Percepatan Tol Cisumdawu

Tol Cisumdawu/ADANG JUKARDI/PR
RUAS jalan tol Cisumdawu (Cileunyi- Sumedang-Dawuan) di Seksi II Rancakalong-Sumedang di wilayah Kecamatan Rancakalong, tampak sudah terbangun, beberapa waktu lalu. Pembangunan jalan tol di seksi II ditargetkan rampung 2019 nanti. Penyelesaian fisik di seksi II sangat ditunggu masyarakat, karena solusi menghindari kepadatan kendaraan di Jalan Cadas Pangeran.*

SUMEDANG, (PR).- Percepatan pembangunan projek tol Cisumdawu (Cileunyi-Sumedang-Dawuan) sepanjang 60,10 km, tidak berbanding lurus dengan penyediaan anggaran pembebasan lahan. Bahkan tahun ini, sama sekali tidak ada anggaran untuk pembebasan lahan. Padahal, percepatan pembangunan fisik tol Cisumdawu sangat tergantung pada percepatan penyediaan lahannya.

“Tahun ini, nol. Sama sekali tidak ada anggaran untuk pembebasan lahan,” ujar Kepala Satuan Kerja (Satker) Pelaksana Jalan Bebas Hambatan Cisumdawu, Wida Nurfaida ketika ditemui di kantornya di Jatinangor, Jumat, 10 Maret 2017.

Menurut dia, ketiadaan anggaran pembebasan lahan, menjadi kendala paling krusial dalam percepatan pembangunan fisik projek tol Cisumdawu. Mengingat penyediaan anggaran sangat penting, sehingga alternatifnya biaya pembebasan lahannya akan ditanggulangi dari dana talangan investor. Upaya lainnya, pemerintah pusat akan melakukan revisi anggaran pada perubahan APBN tahun ini. “Ya mudah-mudahan saja, anggarannya tersedia,” tutur Wida.

Penyediaan lahan termasuk penganggarannya, lanjut dia, sangat menentukan suksesnya percepatan pembangunan tol Cisumdawu. Sebab, masih relatif banyak lahan yang belum dibebaskan sehingga dapat menghambat proses percepatan pembangunan fisik. Contoh, proses pembangunan jalan tol Cisumdawu di seksi 1 Cileunyi-Rancakalong sepanjang 12 km. Penyediaan tanahnya baru sekitar 37%. Meski ditambah lahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) seluas 60,63 hektare, penyediaan lahannya hanya mampu mencapai 68,63%.

“Walaupun ditambah lahan IPDN, tetap saja masih banyak lahan masyarakat yang harus dibebaskan. Contohnya di Cileunyi Wetan, Kabupaten Bandung seluas 15 hektare. Begitu juga beberapa lahan masyarakat di wilayah Kabupaten Sumedang, seperti di Desa Cibeusi dan Cileles. Lahan IPDN yang dijanjikan oleh Pak Sekda Provinsi Jabar Iwa Karniwa, harus pasti. Jika tidak, percepatan pembangunan fisiknya bisa lewat lagi (terlambat-red),” katanya.

Wida mengatakan, masalah lain dalam pembangunan fisik di seksi I, yakni pembangunan konstruksinya. Kesulitannya, yakni membangun beberapa persimpangan di mainroad (jalan utama). Persimpangan mainroad itu, sengaja dibuat supaya akses lalu lintas kendaraan di persimpangan Cileunyi, tidak sampai terputus. Kondisi itu, ketika memulai pengerjaan fisik di pangkal tol Cisumdawu. Persimpangan Cileunyi, seperti keluar-masuk kendaraan di gerbang tol Cileunyi, Jalan Raya Bandung-Garut dan Cileunyi-Cibiru. Jika arus lalu lintas terputus, dampaknya bakal terjadi kemacetan total di sejumlah ruas jalan utama.
“Pesan Pak Kapolda sebelumnya, jangan sampai pembangunan tol Cisumdawu di daerah Cileunyi, memutus arus lalu lintas kendaraan di persimpangan Cileunyi sebab akan terjadi macet total,” katanya.

