Mantan Bupati Subang Ojang Sohandi Divonis 8 Tahun

Vonis Ojang Sohandi/ARMIN ABDUL JABBAR/PR
TERDAKWA kasus suap perkara korupsi BPJS Kabupaten Subang, Ojang Sohandi saat menjalani sidang putusan di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan RE Martadinata, Kota Bandung, Rabu 11 Januari2017.*

BANDUNG, (PR).- Mantan Bupati Subang Ojang Sohandi divonis 8 tahun penjara dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung, Rabu 11 Januari 2017 malam. Mendapat vonis seberat itu, Ojang langsung menyatakan menerima tanpa terlebih dahulu konsultasi ke penasihat hukumnya.

"Menerima pa," kata Ojang saat ditanya hakim ketua, Longser Sormin usai membacakan putusan. Hakim Sormin tetap meminta agar konsultasi terlebih dahulu dengan kuasa hukum Rohman Hidayat. "Coba konsultasi dulu jangan nerima nerima aja," ujar hakim.

Vonis itu memang lebih ringan satu tahun dari tuntutan jaksa KPK yang menuntut 9 tahun penjara. Ojang yang mengenakan kemeja putih lengan panjang itu terlihat tenang dan pasrah sepanjang pembacaan putusan kurang lebih dua jam tersebut.

Sebelum membacakan vonis majelis hakim mempertimbangkan beberapa hal yang memberatkan yaitu, perbuatan terdakwa Ojang sebagai penyelenggara negara tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi. Kemudian sikap Ojang dalam melakukan korupsi tidak mencerminkan sikap yang baik sebagai pemimpin.

Kemudian hal-hal yang meringankan Ojang selama persidangan membantu memperlancar pemeriksaan persidangan. Ojang dinilai tidak berbelit-belit, mengungkap semua fakta yang terjadi. Ojang juga menjadi justice collaborator, bersikap sopan, belum pernah dihukum, dan mempunyai tanggungan keluarga.

"Mengadili, terdakwa Ojang Sohandi telah terbukti secara sah melakukan korupsi. Oleh karena itu, menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan lama hukuman delapan tahun penjara," ujar hakim ketua Longser Sormin dalam membacakan vonisnya. Selain itu, Ojang juga dikenakan denda sebesar Rp 300 juta, subsidair empat bulan penjara. Vonis itu lebih rendah satu tahun dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK dengan hukuman 9 tahun penjara, denda Rp 300 juta subsidair 6 bulan kurungan.

Majelis hakim menilai Ojang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah karena melakukan korupsi sebagaimana diatur Pasal 5 ayat 1 dan Pasal 13 UU Tipikor jo 55 ayat (1) ke-1, jo Pasal 65 ayat 1 KUHPidana. Dakwaan kedua Pasal 12 B UU Tipikor jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, dakwaan ketiga Pasal 11 UU No 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU N 31 Tahun 1999. Lalu, dakwaan keempat Pasal 3 UU RI No 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 65 KUHP.

Berkas putusan dibacakan bergantian oleh Longser dan dua hakim anggota, Endang Mamun dan Sri Mumpuni di hadapan empat orang tim JPU KPK dan empat penasihat hukum terdakwa Ojang. Meski Ojang menerima, putusan tersebut belum inkraht mengingat jaksa KPK memilih pikir-pikir atas putusan tersebut.

Usai persidangan Ojang mengaku menerima semua keputusan majelis dan menghormati, serta akan melaksanakan hukuman dengan seikhlas-ikhlasnya. "Saya bersyukur. Apapun keputusan majelis saya terima, dan akan saya laksanakan," katanya kepada puluhan wartawan.

Ojang pun berpesan kepada kepada Plt Bupati Subang agar meneruskan pembangunan di Subang, dan contoh kurang bagus yang dialaminya jangan sampai terulang kembali. "Jadikanlah cermin, perbuatan yang saya alami dikemudian hari tidak boleh terjadi lagi di Subang," ujarnya.

Selain itu, Ojang juga menitipkan birokrasi di Pemda Subang dan meminta agar mereka (PNS) tidak disakiti. Karena mereka semua merupakan keluarga besar PNS Subang. Ojang pun mengaku tidak memikirkan semua pemberian yang telah dilakukannya, baik berupa uang ataupun barang, termasuk kepada kepolisian ataupun orang-orang yang terlibat.

