Peluang Kerja di Industri Sumedang Lebih Banyak untuk Sarjana Teknik

Demo buruh/ADANG JUKARDI/PR
PULUHAN buruh dari berbagai perusahaan terutama di kawasan industri di wilayah Kecamatan Jatinangor dan Cimanggung, tengah berunjuk rasa terkait upah di kantor Induk Pusat Pemerintahan (IPP) Pemkab Sumedang di Jalan Prabu Gajah Agung Sumedang, beberapa waktu lalu.*

SUMEDANG, (PR).- Motivasi warga Kabupaten Sumedang untuk bekerja di luar daerah, dinilai masih rendah. Hal itu, terlihat ketika Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) memfasilitasi mereka untuk bekerja di luar daerah, tak lama  mereka kembali lagi ke kampung halaman karena tidak betah.

“Saya juga tidak tahu alasannya. Yang pasti bukan masalah gaji, karena gajinya sesuai UMK. Kemungkinan, mereka tidak betah saja bekerja di luar daerah. Jadi, mindset-nya  bekerjanya yang harus diubah,” ujar Kasi Penempatan Tenaga Kerja, Bidang Penempatan dan Perluasan Ketenagakerjaan Disnakertrans Kabupaten Sumedang, Empung  Purwasih ketika ditemui  kantornya, Senin, 20 Maret 2017.
 
Menurut dia, rendahnya motivasi bekerja di luar daerah,  contohnya ketika Disnakertrans memasilitasi warga Sumedang untuk bekerja di salah satu grup mini market terkenal. Mereka akan ditempatkan di sejumlah mini market di wilayah Subang dan Bekasi. Dari 250 orang pelamar, yang lulus 150 orang.   “Dari 150 orang itu, dalam  sebulan tinggal beberapa orang yang bertahan. Kebanyakan mereka berhenti bekerja lalu pulang ke kampung halamannya.  Bahkan di Subang yang dekat dengan Sumedang, banyak yang enggak betah,” tutur Empung.
 
Contoh lainnya, lanjut  dia, ketika warga Sumedang sudah dilatih menjahit di Balai Latihan Kerja (BLK) Disnakertrans lalu direkrut oleh perusahaan industri PT Dewhirts di Kecamatan Cimanggung, tak lama mereka banyak yang berhenti bekerja karena tidak betah. Padahal, itu kesempatan dan peluang kerja yang bagus. “Kami membantu memasilitasinya, mereka malah menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Sangat disayangkan,” katanya.
 
Empung mengatakan,  Disnakertrans memasilitasi masyarakat supaya bisa bekerja, tak lain untuk menekan tingginya angka pengangguran. Angka pengangguran di Kab. Sumedang mencapai sekitar  42.000 orang. Bahkan angkatan kerjanya sudah mencapai 566.663 orang.  Tingginya angka pengangguran tersebut, salah satu akibat ketidakseimbangan antara  jumlah lowongan kerja dengan jumlah pencari kerja.  “Jumlah pencari kerjanya jauh lebih banyak dibanding lowongan kerjanya. Namun, ketika kami memberikan peluang dan kesempatan kerja, malah tidak dimanfaatkan,” tuturnya.
 
Meski demikian, guna memberikan peluang kerja kepada masyarakat, Disnakertrans selalu menginformasikan lowongan pekerjaan ke setiap sekolah kejuruan dan lembaga pelatihan kerja  yang sudah membentuk unit Bursa Kerja Khusus (BKK). Informasi lowongan kerja itu pun, dipampang di kantor Disnakertrans.  Informasi tersebut, langsung dari perusahaan yang ada di Kab. Sumedang. Hal itu, mengacu  Keppres No 4 tahun 1980 tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan.

“Jadi, setiap perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan, wajib melaporkan kepada dinas. Setelah itu, dinas menyampaikan kembali ke masyarakat melalui BKK dan dipampang di papan pengumuman kantor dinas. Hanya saja, untuk perguruan tinggi swasta di Kab. Sumedang, belum ada yang memiliki unit BKK,” kata Empung
 
Menanggapi partisipasi perusahaan industri di wilayah Kec. Jatinangor dan Cimanggung dalam merekrut tenaga kerja warga Sumedang, Kabid Hubungan Industrial Disnakertrans Kab. Sumedang  Jarkasih mengatakan, tidak ada aturan yang mengikat bagi perusahaan untuk merekrut tenaga kerja warga setempat. Bahkan dalam UUD 1945, disebutkan semua warga Indonesia berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak.  “Jadi, setiap warga bebas bekerja dimana saja. Bukan berarti, perusahaan di Sumedang harus merekrut warga Sumedang juga,” tuturnya.
 
Hanya, lanjut dia, untuk menekan tingginya angka pengangguran di Kab. Sumedang, diharapkan dan diimbau kepada perusahaan untuk merekrut warga Sumedang. Namun, keputusannya tetap ada di tangan perusahaan. Perusahaan diberi kebebasan merekrut karyawannya. Bagi perusahaan, pelamar kerja akan direkrut sepanjang memenuhi kriteria dan persyaratan yang dibutuhkan perusahaan.  Oleh karena itu, para pelamar pekerjaan dituntut  berkompetisi untuk memenuhi kebutuhan perusahaan.

“Meski tidak terikat aturan, ada beberapa perusahaan industri di Kec. Jatinangor dan Cimanggung yang cukup banyak merekrut karyawan warga Kab. Sumedang. Contoh PT Kahatex. Dari jumlah karyawan sekitar 37.000 orang,  60%-nya  warga Sumedang. Namun, itu murni atas aturan dan kebijakan internal perusahaannya. Kami sama sekali tidak mengintervensi.” ujar Jarkasih.
 
Ia menambahkan, untuk menangkap peluang kerja di perusahaan industri di Kab. Sumedang, sekolah kejuruan dan umum, perguruan tinggi serta  lembaga pendidikan lainnya, harus mencetak para lulusannya yang siap pakai sesuai kebutuhan perusahaan. Sebagian besar lowongan pekerjaan yang dibutuhkan perusahaan industri besar untuk level sarjana, seperti teknik mesin, kelistrikan, tekstil dan lingkungan. Bahkan saat ini, yang banyak dibutuhkan  industr,  yaitu operator forklip dan mesin boiler.

“Hanya saja, perguruan tinggi swasta di Sumedang,  jarang yang lulusan teknik. Kebanyakan lulusan sarjana pendidikan, ekonomi, manajemen dan akuntasi. Untuk di industri, mungkin yang cocok menjadi karyawan di bagian HRD (Human Resources Development), akuntansi dan administrasi.” katanya.***

Baca Juga

Eka Setiawan Siap Maju Lagi di Pilkada Sumedang 2018

SUMEDANG, (PR).- Bupati Sumedang Eka Setiawan sudah membulatkan tekadnya untuk bertarung pada Pilkada Sumedang 2018. Hanya saja, saat ini orang nomor satu di Sumedang itu masih menunggu rekomendasi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Produk Makanan Olahan untuk Penguatan Ekonomi

SUMEDANG, (PR).- Setelah sukses dengan pengecatan rumah warga hingga berwarna-warni di Kampung Buricak Burinong (Burnong), Dusun Cisema, Desa Pakualam, Kec. Darmaraja, masyarakat  juga dilatih keterampilan membuat makanan olahan.

UMK Sumedang 2018 Diperkirakan Rp 2,6 Juta

SUMEDANG, (PR).- Besaran Upah Minimun Kabupaten (UMK) Kab. Sumedang tahun 2018 diperkirakan mencapai Rp 2.678.028. Perhitungan itu didasarkan atas Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan.