• Pemkab Bogor dan KPK Siap Bersinergi

    CIBINONG, (PR).- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pengawasan yang terintergrasi dengan seluruh daerah di Jawa Barat mulai tahun ini.

  • Polda Jabar Sebar 240 Orang Polisi Santri

    BANDUNG, (PR).- Sebanyak 240 "polisi santri" siap disebar ke tengah masyarakat Jawa Barat. Mereka merupakan personel perwakilan dari sejumlah Polres di lingkungan Polda Jawa Barat yang akan melaksanakan tugas profesi dengan pendekatan keagamaan.

  • Penyebab Banjir Bandang di Gununghalu Dikaji

    NGAMPRAH, (PR).- Banjir bandang yang menerjang tiga desa di Kecamatan Gununghalu, Kabupaten Bandung Barat sudah surut sejak Kamis 23 Februari 2017 malam.

  • Swansea Bisa Ungguli Chelsea di Udara

    LONDON, (PR).- Kebangkitan Swansea di bawah bos baru, Paul Clement, bisa menjadi batu sandungan bagi Chelsea sebagai pemimpin klasemen sementara di Liga Inggris.

  • Peran Bumdes Strategis Bagi Kemajuan Desa

    ‎SUMEDANG, (PR).- Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), sebagai lembaga ekonomi masyarakat yang perannya cukup strategis dalam menggairahkan perekonomian masyarakat di pedesaan.

KETIKA Rasulullah bersabda, "Apabila amanat disia-siakan tunggu tanggal kehancurannya," para sahabat serentak bertanya, "Ya, Rasulullah, apa yang dimaksud menyia-nyiakan amanah itu?" Nabi pun menjelaskannya: "Apabila sesuatu urusan diserahkan kepada bukan ahlinya. Para sahabat masih penasaran serentak mereka bertanya lagi, "Ya Rasulullah, apa yang dimaksud menyia-nyiakan amanah itu?" Nabi pun kembali menjelaskannya lagi, "Apabila sesuatu urusan diserahkan kepada bukan ahlinya maka tunggulah tanggal kehancurannya." (HR Bukhari).

Meski sudah relatif terlambat, yang dapat dilakukan oleh presiden dan mendagri adalah meminta keterangan kepada PN Jakatara Utara yang mengadili Ahok mengenai dakwaan JPU, apakah JPU mendakwa dengan Pasal 156 atau Pasal 156a KUHP. Dari sinilah berdasar pada yuridis formal, perlu terbit keputusan pemberhentian sementara atau tidak perlu diberhentikan sementara. Mendagri mestinya tidak mempolitisasi Pasal 83 UU Pemda untuk kepetingan politiknya, hal ini mencegah terjadinya kebijakan yang dinilai unfair dan diskriminatif. Hal ini tentunya akan menurunkan wibawa dan kepercayaan publik terhadap pemerintahan Jokowi, dan meragukan kesungguhan Presiden Jokowi dalam menegakkan negara hukum yang berkeadilan dan menjakankan negara demokrasi yang berkeadaban sebagaimana telah dicanangkannya dalam Nawacita.

Surat Pembaca

  • Kehilangan Berkas-berkas Penting

    SELASA, 21 Februari 2017, saya kehilangan tas besar warna co­kelat dan tas kecil warna hitam di Kompleks Baitul Sallam, Jalan Margasari, Ciwastra, Kota Bandung.