Soal masalah kasus penerimaan CPNS yang memungut uang dan terungkap di persidangan, Ojang mengaku menyerahkan semuanya kepada majelis hakim. Apalagi di persidangan majelis menyebutkan kasus lanjutan akan dibuka dalam persidangan dengan berkas terpisah dan perkara berbeda.

Sebelum pulang, Ojang langsung menyalami majelis dan JPU dengan terus menebar senyuman khasnya.

Terbukti korupsi 
Dalam persidangan, majelis hakim menceritakan perbuatan yang menjerat terdakwa Ojang Sohandi dan Jajang Abdul Kholik, serta Lenih Marliani (berkas terpisah dituntut 3 tahun) pada 31 Maret 2016 dan 11 April 2016 memberikan Rp 200 juta kepada Fahri Nurmallo dan Deviyanti Rochaeni (berkas terpisah) agar meringankan tuntutan Jajang Abdu Kholik.

Tidak hanya itu, Ojang pun pada 1 Oktober 2012 hingga 9 April 2016 di rumah dinas hingga kantor Bupati Subang, dan beberapa tempat lainnya telah beberapa kali menerima uang atau barang yang diduga sebagai gratifikasi atau suap. Di antaranya menerima Rp 6,190 miliar dari Kabid Pengadaan dan Pengembangan Pegawai BKD Heri Tantan Sumaryana, satu unit Mobil jip dan uang tunai Rp 190 juta dari Plt Kadinkes Subang Elita Budiarti, dan beberapa kepala dinas lainnya.

"Ojang menerima uang tersebut selama periode 2012-2013, dan 2013-2018. Totalnya terdakwa menerima Rp 38,293 miliar," ujarnya.

Sebagai seorang bupati seharusnya terdakwa tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana diatur dalam pasal 4 UU No 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih. Apalagi semua pemberian itu berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sebagai kepala daerah.

Kemudian, Ojang pun pada Oktober 2011 sampai April 2016, terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, berupa perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan, yakni membelanjakan atau membayarkan sejumlah uang seluruhnya Rp 60.323.796.000.

"Itu patut diduga merupakan hasil tindak pidana pencucian uang (TPPU)," katanya. Terdakwa beberapa kali membelanjakan uang tersebut dengan membeli tanah, kendaraan dengan nama orang lain, serta membiaya kegiatan-kegiatan lainnya yang dilakukan oleh terdakwa.

Selain membelanjakan uangnya dalam bentuk tanah, bangunan, kendaraan dan ternak sapi, terdakwa Ojang juga beberapa kali memberikan uang tunai kepada mantan Bupati Subang sebelumnya, yakni Eep Hidayat hingga Rp 2,491 miliar, bagi-bagi kepada anggota komisi A dan D DPRD Subang Rp 1,9 miliar, dan untuk keperluan perangkat kampanye dan terdakwa Rp 1,6 miliar.

Tak hanya harta kekayaan yang dimiliki terdakwa juga dipakai untuk kepengurus penyelidikan dan penyidikan kasus BPJS Subang di Polda Jabar sebesar Rp 1,4 miliar. Meski begitu dalam persidangan sebelumnya mereka yang menerima uang tersebut mengelaknya.***

Baca Juga

Sambut Wisatawan, Pedagang Nanas Siapkan Stok Hingga 1 Ton

LIBUR panjang Idulfitri tahun ini membawa harapan besar bagi para pedagang buah nanas di Kabupaten Subang, utamanya mereka yang biasa berjualan di jalur menuju objek wisata. Mereka yakin dengan waktu libur lebih panjang tahun ini, wisatawan yang datang bisa lebih banyak.

Tol Cipali Diberlakukan Contra Flow

SUBANG, (PR).- Polisi akhirnya memberlakukan contraflow guna mengurai antrian kendaraan arus balik di jalur B arah Jakarta Tol Cikopo-Palimanan yang memanjang hingga puluhan kilometer, Sabtu 1 Juli 2017.

Dana Desa Ratusan Juta Raib Dibawa Kabur Pencuri

SUBANG, (PR).- Uang dana desa tahap I sebesar Rp 195,3 juta yang baru diambil dari Bank raib dibawa kabur pencuri dari kursi depan kiri mobil Avanza Silver nopol D - 1220 XB.