Data Perekam E-KTP Banyak yang Rusak

Pembuatan E-KTP/NURHANDOKO WIYOSO/PR
PROSES perekaman data pembuatan KTP elektronik (e-KTP) terus dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, beberapa waktu lalu. Akibat tidak lagi memiliki stok blanko, setelah dilakukan perekaman pemohon hanya mendapat surat keterangan sebagai pengganti e-KTP.*

CIAMIS, (PR).- Proses perekaman data kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) di Kabupaten Ciamis tersendat. Kondisi itu disebabkan karena banyaknya peralatan elektronik untuk merekam data yang rusak. 

"Sejak beberapa waktu lalu proses perekaman tidak berjalan maksimal , karena perlatan perekaman tersebar di kecamatan banyak yang rusak. Selain teknis juga usia piranti yang sudah tua sehingga wajar jika sering rusak," kata Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, Adang Darajat, Jumat 17 Februari 2017.

Dia mengungkapkan, tingkat kerusakan mulai rusak sedang hingga rusak parah. Bahkan, ada beberapa unit peralatan yang hilang. Salah satu jalan keluar yang dilakukan mengatasi persoalan tersebut yakni melakukan perekaman di kecamatan terdekat. 

"Satu perangkat peralatan pendataan kependudukan berjumlah 13 unit. Mulai dari scanner, kamera, peralatan merekam iris mata, komputer , server dan lainnya, kerusakannya berbeda. Sedangkan untuk perbaikan membutuhkan operasional tidak sedikit," ujarnya. 

Adang mengatakan sudah melayangkan permohonan penggantian dan perbaikan peralatan yang rusak maupun hilang, akan tetapi sampai saat ini belum semuanya dipenuhi. Pengajuan permohonan tersebut tidak dapat diajukan pada Pemkab Ciamis tapi pada Kementerian Dalam Negeri.

Selain terhambatnya proses perekaman dan pendataan tidak maksimal, dia mengaku proses pencetakan e-KTP juga tertunda semakin lama. Hal itu berkenaan dengan informasi yang menyebutkan tender pengadaan kembali gagal. 

"Saya dendapat informasi tendernya gagal lagi. Artinya proses perekaman bakal memakin mundur, karena blangko, tinta dan barang lainnya sudah habis. Untuk sementara pemohon mendapat surat keterangan kependudukan," jelasnya. 

Berkenaan dengan program Kartu Indentitas Anak (KIA) , adang mengatakan sampai saat ini hal tersebut belum dilaksankan di Kabupaten Ciamis. Alasannya karena pemerintah kabupaten Ciamis tidak menganggarkan untuk program tersebut. 

"Pemerintah menunjuk 50 kabupaten dan kota untuk percontohan program KIA. Sedangkan kabupaten/kota lain dapat mengadakan atau melaksanakan program tersebut dengan biaya sendiri. Jadi dilaksanakan atau tidaknya sesuai kemampuan daerah," tutur Adang. 

Sebenarnya daerah dapat melaksanakan program KIA lebih sederhana, hal tersebut dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau melalui program CSR pihak perbankan atau perusahaan. Hanya saja KIA yang diterbitkan berbeda dengan yang dibuat pemerintah. Perbedaan tersebut terletak pada chip yang melekat pada KIA. 

"KIA yang dari pemerintah pusat sudah ditanam chip, sedangkan yang hasil kerjasama tidak ada. Setidaknya hanya memuat identitas, dan sidik jari, berbeda dengan yang dari pemerintah memuat data lengkap," kata Adang. 

Adang mengatakan KIA tersebut merupakan identitas bagi warga yang berusia dibawah 17 tahun. Demikian pula untuk usai bayi juga tidak disertai foto. Selain memuat data, juga mencantumkan Nomor Induk kependudukan (NIK). 

"Banyak sekali kegunaan KIA, tidak berbeda jauh dengan e-KTP, hanya disesuaikan dengan kebutuhan anak dan remaja. Termasuk memungkinkan penggunaan KIA untuk mendapatkan diskon kegiatan tertentu yang dikerjasamakan," tuturnya.***

Baca Juga