Agar Tak Semakin Buruk, Pekerja Desak Pembenahan di PLN

SATRIO WIDIANTO/"PR"
KONFERENSI pers Serikat Pekerja PT PLN (Persero) di Jakarta, 5 Desember 2018.*

JAKARTA, (PR).- Serikat Pekerja PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)/SP PLN mendesak pemerintah khususnya Presiden Jokowi untuk segera turun tangan mengatasi karut marutnya perusahaan setrum negara tersebut. SP PLN menuding manajemen perseroan bertindak sembrono dalam mengelola perusahaan dan bahkan sudah sampai tahap salah urus. Hal itu ditunjukkan dengan berbagai kebijakan direksi yang dinilai blunder sehingga membuat beban PLN semakin berat," kata Ketua Umum SP PLN, Jumadis Abda, dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu 5 Desember 2018.Salah satu bentuk kebijakan yang dianggap ngawur kebijakan take or pay, program 35.000 mw yang tetap dilanjutkan padahal pasokan listrik sudah surplus. Padahal, biaya operasional PLN mencapai ratusan triliun rupiah. Sementara akibat pasokan yang berlebihan dan skema take or pay diberlakukan maka kelebihan pasokan tersebut tetap harus dibayar oleh PLN.
Dengan kondisi ini secara otomatis akan menggerus keuangan PLN. Ini terbukti, hingga triwulan III 2018 lalu kerugian yang dialami PLN mencapai Rp18,48 triliun. Dia meyakini kerugian PLN akan semakin membengkak hingga akhir tahun ini lantaran tidak ada kenaikan tarif PLN.
Jumadis menegaskan, pihaknya sudah mengingatkan sejak lama terkait kebijakan-kebijakan direksi yang salah tersebut. Bahkan surat dari Menteri Keuangan, Sri Mulyani, pada September 2017 yang mengingatkan agar PLN berhati-hati dalam mengelola keuangan perseroan. Namun nyatanya direksi tidak memperhatikan dan justru terus memberlakukan kebijakan - kebijakan menyimpang tersebut.
"Kami sangat mengkhawatirkan kondisi PLN ini, namun sejak lama kita suarakan tapi tetap saja. Oleh sebab itu kita minta Presiden untuk mengganti direksi PLN yang membuat PLN semakin terpuruk serta menderita kerugian besar. Jangan berlarut-larut sebab kedepan akan membebani masyarakat," kata Jumadis.
Lebih lanjut, dominasi swasta dalam proyek-proyek infrastruktur ketenagalistrikan dalam program 35.000 MW dianggap satu kebijakan yang paling absurd. Padahal kebutuhan riil sesuai hitungan hanya sekitar 20.000 MW. Artinya PLN harus menanggung kelebihan produksi dari swasta tersebut yang dibayar dalam mata uang dolar. Parahnya lagi akibat penggunaan dolar yang berlebihan membuat nilai tukar rupiah semakin terpuruk dan mendorong defisit transaksi berjalan semakin melebar.
"Apa yang kita sampaikan sebelumnya sekarang udah terlihat dan terbukti, kondisi keuangan PLN semakin tidak menentu. Kalau waktu itu kita didengar mungkin keadaannya tidak seperti ini," kata dia.
Kebijakan lain yang dinilai SP PLN menyimpang adalah tidak dijalankannya kesepakatan berupa perjanjian kerja bersama (PKB) terutama terkait dengan hubungan industrial dengan pekerjanya. Seperti masa pensiun menjadi 46 tahun padahal dalam ketentuan dalam PKB adalah usia 56 tahun. Selain itu adanya kebijakan yang memungkinkan direksi dapat memPHK (pemutusan hubungan kerja) sewaktu-waktu tanpa mengikuti ketentuan yang berlaku.
Kebijakan tersebut, lanjut Jumadis dianggap sebagai upaya pelemahan dari internal PLN terutama bagi pekerja - pekerjanya yang dianggap vocal. Dia berharap segera ada perbaikan internal di PLN khususnya dari direksi yang langsung dilakukan oleh Presiden Jokowi. Apabila dalam dua bulan kedepan, tidak ada tindak lanjutnya, SP PLN yang terdiri dari 49 DPD dengan jumlah anggota 35.000 pekerja yang tergabung dalam SP PLN akan melakukan mogok kerja. .***

Baca Juga

Pelatihan Barista, Cara Lain Menjadi Wirausaha Mandiri

Indonesia adalah negara yang kaya akan beragam kopi nikmat yang mendunia dan merupakan penghasil biji kopi dengan kualitas terbaik. Hal ini dinilai sangat potensial untuk mendongkrak perekonomian nasional dan menjadi lapangan kerja melalui wirausaha mandiri.

Banyak Investor tak Tahu Iklim Investasi Indonesia

JAKARTA, (PR).- Indonesia telah berkembang menjadi pasar yang menarik dan menjanjikan bagi para investor untuk mengembangkan bisnisnya. Selain itu, Indonesia juga dikenal sebagai negara dengan perusahaan yang mulai melakukan ekspansi usaha ke banyak negara.

Tolak Pensiun Usia 46 Tahun, SP PLN Terus Berjuang Hingga ke MA

JAKARTA, (PR).- Para karyawan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang tergabung dalam Serikat Pekerja (SP) PLN menyatakan tetap menolak aturan pensiun pada usia 46 tahun. Mereka menyatakan akan terus memperjuangkan aspirasinya di jalur pengadilan hingga ke Mahkamah Agung (MA).

Hati-hati Petugas PLN Gadungan

PURWAKARTA, (PR).- Sejumlah oknum mengatasnamakan PLN mulai mendatangi warga Purwakarta. Modusnya adalah dengan mengganti jaringan dan KWH dari para pelanggan listrik yang tersebar di seluruh wilayah Purwakarta.