Pembatasan 900 Komoditas Impor Bisa Ganggu Ekspor dan Inflasi

Ilustrasi/ANTARA
SUASANA aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Rabu, 15 Agustus 2018 lalu. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor Juli 2018 sebesar USD 18,27 miliar, naik 62,17 persen apabila dibandingkan dengan kondisi impor pada Juni 2018, dan impor ini merupakan yang terbesar sejak Januari 2008.*

JAKARTA, (PR).- Pemerintah diminta untuk hati-hati dalam menetapkan kebijakan untuk membatasi 900 komoditas impor.‎ Sebab, pembatasan impor tersebut bisa berdampak panjang baik bagi rantai pasokan industri sampai pada kinerja ekspor.

Ekonom Indef Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan‎ pengendalian impor memang perlu dilakukan. Tapi rencana mengendalikan 900 komoditas harus dilakukan dengan hati-hati. Subtitusi bahan impor dengan produksi dlaam negeri juga bisa memberikan pengaruh pada industri manufaktur. Sebab ada kemungkinan harganya lebih mahal atau pasokannya tidak tersedia dalam jumlah cukup. 

"Kalau bagian hulunya dihalangi, nanti ekspornya bisa terdampak juga. Apalagi ini belum diberikan penjelasan secara detail apa saja impor yang akan dibatasi, yang kita kahwatirkan adalah barang modal dan bahan baku yang diperlukan industri," ujar dia di Jakarta, Selasa, 28 Agustus 2018.

‎Bhima mengatakan, pengendalian impor barang konsumsi juga bisa mempengaruhi angka inflasi. "Karena konsumen yang menikmati barang impor lebih murah, ketika pindah ke barang lokal, kalau harganya mahal bisa dongkrak inflasi dari konsumen, daya beli masyarakat pun tergerus," ujarnya.

Selain itu, Bhima mengatakan, pemerintah juga harus siap menghadapi ancaman gugatan dari negara pengimpor komoditas tersebut di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).‎ Sementara tim perundingan perdagangan Indonesia di WTO cenderung lemah sehingga sering kalah bila melakukan banding.

"Kalau saya dari Cina lalu barang saya diotak atik oleh pemerintah RI, saya akan lakukan retaliasi dagang. Tidak hanya dipermasalahkan di WTO, tapi juga perjanjian bilateral yang bisa mempengaruhi ekspor kita," katanya.

Menurut Bhima, pengendalian impor ideal bisa dilakukan dengan mendorong subtitusi lokal agar lebih kuat. Meskipun demikian, dia mengakui, pemerintah sudah terdesak untuk bisa menyelamatkan rupiah sehingga membutuhkan solusi jangka pendek. Salah satunya bisa digunakan dengan mengendalikan belanja infrastruktur. 

"Itu yang harus di clear-kan dulu, tapi pemerintah main 500 atau 900 barang, kenapa gak handle belanja infrastruktur yang banyak dilakukan BUMN saja? Kalau tingkat kandungan dalam negeri kurang, maka itu yang keluar," tuturnya.

Kebijakan hilirisasi

Sementara itu Sekjen Kementrian perindustrian Haris Munandar mengatakan‎, Kementerian Perindustrian terus memacu pengoptimalan kapasitas produksi terpasang (utilisasi) di sektor industri guna mengisi pasar domestik agar tidak tergerus produk impor. Seiring upaya tersebut, kebijakan hilirisasi juga semakin digenjot agar dapat meningkatkan nilai tambah bahan baku dalam negeri sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

“Apalagi, pemerintah sedang mengkaji pembatasan impor terhadap beberapa komoditas. Langkah substitusi impor ini tidak masalah dijalankan apabila bahan baku tersebut ada dan mampu mencukupi kebutuhan di dalam negeri,” ujar dia.

Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan terdapat ‎900 komoditas impor yang saat ini sedang masuk dalam kajian. Jumlah ini bertambah dari rencana sebelumnya sebesar 500 komoditas.

Menurut Sri, 900 barang impor tersebut sudah dikenakan tarif pajak penghasilan (PPh) impor pasal 22 dengan tarif yang berbeda-beda antara 2,5 perse, 7,5 persen, dan 10 persen. Tarif PPh impor ini pun bisa dikreditkan untuk pembayaran pajak tahunan berjalan.

"Kita akan lakukan evaluasi dengan Mendag. Sekarang kita punya peta jelas mengenai importir dan barang yang diimpor," ucapnya.***

Baca Juga

Pelemahan Rupiah Berlanjut Tembus Rp 15.100 per Dolar AS

JAKARTA, (PR).- Pelemahan Rupiah berlanjut hingga menembus level Rp 15.100 per Dolar AS pada perdagangan Kamis 4 Oktober 2018. Meskipun demikian, Bank Indonesia menyatakan bahwa kondisi nilai tukar tersebut masih dalam level aman.

Masa Tanam, Harga Padi dan Gabah Naik

JAKARTA, (PR).- Badan Pusat Statistik mencatat terjadi kenaikan harga gabah dan harga beras semua golongan di bulan September 2018.‎ Hal itu dipengaruhi oleh musim padi yang memasuki masa tanam.