Jokowi Janji Beri Akses pada Pengusaha Nadliyin

Presiden Jokowi dan Himpunan Pengusaha Nahdliyin/ANTARA
PRESIDEN Joko Widodo (kanan) didampingi Ketua Umum PBNU Said Aqil (kedua kanan), Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin (tengah), Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat (kedua kiri), dan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Nadliyin Abdul Kholik (kiri) membuka Mukernas dan Holaqah Ekonomi Nasional HPN di Pondok Pesantren As-Tsaqafah, Jakarta, Jumat, 5 Mei 2017. Dalam kesempatan tersebut, Presiden menyatakan bahwa kemitraan usaha antara pengusaha kecil dengan pelaku usaha besar harus dikonkretkan.*

JAKARTA, (PR).- Presiden Joko Widodo berjanji kepada Himpunan Pengusaha Nahdliyin agar bisa mendapat kesempatan berusaha. Baik melalui bantuan permodalan atau masuk ke proyek-proyek pemerintah atau BUMN.

Dalam dua minggu ke depan, presiden akan segera mempertemukan para pengusaha Nahdliyin dengan sejumlah pihak yang bisa diajak bekerja sama.  

"Menurut saya, kemitraan ini harus segera dikonkretkan. Tidak hanya dengan pemerintah maupun BUMN, tapi saya tambah, pengusaha-pengusaha besar dan konglomerat ini juga harus bermitra," ucap Presiden Jokowi saat meresmikan Mukernas I dan Halaqoh Ekonomi Nasional Himpunan Pengusaha Nahdliyin Tahun 2017 di Pondok Pesantren Al Tsaqafah, Jakarta Selatan, Jumat, 5 Mei 2017. 

Apa yang disampaikan Presiden itu perlu dilakukan pemerintah guna mendukung kinerja para pengusaha kecil dan menengah Nahdliyin.

"Pak Presiden, berikan kami kesempatan dari peluang-peluang yang ada. Yang kedua, berikan kami akses untuk bisa masuk baik kepada permodalan maupun kepada proyek-proyek yang ada di pemerintah maupun BUMN," kata Presiden menirukan ucapan para pengusaha.

Kemitraan

Dalam hal kemitraan, menurutnya, pemerintah akan segera merealisasikan kemitraan. Tidak hanya diperuntukkan bagi perusahaan-perusahaan besar, namun juga usaha-usaha kecil dan menengah.

Jokowi mengatakan, dalam dua minggu ke depan, dirinya akan segera mempertemukan para pengusaha Nahdliyin dengan sejumlah pihak yang bisa diajak bekerja sama. Mulai dari kementerian-kementerian yang memiliki banyak proyek, BUMN, pengusaha-pengusaha besar, hingga para konglomerat.

"Dalam dua minggu ini akan saya siapkan pertemuan itu. Kalau tidak konkret-konkret seperti ini nanti disentil lagi sama Pak Kyai," ungkapnya.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siradj mengatakan, setiap kebijakan ekonomi dari pemerintah pusat hendaknya terasa sampai ke bawah. Berkaca dari 14 kebijakan ekonomi di masa pemerintahan Jokowi, katanya, belum sepenuhnya terimplementasi ke tataran bawah. 

"Jadi, kemauan, niat, atau membangun dari bawah itu masih harus diperbaiki lagi. NU siap untuk membantu pemerintah dalam melaksanakan kebijakan ekonomi," ujarnya.***

Baca Juga

Indonesia-Tiongkok Jalin Kerjasama Proyek Infrastruktur

BEIJING, (PR).- Pemerintah Indonesia melakukan kesepakatan kerja sama dengan pemerintah Tiongkok di beberapa proyek yang tengah berjalan di Indonesia dalam Konferensi Tingkat Tinggi Jalur Sutera di Beijing.

Presiden Joko Widodo

Presiden Minta Akses Informasi Keuangan Dibuka

JAKARTA, (PR).- Presiden Joko Widodo mengaku telah berkali-kali menyampaikan tentang pembukaan akses informasi keuangan dari lembaga-lembaga keuangan. Hal itu telah berulang kali disampaikan sejak sejak sosialisasi tax amnesty.

Mayoritas Proyek Pembangunan Nasional Baru di Tahap Konstruksi

JAKARTA, (PR).- Mayoritas proyek dan program strategis nasional dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo baru berada dalam tahap konstruksi. Kurang lebih masih ada waktu 2 tahun sebelum Pilpres 2019 bagi Jokowi untuk menuntaskan proyek-proyek dan program pemerintah.

jokowi hari ini

245 Proyek yang Harus Dikebut Jokowi Sampai 2019

JAKARTA, (PR).- Ada 245 proyek dan 2 program yang dikebut Presiden Joko Widodo selama masa pemerintahannya sampai 2019. Jumlah 245 proyek itu merupakan jumlah terakhir setelah mengalami beberapa pengurangan dan penambahan.