Investor Kecewa oleh Persoalan Perizinan di Indonesia

Industri otomotif/TOMMI ANDRYANDY/PR
KARYAWAN tengah merakit komponen mobil di salah satu pabrik otomotif di Greenland International Industrial Center, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Selasa 25 April 2017. Presiden Joko Widodo menyatakan, tenaga kerja Indonesia memiliki kemampuan yang mumpuni sehingga layak diprioritaskan bekerja di berbagai sektor industri.*

BOGOR, (PR).- Membuka rapat kabinet terbatas di Istana Kepresidenan Bogor, Presiden RI Joko Widodo menyampaikan masih ada persoalan yang menyebabkan investor kecewa. Persoalan itu dikatakannya tidak fundamental dan cenderung kecil. Namun karena hal itulah, pengawasan terhadap persoalan tersebut selalu lolos. 

Jokowi mengatakan, persoalan-persoalan yang dikatakannya tidak fundamental namun cukup mengganggu itu ada di bidang perizinan dan nota kesepahaman pemerintah atau memorandum of understanding. "Masalah keputusan di bidang-bidang perizinan. Sebetulnya tidak fundamental. Tetapi karena tidak kita ikuti secara detail sehingga lolos dari pengawasan dan itu malah menyebabkan kekecewaan dari investor," katanya, Senin, 22 Mei 2017.

Selain itu, dia menambahkan, M0U antara investor dengan pemerintah pun ada yang sekian tahun tidak tertangani dengan baik. Akibatnya, investor ada yang kecewa. 

Jokowi menginginkan kabinetnya agar mulai menangani persoalan-persoalan tersebut. Penanganan masalah itu, katanya, harus dilakukan secara detail. 

Cepat tangkap peluang

Dia menambahkan, pemerintah harus cepat menangkap peluang investasi. Terlebih peluang-peluang tersebut tidak selalu datang dua kali. Kesiapan dan kesigapan dalam melayani investor, menurut Jokowi, menjadi hal yang penting untuk dilakukan.

Pelayanan investasi dikatakannya harus terintegrasi dan dilakukan secara detail. "Jangan sampai (investasi) yang sudah masuk, keluar lagi hanya karena penanganan akhirnya yang tidak baik. Terutama di bidang pelayanan perizinan dan kepastian hukum," katanya. 

Persoalan perizinan dan kepastian hukum, ujar Jokowi, menjadi hal yang, mau-tidak mau, terus diikuti, diperbaiki, dan dibenahi. "Saat ini saya kira kita sudah berada di posisi yang benar, di track yang benar. Tetapi, pekerjaan ini memang memerlukan kecepatan penanganan dari kita semuanya," ujarnya. ***

Baca Juga

Jokowi Kritik Peraturan Menteri yang Hambat Investasi

JAKARTA, (PR).- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) disinggung Presiden Joko Widodo terkait penerbitan peraturan menteri (Permen) yang menghambat investasi.