Berita dari PR CETAK
GARUT, (PRLM).- Presidium Masyarakat Garut Selatan mempertanyakan dana sebesar Rp 400 juta pada tahun anggaran 2008 untuk proses pemekaran kawasan Garut Selatan (Garsel). Mereka menuding Pemkab. Garut terutama Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) tidak kooperatif dalam perwujudan pemekaran Garut Selatan.
Demikian diungkapkan ketua Presidium Masyarakat Garut Selatan Gunawan Undang dalam acara dengar pendapat dengan Komisi A DPRD Garut, Senin (2/3), di ruang rapat paripurna DPRD Garut, Jl. Patriot, Selasa (2/3).
“Sepengetahuan kami, pada tahun anggaran 2008, dari Rp 400 juta yang disiapkan, sebanyak Rp 185 juta untuk studi kelayakan (feasibility study/FS). Ke mana larinya anggaran tersebut, sedangkan hasilnya sama sekali tidak ada,” katanya.
Gunawan menyatakan, berbelit-belitnya Bappeda Kab. Garut dalam menghadapi pemekaran menunjukkan ketidakseriusan Pemkab. Garut dalam memperjuangkan pemekaran Garut Selatan.
Menurut dia, seharusnya Bappeda saat ini sudah menyelesaikan FS untuk proses pemekaran Garut Selatan. Selain anggaran sudah tersedia, Lemlit Unpad sebagai lembaga yang ditunjuk untuk pengerjaan FS sudah menyatakan kesiapannya sejak 26 Desember 2008 lalu. Namun, hingga kini dana FS belum juga diberikan.
Tim dari Lemlit Unpad menargetkan paling lambat pada Mei 2009, rekomendasi dari Bupati Garut dan DPRD Kab. Garut sudah masuk ke Gubernur Jabar. "Jangan sebut wacana pemekaran Garut Selatan dalam kondisi status quo, karena kami terus berproses,” ungkapnya.
Ditemui usai dengar pendapat, Wakil Ketua Komisi A DPRD Garut, Ust.Ahab Sihabudin. Lc., menyatakan, Pansus Persiapan Pemekaran Garut Selatan DPRD Garut sebenarnya sudah selesai bekerja dan telah menyampaikan Nota Komisi A kepada pimpinan untuk diagendakan dalam Rapat Paripurna dan mendapat tanggapan dari semua fraksi di DPRD.
"Untuk realisasi proses rencana pemekaran wilayah Garut Selatan, juga telah dianggarkan dalam APBD 2009. Jadi kami sangat respek dengan aspirasi masyarakat Garut Selatan ini. Bahkan kalau tidak salah, kita sudah anggarkan di APBD 2009 sekitar Rp 400 juta," jelasnya. (A-158/das)***