Pemda Harus Permudah Perizinan Usaha Kreatif

DUA remaja menyelesaikan pembuatan mural, di RW 07, Jln. Kom. Supadio, Kampung Cicukang, Kota Bandung, Sabtu (7/4). Sejumlah dinding di pemukiman tersebut kini dihiasi mural, untuk menambah indah tata ruang.
Ilustrasi/ADE BAYU INDRA/PR

BANDUNG, (PR).- Pemerintah daerah (Pemda) harus mempermudah perizinan pelaku usaha kreatif, bahkan menggratiskan biayanya. Selama ini, selain pembiayaan, perizinan adalah salah satu kendala terbesar bagi pelaku usaha kreatif.

Demikian diungkapkan Direktur Hubungan Antar Lembaga Dalam Negeri Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), Hassan Abud, pada Penguatan SKPD Ekonomi Kreatif Daerah di Hotel Holiday Inn, Jln. Dr. Djundjunan (Pasteur), Bandung, Jumat 13 Oktober 2017. Menurut dia, aturan perizinan usaha kreatif di sejumlah daerah masih belum seragam.

"Ada yang mudah, ada yang sehari selesai, ada yang tanpa biaya, ada yang dibantu full. Tapi ada juga yang sulit, tidak transparan, tidak jelas waktu penyelesaiannya, bahkan ada yang diperlambat walaupun sebenarnya bisa cepat," kata Hassan.

Padahal, Bekraf sendiri, menurut dia, sudah menyusun beragam program untuk mengakselerasi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi kreatif. Salah satunya, dilakukan Bekraf dengan menggulirkan program pembuatan badan hukum secara gratis.

"Untuk program ini kami bekeja sama dengan Ikatan Notaris Indonesia," ujat Hassan.

Namun, menurut dia, beragam program akselerasi yang dibuat Bekraf sulit mencapai hasil optimal karena hambatan di beberapa daerah, khususnya terkait regulasi perizinan. Padahal, dalam ekonomi kreatif, legal aspek memegang peran vital.

"Bekraf ingin lari kencang, sedangkan beberapa daerah memperlambat. Jadi tidak sinkron. Persoalannya, kewenangan perizinan ada di daerah," katanya.

Ia menuturkan, untuk menyelaraskan antara program Bekraf dan eksekusi di lapangan, pihaknya sudah menggandeng sejumlah daerah dalam Memorandum of Understanding (MoU). Namun, karena banyaknya jumlah kabupaten/kita di Indonesia, belum semua daerah diikat Bekraf dengan MoU.

"Dengan MoU ini, kami berharap daerah bisa memberikan dukungan penuh bagi perkembangan ekonomi kretif di tanah air. Harapan kami, mereka bisa ikut andil dalam menciptakan ikim usaha kreatif yang kondusif," katanya.

Dengan demikian, ditambahkan Hassan, target yang dibebankan pemerintah kepada Bekraf untuk mendongkrak kontribusi ekonomi kreatif terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), serapan tenaga kerja, dan ekspor akan tercapai. "Kami perlu dukungan semua pihak," ujarnya.

Berdasarkan data Survey Khusus Ekonomi Kreatif kerja sama Bekraf dan Bank Indonesia (BI), nilai ekspor ekonomi kreatif Indonesia pada 1015 mencapai 19,4 miliar dolar Amerika Serikat (AS). Sebagian besar didominasi produk fesyen.

Ekonomi kreatif mampu menyerap tenaga kerja hingga 15 juta orang pada 2014 dan naik 5% menjadi 16 juta orang pada 2015. Saat ini, kontribusi sektor ini diperkirakan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah pelaku usaha kreatif di Indonesia.

Produk domestik bruto (PDB) ekonomi kreatif mencapai Rp852 triliun pada 2015 atau berkontribusi sekitar 4,38% terhadap total PDB. Saat ini, kontribusi ekonomi kreatif terhadap PDB diperkirakan telah mencapai 7%. ***

Baca Juga

BPKN dan YLKI Tolak Tarif Top Up

JAKARTA, (PR).- Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, menolak kebijakan Bank Indonesia yang memberlakukan tarif untuk isi ulang (top up) uang elektronik).

Telkom Buka 1.000 Lowongan Kerja

BANDUNG, (PR).- Kebutuhan tenaga kerja baru PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. (Telkom) mencapai 1.000 orang per tahun.