Jonan Pangkas 32 Regulasi

Pelantikan Menteri ESDM/YUDHI MAHATMA/ANTARA
PRESIDEN Joko Widodo (kedua kanan) menyalami Menteri ESDM Ignasius Jonan (kiri) dan Wamen ESDM Arcandra Tahar (kanan) seusai upacara pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 14 Oktober 2016. Presiden melantik Ignasius Jonan sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, sementara Arcandra Tahar sebagai Wakil Menteri ESDM pada sisa masa tugas Kabinet Kerja 2014-2019.*

JAKARTA, (PR).- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan memangkas 32 regulasi yang menghambat pengembangan investasi. Regulasi tersebut tersebar di subsektor minyak dan gas bumi, mineral dan batubara, ketenagalistrikan, energi baru terbarukan, dan konservasi energi serta SKK Migas.

Jonan mengatakan, penghapusan regulasi tersebut sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo.‎ Pemangkasan regulasi itu dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Sesuai arahan Bapak Presiden, kita harus coba mendorong investasi untuk pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja yang lebih baik. Salah satu arahan adalah mengurangi perizinan, mengurangi peraturan yang dipandang bisa mendorong untuk kegiatan usaha dan investasi makin lama makin baik," ujarnya saat konferensi pers di Jakarta, Senin, 5 Februari 2018.

Dia mengatakan, rincian regulasi yang dihapus tersebut terdiri dari 11 regulasi migas, 4 regulasi ketenagalistrikan, 7 regulasi minerba, 7 EBTKE dan 3 peraturan pelaksanaan pada SKK Migas. Secara otomatis, perizinan-perizinan yang didasari regulasi‎ tersebut akan dihapus.

Menurut Jonan, upaya penyederhanaan regulasi tidak hanya sampai pemangkasan ini. Dalam kurun waktu satu sampai dua minggu, Kementerian ESDM berencana untuk memangkas regulasi lagi.

"Sat atau dua minggu akan dikurangi lagi. Diharapkan nanti kegiatan usaha (di sektor ESDM) itu semakin baik,"ujar dia.

Tidak relevan

‎Sekretaris Jenderal Kementrian ESDM, Ego Syahrial mengatakan setidaknya terdapat 40 peraturan di sektor ESDM yang tidak relevan dengan kondisi saat ini. Peraturan yang tidak relevan tersebut akan dihapus.

Dia mengatakan, Kementrian ESDM selektif dalam menyederhanakan peraturan sehingga bisa mempermudah investasi.‎ "Kami bekerja keras menyeleksi peraturan yang tidak relevan dan memberatkan dunia usaha,"ujar dia.

Sebelumnya, Jokowi memang memberi target pada kementerian-kementerian selama dua minggu untuk menyederhanakan proses investasi dan ekspor-impor. Bila target itu gagal terealisasi, terutama target investasi, maka Jokowi akan mengeluarkan peraturan presiden.

Hal itu terungkap dalam rangkaian rapat terbatas mengenai investasi dan ekspor-impor di Kantor Presiden, Rabu, 31 Januari 2018. Ratas yang dimulai dari pukul 14.00 hingga 17.30 itu dihadiri oleh sejumlah menteri, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dan Sekretarias Kabinet Pramono Anung.

Terkait ratas investasi, bahasan yang mengemuka adalah tentang pemberian izin tenaga kerja ahli asing yang dinilai masih berbelit-belit. Pramono mengatakan, banyak keluhan karena hal tersebut. Presiden kemudian menginstruksikan ke seluruh kementerian terkait untuk menyederhanakannya.***

Baca Juga

KASUBDIT Pelayanan dan Pengawasan Usaha Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Edi Wibowo (kiri), memperlihatkan bahan bakar Biodiesel yang digunakan di salah satu kendaraan bermesin diesel, pada acara Sosialisasi Pemanfaatan

Insentif Biodiesel Januari-April 2018 Capai Rp 3,24 Triliun

JAKARTA, (PR).- Realisasi pembayaran insentif biodiesel periode Januari hingga April 2018 sudah mencapai Rp 3,24 triliun dengan volume 0,97 juta kiloliter. Jumlah itu sudah sepertiga dari dana yang dianggarkan oleh Badan Pengelola Dana Per

Amankan Nilai Rupiah, Suku Bunga Acuan BI Naik Dua Kali Mei 2018

JAKARTA, (PR).- Bank Indonesia kembali menaikan BI 7 Days Repo Rate sebesar 25 basis poin menjadi 4,75 %. Tujuannya memperkuat stabilitas khususnya nilai tukar Rupiah terhadap ‎kenaikan suku bunga Amerika Serikat yang lebih tinggi.