BI Akan Buat Aturan Pelarangan Bitcoin

ADA perusahaan yang sudah menerima Bitcoin, walau ditolak di beberapa negara.*
REUTERS/PRLM
ADA perusahaan yang sudah menerima Bitcoin, walau ditolak di beberapa negara.*

JAKARTA, (PR).- Bank Indonesia akan membuat peraturan yang menegaskan larangan menggunakan mata uang digital (virtual currency) yang tidak memiliki aspek legal yang jelas, termasuk bitcoin. Lembaga tersebut juga melarang penyelenggara jasa sistem pembayaran memproses dan bekerja sama dengan pihak yang memfasilitasi transaksi mata uang digital.

Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengatakan, hal ini dilakukan untuk menjaga kedaulatan rupiah sebagai legal tender di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mata uang digital juga berpotensi digunakan untuk pencucian uang dan pendanaan terorisme.

"Kami juga mencegah peluang arbitrase, praktik bisnis tak sehat, dan pengendalian bisnis oleh pihak-pihak di luar jangkauan hukum BKRI yang dapat merusak struktur industri. Peraturan telah kani tuangkan dalam ketentuan teknologi finansial dan penyempurnaan ketentuan uang elektronik," ujar Agus saat Pertemuan Tahunan Bank Indonesia, Selasa malam, 28 November 2017.

Dia mengatakan, aturan tersebut tidak hanya mengenai mata uang digital, namun juga pelaku teknologi finansial secara umum. Peraturan BI tersebut dikeluarkan pada tahun 2018. 

Daftar ke BI

Menurut Agus, teknologi finansial termasuk perdagangan digital perlu ditata untuk melaksanakan prinsiap kehati-hatian, menjaga persaingan usaha, pengendalian resiko, dan perlindungan konsumen.

"Level playing field dengan lembaga keuangan formal perlu dijaga. Kami mewajibkan seluruh penggiat teknologi finansial yang bergeral di sistem pembayaran untuk mendaftarkan diri ke Bank Indonesia, melaporkan kegiatan, dan melakukan uji coba dalam regulatory sandbox," ujar dia.

Agus menambahkan, BI akan melakukan pendataan dan pemetaan kegiatan teknologi finansial dan perdagangan digital secara utuh. Kegiatan ini akan dilakukan berkolaborasi dengan OJK, Kementrian Komunikasi dan Informatika, serta otoritas jasa lainnya.

Menurut Agus, teknologi digital merupakan tantanga bagi Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dia meminta, pemerintah melakukan kebijakan ekonomi yang seimbang baik untuk sektor konvensional maupun modern atau digital.

"Kami memandang teknologi digital akan membawa perubahan besar dan ketidakpastian tinggi pada model ekonomi ke depan. Kita sebagai pemangku kebijakan, perlu mengantisipasi perkembangan-perkembangan yang dibawa oleh perubahan funamental ini," ujar dia.‎***

Baca Juga

Investor Muda Dominasi Pasar Modal

JAKARTA, (PR).- PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) mencatat, jumlah investor di pasar modal mencapai 1,1 juta sampai dengan 20 Desember 2017. Jumlah investor tersebut ternyata didominasi oleh investor muda.