Gotas Menjalani Sidang Kasus Korupsi Hibah Bansos

BANDUNG, (PRLM).- Wakil Bupati Cirebon Tasiya Soemadi alias al Gotas kembali menjalani sidang kasus korupsi hibah bansos di Pengadilan Tipikor Bandung, Senin (6/6/2015). Dalam sidang tersebut, Gotas memandang dakwaan jaksa terlalu tendensius ke partai.

"Hibah dan bansos itu masuk dalam APBD dan diketuk oleh dewan yang didalamnya multi partai. Sementara dalam dakwaan tendensius ke partai tertentu," ujar penasehat hukum terdakwa Iman Nurhaeman saat membacakan eksepsinya di Ruang I Pengadilan Tipikor Bandung.

Sidang yang dipimpin oleh hakim Djoko Indiarto tersebut dipenuhi pengunjung yang merupakan keluarga dan pendukungnya. Dalam eksepsinya, Iman juga menyatakan bahwa hibah bansos APBD Kab. Cirebon tahun 2009 sampai 2012 merupakan aspirasi dari semua anggota dewan.

"Terkesan jaksa hanya membidik PDIP saja. Ini bertentangan dengan nilai keadilan dan melanggar asas prinsip persamaan di depan hukum," ujarnya.

Selain itu, Iman juga meminta agar pihak eksekutif juga diminta pertanggungjawabannya karena dalam dakwaan jaksa disebutkan ada yang fiktif. Kalau tahu begitu kenapa harus ditandatangani oleh pihak eksekutif. "Ranah bansos bukan di legislatif tapi di eksekutif karena yang punya anggaran disana. Jadi seharusnya eksekutif tidak meloloskan," katanya.

Dari itulah, eksekutif juga harus dipersalahkan karena tidak melakukan verifikasi sesuai tupoksinya. Kemudian pada bagian lain, Iman juga menyatakan bahwa perkara ini masuknya wilayah administrasi bukan wilayah korupsi. Karena berdasarkan pemeriksaan keuangan th 2009 sampai 2012, BPK menyatakan tidak ditemukan kerugian negara . "Jadi harusnya tuntutan ganti rugi bukan pidana, karena pidana upaya terakhir," ucapnya.

Iman menyatakan dakwaan jaksa kabur banyak yang tidak sesuai sehingga dakwaan jaksa harus ditolak.

Sementara dalam kasus yang sama, penerima hibah Iskandar di Cirebon saat menjadi saksi untuk terdakwa Emon Purnomo menyatakan bahwa dirinya mendapatkan bantuan untuk usaha sebesar Rp 50 juta. Namun dari jumlah tersebut diterima Rp 30 juta sedangkan sisanya Rp 20 juta diberikan ke terdakwa Emon. "Katanya uang itu untuk Gotas," ujarnya.

Sidang diundur Rabu (8/6) dengan agenda pemeriksaan saksi.Seperti diberitakan sebelumnya, Wakil Bupati Cirebon H Tasiya Soemadi alias Gotas (48) didakwa melakukan korupsi penyalahgunaan dana hibah Cirebon tahun anggaran 2009-2012. Selain Gotas juga duduk sebagai terdakwa, Emon Purnomo, mantan Wakil Sekertaris DPC PDI Perjuangan Kab Cirebon dan Subekti Sunoto, mantan Ketua PAC PDIP Kedawung.

Jaksa penuntut umum, Arif Rahman menyatakan terdakwa Gotas telah melakukan pemotongan dana hibah bansos untuk kepentingan partainya. Saat itu Gotas menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Cirebon periode 2009-2014 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Kasus tersebut berawal dari Pemkab Cirebon menganggarkan belanja hibah dan bansos pada tahun 2009-2012 sebesar Rp 298,4 miliar.

Pimpinan DPRD selaku Badan Anggaran DPRD mengajukan usul penerima hibah bansos. Terkait dengan hal tersebut, Gotas pada 2009 kemudian mengadakan pertemuan dengan para ketua ranting dan pengurus DPC PDIP di rumah dinasnya yang juga diikuti oleh Emon dan Subeti.

Dalam pertemuan itu Gotas mengatakan bahwa Pemkab Cirebon akan memberikan dana bansos dan hibah. Ia juga mengatakan bahwa pemberian dana pada masyarakat atau kelompok masyarakat itu dilakukan pemotongan dan hasil pemotongan itu akan digunakan untuk kepentingan partai (PDIP). Kemudian hal tersebut terus kembali pada tahun anggaran tahun 2010-2012.

Dari situlah dilakukan pemotongan, seperti dari Rp 100 juta dipotong 85 juta, dari Rp 130 juta dipotong Rp 108 juta. Kemudian uang-uang dari hasil pemotongan penerimaan dana bansos hibah sebesar Rp 1,564 miliar dengan rincian pemotongan Rp 1,3 miliar, fiktif Rp 160 juta dan digunakan tidak sesuai peruntukannya Rp 59,6 juta.

Dalam dakwaan disebutkan Gotas bersama dua orang terdakwa lainnya diancam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI No 31 tentang 1999 sebagaimana yang telah diubah dalam UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan primair.

Kemudian Pasal 3 jo Pasal 18 UU RI No 31 tentang 1999 sebagaimana yang telah diubah dalam UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan subsidair dengan ancaman 20 tahun penjara.
(Yedi Supriadi/A-147)***

Baca Juga