Tolak Lelang Gula Rafinasi, DPR Dinilai Tidak Berpihak pada UKM

Gula pasir/Getty Images

JAKARTA, (PR).- Permintaan Dewan Per‎wakilan Rakyat untuk menunda penerapan mekanisme lelang gula kristal rafinasi dinilai tidak berpihak pada usaha kecil menengah. Sebab mekanisme tersebut dinilai bisa memperbaiki tata niaga gula yang selama ini tidak berpihak pada usaha kecil.

Peneliti Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik (PSEKP) Universitas Gajah Mada, Evi Noor Afifah‎, mengatakan kebijakan ini patut didukung, karena berpihak kepada rakyat kecil. Perbaikan mekanisme gula, perlu dilakukan karena selama ini usaha kecil menengah sulit mendapatkan pasokan gula berkualitas dengan harga yang bersaing.

Menurut Evi, sikap DPR yang menolak  mekanisme lelang tersebut justru patut dipertanyakan. “Yang menolak (lelang gula) mungkin pelaku yang selama ini diuntungkan dengan sistem yang ada,” ujar Evi di Jakarta, Senin, 19 Juni 2017.

Sekretaris Jenderal Andalan Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Nur Khabsin mengatakan, petani menyambut baik kebijakan pemerintah dalam melakukan lelang gula kristal rafinasi.‎ Saat ini banyak kasus gula rafinasi yang rembes ke pasar konsumen. Hal itu menyebabkan kerugian bagi petani gula lokal. "Jika tata niaga tidak diperbaiki, kerugian petani akan semakin besar,"ujarnya.

Menurut Nur, sitem lelang tersebut merupakan salah satu solusi persoalan rembesan gula rafinasi ke pasar konsumsi.‎ " Aneh jika ada pihak yang meminta agar dibatalkan. Kalau ada yang alergi terhadap ide sistem lelang gula kristal rafinasi, maka patut dicurigai bahwa orang tersebut pro perembesan," ujar Khabsin.

‎Ketua Koperasi Ritel Tambun, Suyono, mengatakan bahwa tidak semua produsen gula rafinasi berpihak pada kebutuhan UKM. Hal itu menyebabkan UKM kesulitan mendapatkan paoskan gula.

Padahal daya saing ‎UKM makanan dan minuman akan lebih tinggi jika mendapatkan kepastian pasokan bahan baku termasuk gula. Dengan demikian harga produk produk UKM pun semakin kompetitif. "Kami pengusaha kecil sudah capek ditendang-tendang ke sana-sini oleh pabrik-pabrik mencari gula rafinasi. Jika ada cara yang lebih transparan, itu bagus,” kata dia.

Tolak penundaan

Sementara itu Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menolak penundaan pemberlakuan aturan yang diminta oleh DPR tersebut. Menurut dia, proses penunjukkan perusahaan penyelenggara lelang sudah dilakukan secara terbuka.

Enggar mengatakan, lelang gula rafinasi ditujukan bagi industri makanan dan minuman. Hal itu diharapkan dapat membantu industri kecil mendapatkan bahan baku berupa gula. Melalui lelang tersebut. Diharapkan industri kecil dan menengah bisa membeli gula rafinasi dengan harga terjangkau.

Menurut Enggar, mekanisme lelang tersebut juga dapat menghindari kebocoran gula rafinasi ke pasar tradisional. Berdasarkan survey yang dilakukan Sucofindo, kebocoran gula rafinasi mencapai 300 ribu ton Angka kebocoran dalam setahun.

Dia mengatakan, gula dalam mekanisme lelang itu akan diberikan barcode sehingga pemerintah dapat mengetahui ke mana saja gula-gula itu didistribusikan. Selain itu peserta lelang juga harus mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Perindustrian terlebih dahulu dan harus menyertakan faktur pajak transaksi sebelumnya.***

Baca Juga

Gara-gara Media Sosial, Pola Konsumsi Masyarakat Berubah

JAKARTA, (PR).- Media sosial terbukti telah mengubah pola konsumsi masyarakat. Kebutuhan primer seperti sandang bahkan tergeser oleh rekreasi yang sebelumnya merupakan kegiatan mengisi waktu luang.

Impor Teh Vietnam Matikan Produk Lokal

PADANG, (PR).- Perkebunan teh Indonesia banyak yang tutup dan melakukan konversi lahan ke komoditas lain. Hal itu salah satunya disebabkan oleh impor teh Vietnam yang deras masuk ke Indonesia.

Indonesia tak Punya Cadangan Timah

BANGKA, (PR).- Indonesia tetap kesulitan menjadi penentu patokan harga timah dunia meskipun saat ini merupakan‎ produsen terbesar kedua. Hal itu disebabkan karena Indonesia tidak memiliki stok timah nasional.