuknya paham terorisme melalui media sosial.

"Pemerintah bukan kemudian cari sensasi, cari usil, cari kerjaan. Enggak. Ini mohon diketahui. Jangan pemerintah, ada apa-apa ditentang, buru-buru dikecam tapi (yang menentang) tidak ada jalan keluarnya," katanya. Wiranto meyakini kelompok terorisme ISIS memanfaatkan kemudahan teknologi informasi untuk mencuci otak masyarakat dunia tak terkecuali Indonesia.

Cara serupa diyakini terjadi pada sejumlah warga negara Indonesia yang memilih bergabung ISIS di Suriah. Menurut informasi yang ia terima, sebagian besar anggota ISIS asal Indonesia adalah anak-anak dan perempuan. Sedangkan WNI yang ikut berperang dianggap lebih sedikit dibandingkan warga negara lain di sana.

WNI ikut kelompok terorisme di luar negeri

Wiranto menyarankan revisi undang-undang antiterorisme juga mengatur WNI yang ikut kelompok terorisme di luar negeri. Menurutnya, WNI yang terbukti membantu terorisme dicabut status kewarganegaraannya. Hal itu dipercaya bisa memudahkan pengejaran karena yang bersangkutan tidak bisa menetap di mana pun.

"Tapi sekarang kan uu revisi seperti itu (tak kunjung terselesaikan). Saya minta tolonglah. Ini bukan pemerintah lawan DPR, pemerintah lawan rakyat, tapi kita semua lawan teror. Pengetahuan pemahaman itu harus ada pada kita," kata Wiranto menegaskan. Terakhir, ia juga mengungkapkan rencana militer Indonesia melakukan latihan bersama Malaysia dan Filipina untuk mengatasi perlawanan ISIS di Marawi, Filipina.

Terkait WNI yang tergabung dalam kelompok ISIS di Suriah, Kepala BNPT Suhardi Alius mengaku telah mendatangkan Kota Mosul sebanyak dua kali untuk membahas upaya pemulangan mereka ke Indonesia. Dari pengamatannya, WNI yang pindah ke Suriah didominasi perempuan dan anak-anak atau satu keluarga lengkap dari mulai kakek hingga cucunya.

Para WNI yang jumlahnya mencapai ratusan orang saat ini masih tertahan di perbatasan Suriah. "Untuk keluar dari sana itu susah. Sampai saat ini kami setiap hari berkoordinasi dengan kementerian luar negeri. Sehari bisa tiga kali telepon-teleponan bagaimana cara yang baik memulangkan mereka," kata Alius.

Ia mengatakan, penanggulangan terorisme saat ini bergantung pada revisi undang-undang antiterorisme. Dalam revisi itu, Alius menyebutkan penegakan hukum tak hanya kepada eksekutor tapi juga yang menginspirasi pelaku untuk melakukan teror. Kedua, ia meminta undang-undang tersebut juga mengatur para peserta pelatihan terorisme.

Undang-undang tersebut juga dijadikan regulasi untuk mengatur WNI yang dipulangkan dari negara tempat tinggalnya kelompok teroris seperti Suriah. Alius mengatakan, para WNI tersebut akan direduksi terlebih dulu di lembaga sosial khusus agar pemahaman mereka bisa terbebas dari paham terorisme dan sejenisnya.

"Mereka butuh waktu hingga bertahun-tahun hingga menjadi radikal. Karena itu, deradikalisasi yang dilakukan juga perlu waktu yang panjang," kata Alius menyebutkan prosesnya minimal satu bulan di Bambu Apus. Setelah itu, ia meminta pemerintah daerah masing-masing menjemput dan mengembalikan WNI ke tempat asalnya. Ia meminta pemerintah daerah berperan dalam mengawasi mereka setelah dipulangkan.***

Baca Juga

Anggota Geng Motor Pelaku Begal Berhasil Diringkus

CIBINONG, (PR).- Anggota geng motor terlibat jaringan pencurian kendaraan bermotor menggunakan kekerasan atau begal. Aksi pembegalan kembali meresahkan masyarakat di wilayah Jawa Barat seperti di wilayah Bogor dan Bandung.

Aher Soroti Jalan Rusak di Kabupaten Bogor

CIBINONG, (PR).- Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menyoroti infrastruktur jalan yang rusak di Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor saat berkunjung pada Selasa 7 November 2017.

Tanpa Subsidi, Konversi Angkot Tetap Berjalan 2018

BOGOR, (PR).- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor menolak usulan subsidi biaya operasional bus hasil konversi angkutan kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2018.