Pemkot Kembali Lelang Pembangunan Pasar Pelita

Pedagang Pasar Melapor/AHMAD RAYADIE/PR
DIDAMPINGI Ketua Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Advokat Indonesia (DPC Peradi) Sukabumi, AA Brata, Senin 9 Januari 2017 puluhan pedagang Pasar Pelita Kota Sukabumi melaporkan kasus dugaan penipuan pembayaran awal (down payment/DP) Pasar Pelita yang dilakukan PT AKA yang pembangunan mangkrak.*

SUKABUMI,  (PR).- Pemeritah Kota Sukabumi kembali melelang ulang pembangunan dan pengelolaan Pasar Pelita untuk kali ketiganya. Lelang pasar mangkrak dilakukan menyusul gagal lelang pada jilid II. Padahal lelang lalu, panitia seleksi sudah menjaring tiga calon mitra kerja.

"Karena tidak memenuhi ambang batas teknis maksimal secara secara kualifikasi dan teknis. Maka semuanya dinyatakan gugur sehingga gagal lelang," kata Ketua panitia pemilihan kerja sama daerah pembangunan dan pengelolaan Pasar Pelita, Reni Rosyida, Rabu 11 Januari 2017.

Kali ini, kata Reni Rosyida, di sela-sela aanwijzing di Op Room Setda Pemkot Sukabumi, tiga peserta lelang jilid III ini merupakan calon mitra kerja yang sudah masuk tiga besar pada lelang jilid II. Ketiga perusahaan peserta lelang itu, yakni PT Panglima Capitol Itqoni, PT Fortunindo Artha Perkasa, dan PT Dunia Milik Bersama kembali mengikuti lelang untuk ketiga kalinya.

"Memang pada lelang jilid II lalu, sempat muncul angka-angka dari setiap calon mitra kerja. Tapi itu baru evaluasi teknis awal. Padahal masih ada syarat selanjutnya yakni pemutihan keuangan dan penyetaraan teknis. Setelah dilakukan kalkulasi ulang dari kemampuan keuangan dan pengelolaan barang dan jasa, ketiga perusahaan tak memenuhi ambang batas teknis minimal nilainya 75,” katanya.

Reni Rosyidi mengatakan pada tahapan aanwizjing panitian memberikan penjelasan teknis pekerjaan kepada peserta lelang. Penjelasan itu di antaranya meliputi langkah-langkah, cara evaluasi, serta persyaratan yang harus dipenuhi pada proses lelang. 

"Pada intinya sih sama. Pada persyaratan umum tidak ada yang berubah. Hanya ada revisi sedikit yakni penempatan syarat yang berubah. Kalau dulu kita tempatkan investasi keuangan perusahaan di syarat teknis di akhir. Sekarang kita ubah jadi keuangan masuk dalam syarat kualifikasi atau di awal,” katanya.

Berdasarkan Permendagri Nomor 19/2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, kata Reni Rosyidi, syarat kualifikasi itu harus memiliki modal. Kemampuan keuangan itu bagian dari kemampuan perusahaan untuk membangun.

Kendati tidak bisa menjamin pada lelang jilid III kali ini bisa mendapatkan calon mitra kerja yang memenuhi persyaratan yang ditentukan. Tapi, kata Reni Rosyidi, panitia optimis isa memilih pemenang yang memenuhi syarat.

“Proses lelang Pasar Pelita ini terbilang sangat panjang. Kita mencari perusahaan atau mitra kerja yang secara finansial kuat dan secara teknis bisa bertanggung jawab. Ini belajar dari pengalaman," tegasnya.

Wali Kota Sukabumi Mohamad Muraz tidak berkomentar banyak ketika diminta tanggapannya soal lelang ulang Pasar Pelita. Dan menyerahkan sepenuhnya urusan teknis ke tim panitia lelang. “Saya sudah serahkan semuanya ke panitia lelang,” katanya.

Hanya saja Muraz berharap agar proses pembangunan Pasar Pelita tidak diwarnai berbagai isu kurang sedap. Apalagi isu proses pembangunan terlalu tendensius yang terkesan menyudutkan dirinya. "Jangan bikin isu yang macam-macam. Yang terpenting pembangunan pasar pelita selesai sesuai jadwal,” katanya.***

Baca Juga

Para Polwan Ini Kebal Senjata Tajam

SUKABUMI, (PR).- Puluhan personel polisi wanita (Polwan) Markas Kepolisian Resort (Mapolres) Sukabumi Kota kebal dengan senjata tajam.

Jembatan bergeser di Sukabumi

Kementerian PUPR Tinjau Jembatan yang Bergeser di Sukabumi

SUKABUMI, (PR).- Balai Besar Pengelolaan Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah VI Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) membentuk  satuan gugus tugas pemantauan kerusakan ruas jalan di wilayah

Tim Sisir untuk Realisasikan Target Pajak

SUKABUMI, (PR).- Pemerintah Kota Sukabumi, Kamis 20 Juli 2017, telah membentuk tim sisir penarikan pajak dari masyarakat. Tim tidak hanya menarik Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).