Oleh karena itu, Satker membuat desain konstruksi persimpangan mainroad supaya arus lalu lintas kendaraan di persimpangan Cileunyi tidak terputus. Dalam konstruksinya, dibuat beberapa jalan underpass tiga tingkat untuk akses ke jalan utama di persimpangan Cileunyi. Jalan tol berada di atasnya. Ketinggian jalan tol dari permukaan tanah 10 meter.

“Untuk progres pembangunan fisik di seksi I, kini baru mencapai tahapan proses lelang. Jika lelang projek selesai Agustus nanti, paling cepat pembangunan fisiknya rampung 2019 nanti. Dengan asumsi, waktu konstruksi paling cepat 2 tahun,” ucap Wida.

Lebih jauh ia menjelaskan, untuk pembangunan fisik jalan tol Cisumdawu Seksi II Rancakalong-Sumedang sepanjang 17,2 km, Agustus nanti baru bisa rampungn pembangunan fase I dari Rancakalong-Ciherang sepanjang 6,35 km. Sementara progres fase II Ciherang-Sumedang, penyediaan lahannya sudah mencapai 80% sedangkan fisiknya 41%. Di jalan tol seksi II fase II, ada terowongan sepanjang 472 meter. Terowongan di jalan tol itu satu-satunya di Indonesia. Sementara penyelesaian fisik seksi II secara keseluruhan, ditargetkan beres September 2019.

“Kami tak memungkiri, penyelesaian fisik tol di seksi II memang banyak ditungu masyarakat, sebab menjadi solusi kepadatan kendaraan di Jalan Cadas Pangeran. Hanya saja, mohon maaf kami belum bisa menjawab terkait bisa tidaknya jalan tol seksi II digunakan mudik Lebaran nanti. Namun secara teknis, belum bisa digunakan mudik Lebaran. Sebab pembangunan fisik di seksi II, secara keseluruhan baru bisa rampung 2019 nanti. Sementara fisik yang sudah beres Agustus nanti, baru fase I dari Rancakalong-Ciherang. Terlebih lagi, di Ciherang tidak ada interchange,” katanya.

Ia menambahkan, untuk pembangunan fisik tol seksi III sampai VI dari Sumedang-Dawuan, Kab. Majalengka sepanjang 31,05 km, relatif lebih mudah ketimbang seksi I dan II. Sebab, kondisi tanahnya landai dan permukaan tanahnya rata. Waktu konstruksi ditargetkan selesai 2 tahun atau rampung tahun 2019. Mulai dikerjakan April nanti.

“Jadi, pembangunan tol Cisumdawu secara keseluruhan, ditargetkan semuanya beres tahun 2019. Saat meninjau ke lokasi projek beberapa waktu lalu, Pak Presiden Jokowi inginnya selesai 2018. Pak menteri sendiri meminta waktu konstruksi 2 tahun selesai. Kami akan berusaha semaksimal memenuhinya. Sekarang saja, saya kerja kebut-kebutan,” ujar Wida.***

Baca Juga

Aksi Solidaritas untuk Etnis Rohingya

SUMEDANG, (PR).-Masyarakat dari mulai anak-anak, remaja sampai orang dewasa yang tergabung dalam Forum Solidaritas Masyarakat Sumedang  untuk Rohingya,  melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Negara Pemkab Sumedang dan DPRD Kabupaten Su

26.000 Warga Sumedang Belum Miliki e-KTP

SUMEDANG, (PR).- Jumlah penduduk di Kabupaten Sumedang yang sudah memiliki e-KTP (KTP elektronik), hingga pertengahan Agustus 2017 sudah mencapai sekitar 92% dari wajib KTP sebanyak 860.000 jiwa.

toren BPBD sumedang krisis air.JPG

Pemkab Sumedang Tetapkan Siaga Bencana Kekeringan

SUMEDANG, (PR).-Meski belum ada laporan masyarakat yang mengalami krisis air bersih imbas kemarau saat ini, Pemkab Sumedang sudah menetapkan status siaga bencana kekeringan.