Kebijakan Ekonomi XV Bisa Tekan Biaya Logistik Kurang dari 20%

Menko Perekonomian Darmin Nasution/ANTARA
Menko Perekonomian Darmin Nasution membaca berkas Paket Kebijakan Ekonomi XV di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis, 15 Juni 2017 lalu. Paket Kebijakan Ekonomi XV tentang pengembangan usaha dan daya saing penyedia jasa logistik nasional.*

BANDUNG, (PR).- Paket Kebijakan Ekonomi XV bagi penyedia jasa logistik nasional diharapkan dapat memangkas biaya logistik di Indonesia menjadi kurang dari 20%. Selain menghilangkan dan menerbitkan berbagai peraturan agar lebih efisien, juga perlu ada jalur logistik yang jelas sehingga tidak memengaruhi pergerakan barang.

Sekretaris DPD Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Jawa Barat R Budi Setiawan mengatakan, Paket Kebijakan Ekonomi ke-15 ini sebetulnya ditunggu oleh penyedia jasa logistik agar logistik di Indonesia semakin efisien. Pasalnya, peringkat Indonesia berdasarkan Logistik Performance Index (LPI) mengalami penurunan pada 2016 dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Berdasarkan hasil survey dari World Bank, tahun 2014 Indonesia di peringkat 53 dan tahun 2016 di peringkat 63. Budi menjelaskan, penilaian World Bank berdasarkan pada Custom, Infrastructure, International Shipment, Logistics Competence, Tracking & Tracing serta Timeless.

"Dengan adanya kebijakan tersebut, diharapkan bisa membantu meningkatkan kinerja logistik Indonesia dan Logistik Indonesia semakin efisien," ucap Budi, Senin, 19 Juni 2017.

Menurut dia, implementasi kebijakan ekonomi XV menunjukkan pemerintah semakin peduli dengan logistik. Tentunya, hal ini harus dibahas bersama oleh pemerintah, pengusaha, akademisi dan asosiasi untuk mencari solusi yang tepat.

Dia menyebutkan, beberapa penelitian biaya logistik Indonesia berkisar di angka 23%-27% terhadap PDB dan ini hampir tertinggi di ASEAN. Biaya logistik nasional terhadap biaya produksi berkisar di angka 17%, sedangkan negara ASEAN lainnya biaya logistik terhadap PDB, seperti di Malaysia sekitar 13%, Singapore 8%, Thailand 20% dan Vietnam 25%.

"Pemangkasan peraturan tahap awal diharapkan bisa menjadikan biaya logistik di Indonesia menjadi di bawah 20%. Dengan adanya PLB (Pusat Logistik Berikat) itu salah satu langkah untuk menurunkan biaya logistik," tuturnya.

Dia memandang, pembenahan logistik Indonesia perlu ada sinergi antarkementerian serta antara pemerintah pusat dan daerah. Begitu pula intansi yang terkait dengan pergerakan barang. Ketika logistik tidak efisien, akan berpengaruh pada harga dan daya saing.

"Setiap pergerakan barang yang terdapat biaya akan memengaruhi harga. Di samping itu, jika barang tidak bisa bergerak, dapat memengaruhi harga," ucapnya. ***

Baca Juga

17 Agustus 2017, Naik KA Lokal Gratis!

BANDUNG, (PR).- PT Kereta Api Indonesia Daop 2 Bandung akan menggratiskan tiket perjalanan KA lokal untuk penjualan dan keberangkatan pada Kamis, 17 Agustus 2017.