Jangan Beli Liquid Vape Tanpa Pita Cukai

Vape/REUTERS

BANDUNG, (PR).- Kantor Bea Cukai Bandung memprediksi pendapatan pajak dari cukai liquid vape hingga akhir 2018 mencapai Rp 9 miliar.

Kepala Kantor Bea Cukai Bandung Onny Yuar menyampaikan, tarif cukai vape sesuai dengan PMK Nomor 66/2011 terkait perdagangan PMK No67/2018 dan pelunasan PMK No 68/2018. Regulasi tersebut bukan hanya diberlakukan untuk tembakau tetapi juga vape.

"Sebenarnya regulasi ini dikeluarkan sejak awal Januari 2018 cuma untuk vape Juli 2018," ujarnya.

Untuk itu, kata Onny, per 1 Oktober 2018, liquid vape yang tidak menggunakan pita cukai akan ditarik dari peredarannya. Masyarakat juga bisa melapor kepada bea cukai jika menemukan liquid vape yang belum menggunakan pita cukai.

"Per 1 Oktober semua vape yang ada di toko wajib memakai pita cukai dan yang kenai cukainya itu liquid-nya bukan tempat vapenya," ujarnya seperti diberitakan Prfmnews.

Kasubdit Tarif Cukai Kantor Bea Cukai Bandung Sunaryo mengungkapkan, perbedaan cukai rokok dan vape terlihat dari sistemnya. Misalnya, rokok dihitung per batang sedangkan liquid vape diambil 5-7 persen dari harga produknya.

Selama ini Kantor Bea Cukai Bandung sudah memberikan izin bagi dua pabrik liquid vape di antaranya berada di PT Khalifah Upbrothers di Kabupaten Bandung Barat dan PT YNot Indonesia Cimahi.

“Baru dua perusahaan tapi kami yakin keduanya merupakan triger untuk para produsen liquid vape untuk berlomba-lomba supaya memiliki izin," katanya, Minggu 2 Septmeber 2018.

Ia menilai, konsumen semakin jeli sehingga tidak mau membeli barang yang ilegal. Untuk itu, salah satu bentuk legalisasi adalah dalam bentuk pita cukai.

"Tidak semua liquid vape mengandung nimotin sehingga objek cukainya meliputi liquid vape yang mengandung nikotin sehingga proses pembukuan dari hasil penjualan produknya juga harus dipisahkan. Sementara vape store tidak perlu memerlukan izin dari bea cukai, termasuk lokasi penyimpananya juga harus dipisahkan. Jangan sampai campur-campur," katanya.***

Baca Juga

Ironi Cukai Rokok untuk Defisit BPJS Kesehatan

JAKARTA, (PR).- Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Tulus Abadi mengatakan pemerintah seolah menyuruh rakyat merokok untuk menutup defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dengan mengalokasikan pajak

22 Kepala Daerah di Jawa Barat Dukung Jokowi-Ma'ruf Amin

BANDUNG, (PR).- Sebanyak 22 kepala daerah tingkat kabupaten/kota di Jawa Barat menyatakan dukungan untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin pada Pemilu Presiden 2019.

Inovasi Jadi Nyawa Pengembangan Bisnis

JAKARTA, (PR).- Menjamurnya perusahaan ‘start-up’ merupakan bukti nyata bahwa generasi milenial merupakan generasi yang kritis, kreatif dan mampu menerapkan konsep ide mereka menjadi sebuah peluang usaha.