Transaksi Uang Asing di Indonesia Turun

Ilustrasi uang koin/DOK. PR

JAKARTA, (PR).- Transaksi dengan menggunakan uang asing di Indonesia turun dari 8-10 ‎miliar Dolar AS per bulan menjadi 1,3 miliar Dolar AS per bulan. Bank Indonesia bekerja sama dengan Polri terus melakukan penegakan hukum untuk menjaga stabilitas rupiah.

Gubernur Bank Indonesia Agus martowardojo‎ mengatakan, Bank Indonesia terus mendapatkan dukungan dari Polri untuk tidakan pengawasan dan penegakan hukum. Hal itu juga dilakukan saat menegakkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 tahun 2015 tentang‎ Kewajiban penggunaan rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Kemarin ketika baru dilakukan penertiban, jumlah transaksi di Indonesia yang menggunakan valuta asing sebesar 8-10 miliar Dolar AS per bulan. Sekarang hanya 1,3 miliar Dolar AS per bulan," ujar dia di kegiatan Sinergi BI-Polri di Jakarta, Jumat, 17 November 2017.

Dia mengatakan, transaksi rupiah perlu diterapkan untuk ‎menjaga stabilitas sistem ekonomi. Dengan demikian, ekonomi Indonesia bisa tumbuh dengan baik. Penggunaan valuta asing untuk transaksi juga marak dilakukan di daerah-daerah perbatasan. "Sekarang di perbatasan dibangun tanda bahwa ini masuk NKRI. Polri bekerja sama dengan BI juga telah melakukan pengamanan dan jasa Money changer agar ketika masuk Indonesia, maka harus menukar uang dulu baru belanja," ujar dia.

Uang palsu

Selain itu, Agus mengatakan, tingkat penyebaran uang palsu pun menurun dalam waktu tiga tahun. Pada tahun 2015, tingkat uang palsu sebanyak 23 lembar per satu juta bilyet. Tahun 2016, peredaran uang palsu tersebut mencapai 13 lembar per satu juta bilyet. Tahun peredaran uang palsu tersebut mengarah di bawah sepuluh lembar per satu juta bilyet.

"Dengan kerja sama, kita bisa menekan peradaran uang palsu yang saat ini sedang marak berkembang di dunia. Diharapkan ini tidak berkembang di Indonesia," ujarnya.

Agus menambahkan, Bank Indonesia juga mengapresiasi Polri yang telah membangun unit cyber crime.‎ Di negara maju, percobaan pembobolan pusat-pusat data terjadi setiap 10 menit. "Kalau tidak hati-hati, keamanan di sistem data kita rentan," ujar dia.

Sementara itu ‎Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Polri Moechgiyarto, mengatakan  kegiatan sinergi Polri dna BI sebetulnya merupakan tindak lanjut penandatanganan noktah kesepahaman yang sudah dilakukan sebelumnya. Ada enam bidang yang jadi fokus bahasan yaitu masalah data, pengawasan, pengamanan, pengawalan, sumber daya manusia‎, dan sosialisasi.

"Saat ini salah satunya penguatan SDM dari Polri maupun Bank Indonesia sekaligus evaluasi. Salah satu yang ditekankan adalah menjaga iklim investasi karena ini terkait akan masalah keamanan," ujar dia.***

Baca Juga

ADA perusahaan yang sudah menerima Bitcoin, walau ditolak di beberapa negara.*

BI Akan Buat Aturan Pelarangan Bitcoin

JAKARTA, (PR).- Bank Indonesia akan membuat peraturan yang menegaskan larangan menggunakan mata uang digital (virtual currency) yang tidak memiliki aspek legal yang jelas, termasuk bitcoin.

Ekspor-Impor ke Malaysia dan Thailand Tak Perlu Pakai Dolar AS

JAKARTA, (PR).- Bank Indonesia, Bank Negara Malaysia, dan Bank of Thailand meluncurkan local currencey settlement framework untuk mendorong penggunaan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan dan investasi antar tiga negara tersebut.

Ini Pentingnya Pengendalian Inflasi

JAKARTA, (PR).- Pemerintah selama beberapa waktu terakhir terus konsen melakukan berbagai upaya untuk mengendalikan inflasi.