Lihat juga portal lain Pikiran Rakyat
Berita dari PR ADV
Berita dari PR ADV
BANDUNG, (PRLM).- Pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung nomor urut 2 Taufikkurahman dan Deni Triesnahadi (Trendi), Minggu (27/7) meluncurkan delapan program unggulan Trendi.
Program itu terdiri atas:
1 Memperjuangkan APBD untuk rakyat mulai tahun 2009 meliputi:
bantuan operasional RW sebesar Rp 3 juta/tahun. bantuan operasional RT sebesar Rp 1,5 juta/tahun bantuan kegiatan kemasyarakatan RW sebesar Rp 2,5 juta/tahun.
dana rutin masjid RW sebesar Rp 2, 5 juta bantuan kegiatan PKK/Posyandu tingkat RW sebesar Rp 1 juta/tahun insentif untuk anggota Linmas Rp 500.000/orang/tahun
santunan kematian warga miskin sebesar Rp 2 juta/orang bantuan operasional Karang Taruna keluraham sebesar Rp 5 juta/tahun bantuan operasional LPM kelurahan sebesar Rp 5 juta/tahun bantuan operasional PKK keluraham Rp 5 juta/tahun.
2. Implementasi anggaran pendidikan 20% diluar gaji guru. Dengan anggaran tersebut, maka dapat dilaksanakan pendidikan gratis tingkat dasar dan menengah, peningkatan honor/intensif bagi guru ngaji, TK/TPA dan guru honorer.
3. Gratis biaya layanan ambulans, bersalin, pemakaman, dan penyediaan air bersih bagi warga tidak mampu.
4. Gratis pembuatan KTP, KK, Akta kelahian, dan pelayanan puskesmas untuk semua warga
5. Menganggarkan Rp 10 miliar/tahun untuk melakukan operasi pasar.
6. melindungi buruh dengan kesejahteraan rakyat, melindungi pasar tradisional, dan penumbuhan 100 ribu wirausahawan baru. Pemberdayaan wirausahawan baru itu dilakukan dengan memberikan hibah, modal bergulir, lembaga penjamin kredit dan pembentukan Klinik Konsultasi Bisnis di tiap kecamatan.
7. mengembangkan masyarakat yang religius melalui peningkatan sarana prasarana ibadah dan mencegah berbagai bentuk kemaksiatan (gank motor, miras, napza, prostitusi, pornografi dan pornoaksi.
8. Mengembangkan fungsi konservasi di Kawasan Bandung Utara, meningkatkan kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau, melaksanakan pengelolaan sampah terpadu, ramah lingkungan dan berbasis pemberdayaan masyarakat. (CA-174/CA-177/A-147)***