Pemkot Bekasi tidak Dapat Memberikan Bantuan Hukum terhadap Kadis Bimarta

BEKASI, (PRLM).- Pemerintah Kota Bekasi kesulitan mengupayakan bantuan hukum untuk AS, Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Air (Bimarta) Kota Bekasi, yang tengah tersandung kasus hukum. Pasalnya, kasus yang menjeratnya termasuk pidana korupsi yang tidak memungkinkan dilakukannya pendampingan hukum dari pemerintah. AS diduga menerima gratifikasi pengadaan projek senilai Rp 150 juta.

"Kita tidak dapat memberikan bantuan hukum jika kasusnya tergolong korupsi. Hal itu sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri yang melarang memberi bantuan hukum terhadap pegawai yang terlibat korupsi," kata Kepala Bagian Hukum Pemkot Bekasi, Muhamad Jufri Moekhtar, di Bekasi, Senin (9/5).

Hingga saat ini, pihaknya masih melakukan kajian terhadap kasus yang dialami AS. Keputusan memberikan bantuan hukum baru akan ditetapkan setelah peradilan yang dijalani AS memiliki keputusan hukum tetap.

Sebelumnya Pelaksana Tugas Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menyampaikan pernyataan senada. Menurut Rahmat, pendampingan hukum terhadap AS tidak dapat diberikan begitu saja. Melainkan harus menilik terlebih dahulu seperti apa kasus yang sedang dihadapi.

"Harus dilihat dulu tuntutan jaksa penuntut umum dan pembelaan AS seperti apa. Nanti saya akan minta kabag hukum untuk berdiskusi dengan yang bersangkutan seputar kasus yang tengah dihadapi. Akan tetapi jika kasusnya korupsi, pendampingan hukum tidak bisa diberikan," katanya.

Meskipun kepala dinas tengah terjerat kasus hukum, Rahmat meminta pelayanan Dinas Bimarta kepada masyarakat tetap dilakukan sebagaimana mestinya. Sebab menurutnya, roda pemerintahan dan pelayanan tak boleh serta-merta berhenti hanya dikarenakan adanya kasus tersebut. (A-184/kur)***

You voted 'terinspirasi'.

Baca Juga

SEBAGIAN rangkaian gerbon KA Cirebon Ekspres tampak dalam posisi terguling setelah anjlok di perlintasan rel dekat stasiun Telagasari, Kec.Lelea, Kab.Indramayu, Selasa (9/11) sore. Kecelakaan itu mengakibatkan seorang tewas, sepuluh luka berat dan seorang

#KlipingPR Oktober, Bulan Duka bagi PT KAI

24 Oktober 1995. Bulan Oktober tampaknya menjadi bulan yang dirundung awan hitam bagi PT KAI. Pada 19 Oktober 1987 terjadi tabrakan kereta api terbesar yang dikenal dengan Tragedi Bintaro.

#KlipingPR Kilang Minyak Cilacap Terbakar

25 Oktober 1995. Sedikitnya 10 buah tangki minyak berukuran raksasa milik Pertamina Unit Pengolahan (UP) IV Cilacap di Komplesk Lomanis, meledak secara beruntun dengan menyemburkan bola api ke angkasa.

DPC PPP Cianjur Mengusung Uu Dampingi Ridwan Kamil

CIANJUR, (PR).- Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP Cianjur Jawa Barat, resmi mengusung Uu Ruzhanul Ulum Bupati Tasikmalaya, menjadi Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Jabar, mendampingi Ridwan Kamil.