Cegah Gejolak, Data Produksi Beras Harus Dibenahi

Ilustrasi/USEP USMAN NASRULLOH/PR
Pasokan beras yang berkurang sejak akhir tahun lalu menyebabkan harga beras naik dengan kisaran Rp 1.000 hingga Rp 4.000 per kilogramnya tergantung jenis dan kualitasnya.*

JAKARTA, (PR).- Pengamat Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas, mengatakan, klaim Kementerian Pertanian (Kementan) yang menyatakan adanya surplus beras sebanyak 17,6 juta pada akhir 2017 lalu, telah membuat pemerintah terlena. Dia berharap data stok beras segera dibenahi untuk mencegah timbulnya kekisruhan.

"Data produksi kerap kali dipertanyakan sejumlah pihak. Pasalnya, apa yang tertera dalam data, sering tidak sesuai dengan realitas di lapangan. Kementan berkali-kali menyatakan produksi beras nasional tercatat surplus," ujarnya di Jakarta, Rabu 7 Februari 2018.

Dia mengatakan, ketidaksinkronan data dan kenyataan di lapangan terus berlanjut. Saat ini hanya Kementan yang menerbitkan data terkait produksi pertanian, setelah di awal tahun 2016, Badan Pusat Statistik (BPS) menyetop rilis data produksi produk-produk pertanian

Hal ini, ujarnya, tak terlepas dari peristiwa di tahun 2015 ketika data menyebutkan ada surplus beras sebesar 10 juta ton, namun kenyataannya stok beras di pasaran langka. Sejatinya, bukan hanya BPS yang terlibat dalam mengambilan data terkait produksi ini. 

Ada dua variabel besar yang membentuknya, yakni terkait luasan lahan dan produktivitas. Untuk luasan lahan, Kementerian Pertanian yang memiliki kuasa penuh menentukannya berdasarkan perkiraan.

Sementara itu, untuk produktivitas, ada 22 ribu tenaga yang dikerahkan untuk mengeceknya. Jumlahnya sama rata antara Kementerian Pertanian dengan BPS.

“Jadi yang memperoleh data untuk produksi itu 75% itu Kementan, 25% BPS dari mantri statistik. Kemudian kedua data tersebut, data luas panen dan produktivitas, digabung menjadi satu menjadi data nasional yang merupakan data produksi padi,” tutur Dwi yang juga Ketua Umum Asosiasi Bank Benih Tani Indonesia (AB2TI) tersebut menjelaskan.***

Baca Juga

Impor Beras Jangan Jelang Panen

JAKARTA, (PR).- Ketua Koperasi Pasar Induk Beras Cipinang (KPIBC) Zulkifli Rasyid mengakui, dirinyalah yang pertama kali meneriakkan perlunya

Wajib Tanam Bawang Putih Dinilai Hanya Formalitas

JAKARTA, (PR).- Rencana Kementerian Pertanian mendorong produksi bawang putih dengan mewajibkan importir menanam 5% dari volume impor, dinilai hanya formalitas belaka.

Angka Kematian PNS Semakin Meningkat

JAKARTA, (PR).- PT Taspen (Persero) mencatat pembayaran klaim sepanjang 2017 mencapai Rp 9,6 triliun atau membengkak sebesar 18% dari Rp 8,1 triliun pada tahun sebelumnya.